Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pedoman Baru Persidangan di Pengadilan Pajak, Download di Sini

A+
A-
11
A+
A-
11
Pedoman Baru Persidangan di Pengadilan Pajak, Download di Sini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak menerbitkan pedoman baru persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, pemerintah menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan barang Asean atau Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Kemudian, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan surat edaran terkait dengan penerbitan faktur pajak atas penyerahan rumah yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Aturan yang terbit dalam beberapa minggu terakhir ini telah dirangkum dalam artikel ini. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di Perpajakan ID dengan mengaksesnya di sini.

Ketentuan Baru Persidangan dan Layanan Administrasi di Pengadilan Pajak

Melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-3/PP/2022, Pengadilan Pajak menetapkan kembali pedoman ketentuan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi pada masa PPKM. Sidang pemeriksaan dan/atau sidang pengucapan di Pengadilan Pajak pada masa PPKM dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu secara tatap muka (on-site) dan/atau elektronik (online).

Adapun persidangan secara tatap muka dan/atau secara online itu dapat dilakukan dalam hal level PPKM ditetapkan berada pada Level 1 atau Level 2. Sementara itu, apabila level PPKM ditetapkan pada level 3 atau level 4 maka pedoman pelaksanaan persidangan akan diatur lebih lanjut.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Layanan administrasi baik secara tatap muka maupun elektronik, tetap berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak No.SE-2/SP/2021. Namun, dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut maka dapat diatur lebih lanjut dengan ketentuan sekretaris/panitera Pengadilan Pajak.

SE-3/PP/2022 ini mulai berlaku 23 Mei 2022. Dengan berlakunya surat edaran ketua pengadilan pajak ini, Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-018/PP/2021 yang sebelumnya juga mengatur pedoman pelaksanaan persidangan pada masa PPKM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan Ketentuan Tata Cara Pengenaan Tarif Preferensi Berdasarkan Skema ATIGA

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/PMK.04/2022, pemerintah memperbarui ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan skema ATIGA. Peraturan ini berlaku mulai 17 Mei 2022.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Beleid ini memperbarui ketentuan terdahulu yang diatur dalam PMK 131/2020. Pembaruan ketentuan ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi amandemen Operational Certification Procedures (OCP) ATIGA dan amandemen Surat Keterangan Asal (SKA) Form D.

Faktur Pajak atas Rumah yang Dapat PPN DTP

Melalui Surat Edaran No. SE-14/PJ/2022, dirjen pajak memberikan petunjuk pembuatan dan pembetulan atau penggantian faktur pajak dalam rangka penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang mendapat insentif PPN DTP.

SE-14/PJ/2022 diterbitkan untuk memberikan petunjuk mengenai mekanisme penerbitan dua faktur pajak atas penyerahan rumah yang memperoleh insentif PPN DTP. Mekanisme penerbitan faktur pajak tersebut sebelumnya tidak diatur dalam PMK 6/2022.

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

SE-14/PJ/2022 ini juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan penerbitan faktur pajak seiring dengan berlakunya Peraturan Dirjen Pajak No.PER-03/PJ/2022. Seperti diketahui, PER-03/PJ/2022 mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) mengunggah faktur paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembuatan faktur pajak.

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diimpor

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No.17/KM.4/2022, dirjen bea dan cukai atas nama menteri keuangan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor. Barang yang dibatasi untuk diekspor tersebut salah satunya minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

KMK tersebut dirilis menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.30/2022. Adapun KMK ini berlaku mulai 23 Mei 2022 hingga dicabutnya pembatasan ekspor sejumlah barang yang diatur dalam Permendag 30/2022.

Baca Juga: KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Penetapan Jenis Satuan Barang CPO dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor

Melalui Keputusan Menteri keuangan No.18/KM.4/2022 dirjen bea dan cukai atas nama menteri keuangan mengatur jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor untuk komoditas CPO dan produk turunannya.

Perincian jenis satuan barang tersebut tercantum dalam Lampiran KMK 18/KM.4/2022. Jenis satuan barang ini digunakan oleh eksportir dalam memberitahukan jumlah barang pada pemberitahuan pabean ekspor. Adapun KMK 18/KM.4/2022 ini berlaku mulai 23 Mei 2022. (kaw)

Baca Juga: Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS
Topik : peraturan, peraturan perpajakan, pajak, bea cukai, pengadilan pajak, perpajakan id, download aturan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cah Cilik

Senin, 13 Juni 2022 | 13:07 WIB
direvisi ulang saja
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD