AMERIKA SERIKAT

Pemeriksaan Pajak Trump, Jaksa Boleh Akses Dokumen Trump Organization

Muhamad Wildan | Senin, 01 Februari 2021 | 18:01 WIB
Pemeriksaan Pajak Trump, Jaksa Boleh Akses Dokumen Trump Organization

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Kevin Lamarque, Reuters/france24.com)

NEW YORK, DDTCNews - Pengadilan Tinggi New York memerintahkan firma hukum yang menjadi konsultan hukum mantan Presiden AS Donald Trump untuk menyerahkan dokumen terkait dengan Trump Organization kepada Kejaksaan Tinggi New York.

Hakim Pengadilan Tinggi New York, Arthur Engoron, mengatakan mahkamah telah mengevaluasi dokumen perpajakan Trump yang dikelola Morgan Lewis & Bockius. Dari hasil evaluasi tersebut, sebagian dokumen Trump Organization harus diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi New York.

"Pengadilan menemukan banyak dokumen yang ditandai sebagai privileged oleh Morgan Lewis & Bockius, faktanya adalah dokumen yang terkait dengan keputusan bisnis, bukan dokumen permintaan atau pemberian nasihat hukum," tulis thehill.com dalam pemberitaannya, Senin (1/2/2021).

Baca Juga:
AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

Untuk diketahui, dokumen yang disimpan oleh Morgan Lewis & Bockius diperlukan mengingat saat ini Kejaksaan Tinggi New York sedang melakukan investigasi atas laporan perpajakan dari Trump Organization.

Dokumen Trump Organization yang disimpan oleh Morgan Lewis & Bockius memiliki peran penting untuk menentukan apakah Trump Organization benar-benar memalsukan nilai aset entitas guna mendapatkan keringanan pajak sekaligus memperoleh kredit.

Berdasarkan temuan sementara Kejaksaan Tinggi New York, terdapat indikasi Trump Organization memalsukan nilai salah satu aset milik korporasi tersebut, yakni Seven Springs Estate yang terletak di Westchester County, New York.

Baca Juga:
Ditentang AS, Negara Ini Kukuh Implementasikan Pajak Digital

Terdapat indikasi Trump Organization secara sengaja menggelembungkan nilai Seven Springs Estate guna mendapatkan pengurangan pajak sebesar US$21,1 miliar pada 2015.

Meski demikian, perlu dicatat Kejaksaan Tinggi New York masih belum menuduhkan adanya pelanggaran oleh Trump Organization dan penyeleidikan hingga saat ini masih terus berlangsung. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara