Berita
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemeriksaan dan Putusan Peninjauan Kembali

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemeriksaan dan Putusan Peninjauan Kembali

SETELAH diserahkan ke Mahkamah Agung, berkas permohonan peninjauan kembali akan diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkahmah Agung), kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak.

Sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali, terdapat ketentuan jangka waktu proses pemeriksaan yang tergantung dari jenis pemeriksaan acaranya.

Baca Juga: Termasuk Pemeriksaan, Ini Langkah DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pertama, pemeriksaan acara biasa (Pasal 93 ayat (1) huruf a). Dalam pemeriksaan acara biasa, Mahkamah Agung harus sudah mengambil putusan dalam jangka waktu enam bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung.

Kedua, pemeriksaan acara cepat (Pasal 93 ayat (1) huruf b). Dalam hal dilakukan pemeriksaan acara cepat, Mahkamah Agung harus sudah mengambil putusan dalam jangka waktu satu bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai pemeriksaan acara biasa dan cepat ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (PERMA 7/2018).

Baca Juga: Upaya Hukum Gugatan dalam Sengketa Pajak Daerah

Sesuai Pasal 19 ayat (1) PERMA 7/2018, dalam hal Mahkamah Agung memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak dengan pemeriksaan acara biasa, Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan, dan pertimbangan serta mengirimkan bukti yang dianggap perlu dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

Merujuk Pasal 19 ayat (2) PERMA 7/2018, dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak dengan acara cepat dan Mahkamah Agung berpendapat harus dilanjutkan ke pemeriksaan materi, maka dengan Putusan Sela, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan materi sengketa. Putusan atas sengketa tersebut beserta berkas perkaranya dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu, jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf a UU Pengadilan Pajak dihitung sejak diterimanya oleh Mahkamah Agung hasil pemeriksaan tambahan dan atau pertimbangan atau keterangan tambahan.

Baca Juga: Sengketa atas Koreksi HPP dan Perbedaan Penggunaan Kurs

Dalam pengambilan putusan atas permohonan peninjauan kembali, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Agung terdapat dua jenis putusan, yakni:

  1. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
  2. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan itu tidak beralasan.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan maupun yang menolak permohonan peninjauan kembali tersebut harus disertai pertimbangan-pertimbangan hakim. Putusan tersebut juga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setelah itu, Mahkamah Agung akan mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Panitera pengadilan yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari.

Baca Juga: Sengketa Biaya Sewa Fasilitas Ruangan dan Biaya Listrik

Topik : kelas pajak, peninjauan kembali, pemeriksaan, putusan peninjauan kembali, sengketa pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:01 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 10:01 WIB
BELANJA DAERAH