Indeks Opini

Otoritas pajak memiliki wewenang untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan berbagai instrumen aturan yang dikenal dengan anti-avoidance rule.

Bagaimana menyikapi putusan MK yang perintahnya mensyaratkan UU Cipta Kerja diperbaiki agar kembali menjadi konstitusional?

Harus ada jalan keluar atas berbagai persoalan. Jika tidak, akan tercipta ketidakpastian dalam pemajakan atas pemberian imbalan natura/kenikmatan.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga merupakan jawaban atas rendahnya tingkat penerimaan pajak yang diukur dengan tax ratio.

Apabila tidak jeli, pemerintah Indonesia dapat tanpa sengaja memberikan manfaat P3B kepada pemilik modal yang seharusnya tidak berhak.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan reformasi kebijakan perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memuat pengaturan tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut pajak.

Dengan adanya pengaturan baru terkait PPh pada UU HPP, keberpihakan dan rasa keadilan pada masyarakat berpenghasilan rendah dapat terwujud.

Biaya kepatuhan menjadi isu utama yang diperdebatkan.

Batas waktu PKP dinyatakan gagal berproduksi atau belum melakukan penyerahan lebih panjang dan lebih bervariasi didasarkan pada sektor usaha tertentu.