KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Dian Kurniati | Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB
Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mendorong Amerika Serikat (AS) mengotorisasi pembaruan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia.

Atase Perdagangan Washington D.C Ranitya Kusumadewi mengatakan pemerintah AS melalui United States Trade Representative (USTR) telah memutuskan untuk memperpanjang pemberian GSP kepada Indonesia pada 2020. Namun sejak keputusan tersebut, penerapan GSP untuk Indonesia dan sejumlah negara lainnya masih tertunda karena menunggu persetujuan proses otorisasi dari Parlemen AS.

"Tertundanya penerapan GSP selama 3 tahun ini tidak hanya berdampak terhadap eksportir Indonesia, namun juga konsumen dan pelaku usaha AS yang membutuhkan sumber alternatif dalam rantai pasoknya," katanya, dikutip pada Sabtu (2/3/2024).

Baca Juga:
Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan

Ranitya mengatakan GSP merupakan program preferensi pembebasan tarif bea masuk yang diterapkan secara unilateral oleh AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, masa berlaku pembaruan GSP telah habis pada 31 Desember 2020.

Akibat tertundanya otorisasi GSP, para pelaku usaha diharuskan membayar bea masuk untuk produk-produk GSP. Namun, bea masuk tersebut bersifat retroaktif atau bakal dikembalikan setelah GSP diotorisasi.

Pembahasan otorisasi GSP saat ini berada di parlemen dengan sejumlah isu yang mencuat seperti kriteria eligibilitas negara penerima GSP, ketentuan asal barang, serta cakupan dan batasan jumlah produk.

Baca Juga:
Bappebti Terbitkan SE 64/2024, Ekosistem Aset Kripto Bakal Lebih Kuat

Menurutnya, Indonesia bersama sejumlah negara penerima manfaat GSP akan terus melakukan berbagai upaya dalam mendorong otorisasi GSP. Pasalnya, fasilitas GSP dinilai mampu meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar AS.

Momentum pemilu AS yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini juga dimanfaatkan untuk mengintensifkan upaya mendorong Parlemen AS menyetujui otorisasi GSP.

"Kita terus mempertegas bahwa otorisasi GSP akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak," ujarnya.

Baca Juga:
Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Pada 2023, Indonesia menjadi negara penerima manfaat GSP terbesar dengan nilai ekspor US$3,56 miliar. Posisi Indonesia kemudian diikuti oleh Thailand senilai US$3,1 miliar, Kamboja US$2,9 miliar, Brasil US$2,5 miliar, dan Filipina US$1,8 miliar.

Berdasarkan data United States International Trade Commission (USITC), ekspor Indonesia dengan fasilitas GSP mencapai 12% dari total ekspor Indonesia ke AS pada 2023. Pembebasan bea masuk melalui mekanisme GSP diberikan kepada 3.572 pos tarif yang meliputi produk pertanian, tekstil, garmen, produk manufaktur, matras, furnitur, karet, tas, kimia, dan perhiasan.

Adapun 3 produk Indonesia ekspor tertinggi yang memanfaatkan fasilitas GSP yakni travel goods senilai US$619 juta, mesin dan elektronik US$357 juta, dan matras US$297 juta. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan

Sabtu, 13 April 2024 | 15:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

Rabu, 17 April 2024 | 08:27 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Risiko yang Dihadapi WP Badan Jika Lapor SPT Tahunan Mepet Batas Akhir

Rabu, 17 April 2024 | 08:05 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Ini Aturan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22