Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Pemda Diminta Evaluasi Pemberian Insentif Pemutihan Denda

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemda Diminta Evaluasi Pemberian Insentif Pemutihan Denda

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews - Pemprov Jawa Barat dinilai perlu mengevaluasi kebijakan penyaluran insentif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar Acuviarta Kartabi mengatakan insentif PKB melalui program 'Triple Untung Plus' perlu dievaluasi. Menurutnya, program tersebut seharusnya memberikan dampak positif melalui peningkatan pembayaran PKB.

"Dampaknya harus dievaluasi. Apakah masih efektif atau tidak," katanya.

Baca Juga: Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak

Acuviarta menyatakan pemprov perlu melakukan kalkulasi ulang untuk menerapkan insentif pajak di masa depan. Menurutnya, pemulihan ekonomi yang sedang berjalan saat ini akan memengaruhi pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, insentif tidak lagi menjadi kebijakan utama. Optimalisasi penerimaan dari kendaraan bermotor seperti PKB dan BBNKB perlu ditingkatkan oleh pemerintah.

"Harus berkorelasi positif terhadap kenaikan dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Itu saya kira menjadi hal yang penting untuk diperhatikan di sisi pendapatan," terangnya.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan

Selain itu, ekonom Unpas itu menambahkan masih ada pos penerimaan pajak selain PKB dan BBNKB yang bisa terus ditingkatkan. Beberapa jenis pajak belum digarap secara optimal oleh Pemprov Jabar.

"Saya rasa Pemda Jabar perlu mengoptimalkan potensi pendapatan-pendapatan yang belum tergali. Seperti Pajak Air Permukaan (PAP)," ujarnya seperti dilansir jabarekspres.com. (sap)

Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, APBD, insentif pajak, pemutihan denda, PKB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 13:00 WIB
KOTA TANJUNGPINANG

Kejar Setoran, Jatuh Tempo Pembayaran PBB Dimajukan

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Sabtu, 14 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA SEMARANG

Hanya Sampai Akhir Mei! Pemkot Semarang Berikan Diskon PBB 10%

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir