Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pembukaan Kembali Persidangan Pengadilan Pajak Mundur Jadi 8 Juni 2020

A+
A-
13
A+
A-
13
Pembukaan Kembali Persidangan Pengadilan Pajak Mundur Jadi 8 Juni 2020

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pembukaan kembali persidangan di Pengadilan Pajak yang awalnya dijadwalkan pada 2 Juni 2020 mundur menjadi 8 Juni 2020.

Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-10/PP/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak. Beleid ini mencabut SE-07/PP/2020.

“Persidangan di Jakarta dilaksanakan kembali mulai hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) dilaksanakan kembali dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut,” demikian bunyi penggalan ketentuan pelaksanaan persidangan dalam SE tersebut.

Baca Juga: Sengketa Transaksi Penjualan Semen yang Belum Dilaporkan dalam SPT

Dalam SE itu disebutkan berakhirnya kebijakan penundaan sementara pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-09/PP/2020.

SE ini bertujuan untuk memberi pedoman pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak pada masa pandemi Covid-19. Pedoman diatur dengan memperhatikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Pengadilan Pajak serta melindungi hakim, panitera, pegawai, dan seluruh pengguna layanan Pengadilan Pajak.

Adapun yang hadir dalam satu ruang sidang pada setiap persidangan, antara lain pertama, majelis/hakim tunggal. Kedua, panitera pengganti disertai paling banyak satu orang pembantu sekretaris pengganti dan satu orang pelaksana.

Baca Juga: Gara-Gara Uang Hadiah, Penyelenggara Poker Dituduh Menghindari Pajak

Ketiga, para pihak (pemohon banding/gugatan dan terbanding/tergugat) masing-masing paling banyak dua orang. Keempat, pihak lain atas persetujuan majelis/hakim tunggal.

Dalam SE-10/PP/2020 juga dinyatakan bahwa sidang dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman (physical distancing) antara majelis/hakim tunggal, panitera pengganti, serta para pihak. Semuanya diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air/cairan antiseptik, serta tidak melakukan kontak fisik saat persidangan.

“Dokumen dan alat bukti disampaikan kepada majelis/hakim tunggal dengan memenuhi prosedur pencegahan dan penyebaran Covid-19. Majelis/hakim tunggal dapat mengatur hal-hal lain yang diperlukan guna kepentingan persidangan,” demikian bunyi ketentuan dalam SE tersebut.

Baca Juga: Jokowi Rilis Perpres Baru, Bantuan Kartu Prakerja Bisa Diminta Kembali

Pelaksanaan surat edaran yang ditetapkan pada 26 Mei 2020 ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan arahan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah terkait dengan penanganan Covid-19.

Terkait dengan penjelasan mengenai batas terakhir pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung ke Pengadilan Pajak dapat disimak dalam artikel 'Pengadilan Pajak: Batas Akhir Pengajuan Banding Tertangguh 83 Hari'. (kaw)

Baca Juga: Sumbangan Covid-19 dalam Bentuk Jasa Antar Jemput Tenaga Medis
Topik : pengadilan pajak, virus Corona, persidangan, sengketa pajak, banding, gugatan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 29 Juni 2020 | 18:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 29 Juni 2020 | 15:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 28 Juni 2020 | 17:30 WIB
SE-13/PP/2020
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN