Indeks Tajuk

Harus diakui, konteks pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal – yang bisa jadi saling berlawanan – tidak bisa dilepaskan dari perumusan UU HPP.

Pemerintah perlu menjamin biaya kepatuhan UMKM tidak naik setelah beralih dari rezim PPh final ke rezim umum.

Pemerintah mendorong local taxing power secara terukur dan hati-hati dengan tetap menjaga perekonomian.

Wajib pajak perlu memiliki keyakinan adanya jaminan informasi tidak diungkapkan secara tidak tepat, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Tidak bisa dipungkiri, kepentingan politik dan ekonomi setiap negara sangat beragam dalam upaya pencapaian konsensus global.

Agenda reformasi pajak yang tertuang dalam RUU KUP bisa menjadi momentum bagi teori kompensasi.

Ada baiknya pemerintah tidak perlu tergesa-gesa, terutama dalam menetapkan tarif pajak karbon.

Kita berharap perjanjian itu menjadi awal terbentuknya kembali pusat data pajak, yang menyatukan data kependudukan dan keuangan atau single identity number.

Indonesia perlu bersikap lebih agresif untuk mendorong terjadinya konsensus global pemajakan ekonomi digital yang ditargetkan OECD rampung paruh tahun ini.

Rencana penurunan batas omzet PKP adalah tindakan yang seharusnya, meski mungkin tidak memuaskan semua pihak.