Indeks Tajuk

Usulan perluasan objek cukai sudah disampaikan pemerintah ke DPR dan disetujui sejak 6 tahun lalu. Tahun ini, usulan yang sama kembali disampaikan.

Jangan sampai keinginan pemerintah memberikan insentif kepada LPI justru berubah menjadi disinsentif untuk usaha selain LPI dan mitra LPI.

Disiplin fiskal inilah yang harus kita kawal. Sebab hanya dengan cara itu pemulihan ekonomi bisa berlangsung mulus tanpa menyisakan masalah lain.

Pertanyaannya adalah beranikah Indonesia menerapkan pajak HNWI seperti 10 negara lain yang sudah mempersiapkannya?

Meski bisa meringankan kinerja perusahaan pers, PPN DTP kertas koran/majalah ini praktis tidak cukup kuat membantu memperbesar margin bisnis perusahaan.

Kemunculan e-faktur 3.0 ini seharusnya tidak berdiri hanya dari sisi kemudahan administrasi untuk wajib pajak,

Kalau political will itu ada, niscaya keberadaan pusat data pajak bukan hal sulit.

Dalam memulihkan ekonomi, pemerintah perlu berhati-hati jangan sampai kebijakan yang digulirkan memicu distorsi.

Seluruh wajib pajak yang memenuhi kriteria harus membuat bukti potong dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-bupot.

Fenomena ekonomi seperti di Indonesia juga terjadi di berbagai negara. Lalu, apa yang harus diprioritaskan?