Indeks Tajuk

Karena lebih banyak berkaitan dengan industri, otoritas tetap perlu untuk terus mendengar masukan dari pelaku industri.

Setidaknya ada 3 konteks yang menjadikan 2023 sebagai waktu yang tepat.

Momentum penyusunan perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) seharusnya dipakai untuk pemda dan DPRD melihat potensi yang ada di daerahnya.

Bila dicermati, setidaknya ada 3 bab yang mengatur ketentuan pajak internasional dalam peraturan pemerintah (PP) turunan UU HPP.

Otoritas perlu memandang pihak ketiga sebagai mitra yang setara.

Formulasi proses bisnis menjadi kunci agar rekomendasi perlakuan terhadap wajib pajak sesuai.

Dalam UU 13/2022 sudah ditegaskan meaningful participation dilakukan dengan memenuhi 3 prasyarat.

Penting untuk dicermati seluruh pihak, baik pemerintah maupun wajib pajak.

Edukasi bukan semata-mata mengenai keharusan pembayaran pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Simplifikasi dalam sistem pajak memang bukan aspek yang mudah dijalankan.