Indeks Literasi

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1569/B/PK/PJK/2016.

Definisi dan penerapan fringe benefit tax bervariasi di setiap negara, dengan cakupannya yang memiliki arti luas dalam konteks pengenaan pajaknya.

Pembukuan dengan stelsel kas dapat diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu.

Setiap negara mempunyai kebijakan dan pertimbangannya masing-masing dalam menentukan jenis objek yang harus dibatasi dan dapat dikenakan cukai.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 718/B/PK/PJK/2014.

Ada tata cara yang harus dipenuhi penyelenggara kegiatan dalam mengundang narasumber dari DJP.

Buku ini menjelaskan bagaimana pengecualian PPN diterapkan di sejumlah negara seperti Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Dirjen Pajak dapat menerbitkan ketetapan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dalam bentuk dokumen elektronik dan ditandatangani secara elektronik.