Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pembebasan Pajak Hotel di Mandalika Dinilai Kurang Tepat

A+
A-
1
A+
A-
1
Pembebasan Pajak Hotel di Mandalika Dinilai Kurang Tepat

Kawasan pantai Mandalika, Nusa Tenggara Barat. (Ilustrasi)

MATARAM, DDTCNews—Rencana pemerintah pusat membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 daerah destinasi wisata prioritas untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona, yaitu di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dinilai kurang tepat sasaran.

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) I Gustri Lanang Patra mengatakan untuk NTB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi satu-satunya wilayah yang masuk daftar subsidi pajak.

Hal itu dikhawatirkan tidak memberikan dampak signifikan, mengingat aktivitas kepariwisataan di KEK Mandalika belum seramai destinasi wisata lain di NTB. “Di Mandalika belum banyak hotelnya. Karena itu, kalau bisa ke resort Lombok Barat, Tiga Gili, Mataram, Lombok Utara,” ujarnya, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Pendapatan Asli Daerah Diproyeksi Tidak Capai Target, Ini Alasannya

Lanang menjelaskan rencana tersebut telah mendapatkan banyak respons dari pelaku usaha di NTB. “Teman-teman banyak yang bertanya juga ke saya, karena itu hanya disebut Mandalika. Kalau disebut Bali kan jelas itu satu pulau,” tambahnya.

PHRI NTB berharap ada kejelasan yang segera diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan rencana pemberian subsidi pajak hotel tersebut. PHRI NTB dalam waktu dekat juga akan memastikan sampai sejauh mana rencana subsidi itu akan diimplementasikan.

Lanang mengatakan subsidi pajak hotel dan restoran untuk menanggulangi dampak penurunan wisatawan karena virus corona memang sangat diperlukan. “Kalau kita lihat ini memang bagus, karena mereka menyadari betul dampak dari virus corona terhadap kegiatan pariwisata kita,” katanya.

Baca Juga: Setoran Pajak Seret, Target PAD Tahun Ini Direvisi

Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Anita Achmad mengatakan subsidi pajak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwista, khususnya sektor untuk hotel dan restoran.

“Pajak ini memang cukup berat. Khususnya di NTB, pascagempa recovery-nya butuh waktu, tapi harga pokok pembelian juga tinggi. Sementara persaingan cukup besar. Akibatnya, hotel di NTB sampai saat ini belum dapat memberikan promosi khusus yang signifikan untuk menarik wisatawan.

“Hotel-hotel kita di NTB ini masih biasa-biasa saja. Diskonnya biasa saja. Padahal, persaingan kita sudah sangat ketat, bukan hanya sesama lokal, tetapi juga sampai ke luar daerah juga,” sambungnya seperti dilansir www.suarantb.com.

Baca Juga: Genjot Kepatuhan, Kabupaten Ini Uji Coba Tapping Box

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyetujui pemberian subsidi pemerintah pusat ke daerah untuk menanggulangi dampak virus corona. Dana Rp3,3 triliun siap disalurkan untuk membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 daerah destinasi pariwisata prioritas selama 6 bulan ke depan. (Bsi)

Topik : phri, pajak hotel, stimulus dampak corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 Desember 2020 | 18:47 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Selasa, 15 Desember 2020 | 18:07 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Selasa, 15 Desember 2020 | 15:27 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 09 Desember 2020 | 11:01 WIB
KOTA PALEMBANG
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA