Indeks Tajuk

Pertanyaannya adalah beranikah Indonesia menerapkan pajak HNWI seperti 10 negara lain yang sudah mempersiapkannya?

Meski bisa meringankan kinerja perusahaan pers, PPN DTP kertas koran/majalah ini praktis tidak cukup kuat membantu memperbesar margin bisnis perusahaan.

Kemunculan e-faktur 3.0 ini seharusnya tidak berdiri hanya dari sisi kemudahan administrasi untuk wajib pajak,

Kalau political will itu ada, niscaya keberadaan pusat data pajak bukan hal sulit.

Dalam memulihkan ekonomi, pemerintah perlu berhati-hati jangan sampai kebijakan yang digulirkan memicu distorsi.

Seluruh wajib pajak yang memenuhi kriteria harus membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-bupot.

Fenomena ekonomi seperti di Indonesia juga terjadi di berbagai negara. Lalu, apa yang harus diprioritaskan?

Dari survei pembaca itu kami mengambil kesimpulan, selama 4 tahun ini DDTCNews sudah berada pada jalur yang tepat.

Harus diakui, situasinya berat. Namun, harapan agar kita lolos dari resesi tetap terbuka.

Sejak otonomi daerah direvitalisasi pada 1999, pada tahun inilah insentif pajak daerah mencapai musim puncaknya.