Berita
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

Pembebasan Pajak Hotel di Mandalika Dinilai Kurang Tepat

A+
A-
1
A+
A-
1
Pembebasan Pajak Hotel di Mandalika Dinilai Kurang Tepat

Kawasan pantai Mandalika, Nusa Tenggara Barat. (Ilustrasi)

MATARAM, DDTCNews—Rencana pemerintah pusat membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 daerah destinasi wisata prioritas untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona, yaitu di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dinilai kurang tepat sasaran.

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) I Gustri Lanang Patra mengatakan untuk NTB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi satu-satunya wilayah yang masuk daftar subsidi pajak.

Hal itu dikhawatirkan tidak memberikan dampak signifikan, mengingat aktivitas kepariwisataan di KEK Mandalika belum seramai destinasi wisata lain di NTB. “Di Mandalika belum banyak hotelnya. Karena itu, kalau bisa ke resort Lombok Barat, Tiga Gili, Mataram, Lombok Utara,” ujarnya, Rabu (26/2/2020).

Baca Juga: Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Lanang menjelaskan rencana tersebut telah mendapatkan banyak respons dari pelaku usaha di NTB. “Teman-teman banyak yang bertanya juga ke saya, karena itu hanya disebut Mandalika. Kalau disebut Bali kan jelas itu satu pulau,” tambahnya.

PHRI NTB berharap ada kejelasan yang segera diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan rencana pemberian subsidi pajak hotel tersebut. PHRI NTB dalam waktu dekat juga akan memastikan sampai sejauh mana rencana subsidi itu akan diimplementasikan.

Lanang mengatakan subsidi pajak hotel dan restoran untuk menanggulangi dampak penurunan wisatawan karena virus corona memang sangat diperlukan. “Kalau kita lihat ini memang bagus, karena mereka menyadari betul dampak dari virus corona terhadap kegiatan pariwisata kita,” katanya.

Baca Juga: Aturan Disusun, Pemda Siapkan Jenis Retribusi Baru

Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Anita Achmad mengatakan subsidi pajak memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwista, khususnya sektor untuk hotel dan restoran.

“Pajak ini memang cukup berat. Khususnya di NTB, pascagempa recovery-nya butuh waktu, tapi harga pokok pembelian juga tinggi. Sementara persaingan cukup besar. Akibatnya, hotel di NTB sampai saat ini belum dapat memberikan promosi khusus yang signifikan untuk menarik wisatawan.

“Hotel-hotel kita di NTB ini masih biasa-biasa saja. Diskonnya biasa saja. Padahal, persaingan kita sudah sangat ketat, bukan hanya sesama lokal, tetapi juga sampai ke luar daerah juga,” sambungnya seperti dilansir www.suarantb.com.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Tapping Box Dipasang di Hotel dan Restoran

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyetujui pemberian subsidi pemerintah pusat ke daerah untuk menanggulangi dampak virus corona. Dana Rp3,3 triliun siap disalurkan untuk membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 daerah destinasi pariwisata prioritas selama 6 bulan ke depan. (Bsi)

Topik : phri, pajak hotel, stimulus dampak corona

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 April 2021 | 13:05 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pacu Penerimaan, Pemda Pasang Alat Pajak Pintar di Hotel dan Restoran

Senin, 05 April 2021 | 15:36 WIB
DKI JAKARTA

Pelaku Usaha Hotel dan Restoran Minta Penurunan Beban Pajak

Jum'at, 02 April 2021 | 09:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Tarik Investor, Penurunan Tarif Pajak Hotel dan Hiburan Dikaji

Senin, 29 Maret 2021 | 16:51 WIB
KABUPATEN KLUNGKUNG

Target Pajak Hotel dan Restoran Bakal Diturunkan

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final