Indeks Tajuk

Tidak bisa dipungkiri, kepentingan politik dan ekonomi setiap negara sangat beragam dalam upaya pencapaian konsensus global.

Agenda reformasi pajak yang tertuang dalam RUU KUP bisa menjadi momentum bagi teori kompensasi.

Ada baiknya pemerintah tidak perlu tergesa-gesa, terutama dalam menetapkan tarif pajak karbon.

Kita berharap perjanjian itu menjadi awal terbentuknya kembali pusat data pajak, yang menyatukan data kependudukan dan keuangan atau single identity number.

Indonesia perlu bersikap lebih agresif untuk mendorong terjadinya konsensus global pemajakan ekonomi digital yang ditargetkan OECD rampung paruh tahun ini.

Rencana penurunan batas omzet PKP adalah tindakan yang seharusnya, meski mungkin tidak memuaskan semua pihak.

Senjata pajak progresif itu dipakai karena sejak reformasi pajak 1985 kita tidak lagi mengenal pajak kekayaan.

Kebijakan ini mendorong distribusi dividen yang dapat direinvestasikan, menggerakkan ekonomi, dan mempersempit defisit transaksi berjalan.

Usulan perluasan objek cukai sudah disampaikan pemerintah ke DPR dan disetujui sejak 6 tahun lalu. Tahun ini, usulan yang sama kembali disampaikan.

Jangan sampai keinginan pemerintah memberikan insentif kepada LPI justru berubah menjadi disinsentif untuk usaha selain LPI dan mitra LPI.