Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Pedoman Baru Persidangan di Pengadilan Pajak, Download di Sini

A+
A-
11
A+
A-
11
Pedoman Baru Persidangan di Pengadilan Pajak, Download di Sini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak menerbitkan pedoman baru persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, pemerintah menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan barang Asean atau Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Kemudian, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan surat edaran terkait dengan penerbitan faktur pajak atas penyerahan rumah yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Aturan yang terbit dalam beberapa minggu terakhir ini telah dirangkum dalam artikel ini. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di Perpajakan ID dengan mengaksesnya di sini.

Ketentuan Baru Persidangan dan Layanan Administrasi di Pengadilan Pajak

Melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-3/PP/2022, Pengadilan Pajak menetapkan kembali pedoman ketentuan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi pada masa PPKM. Sidang pemeriksaan dan/atau sidang pengucapan di Pengadilan Pajak pada masa PPKM dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu secara tatap muka (on-site) dan/atau elektronik (online).

Adapun persidangan secara tatap muka dan/atau secara online itu dapat dilakukan dalam hal level PPKM ditetapkan berada pada Level 1 atau Level 2. Sementara itu, apabila level PPKM ditetapkan pada level 3 atau level 4 maka pedoman pelaksanaan persidangan akan diatur lebih lanjut.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Layanan administrasi baik secara tatap muka maupun elektronik, tetap berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak No.SE-2/SP/2021. Namun, dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut maka dapat diatur lebih lanjut dengan ketentuan sekretaris/panitera Pengadilan Pajak.

SE-3/PP/2022 ini mulai berlaku 23 Mei 2022. Dengan berlakunya surat edaran ketua pengadilan pajak ini, Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-018/PP/2021 yang sebelumnya juga mengatur pedoman pelaksanaan persidangan pada masa PPKM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan Ketentuan Tata Cara Pengenaan Tarif Preferensi Berdasarkan Skema ATIGA

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/PMK.04/2022, pemerintah memperbarui ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan skema ATIGA. Peraturan ini berlaku mulai 17 Mei 2022.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Beleid ini memperbarui ketentuan terdahulu yang diatur dalam PMK 131/2020. Pembaruan ketentuan ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi amandemen Operational Certification Procedures (OCP) ATIGA dan amandemen Surat Keterangan Asal (SKA) Form D.

Faktur Pajak atas Rumah yang Dapat PPN DTP

Melalui Surat Edaran No. SE-14/PJ/2022, dirjen pajak memberikan petunjuk pembuatan dan pembetulan atau penggantian faktur pajak dalam rangka penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang mendapat insentif PPN DTP.

SE-14/PJ/2022 diterbitkan untuk memberikan petunjuk mengenai mekanisme penerbitan dua faktur pajak atas penyerahan rumah yang memperoleh insentif PPN DTP. Mekanisme penerbitan faktur pajak tersebut sebelumnya tidak diatur dalam PMK 6/2022.

Baca Juga: Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

SE-14/PJ/2022 ini juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan penerbitan faktur pajak seiring dengan berlakunya Peraturan Dirjen Pajak No.PER-03/PJ/2022. Seperti diketahui, PER-03/PJ/2022 mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) mengunggah faktur paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembuatan faktur pajak.

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diimpor

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No.17/KM.4/2022, dirjen bea dan cukai atas nama menteri keuangan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor. Barang yang dibatasi untuk diekspor tersebut salah satunya minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

KMK tersebut dirilis menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.30/2022. Adapun KMK ini berlaku mulai 23 Mei 2022 hingga dicabutnya pembatasan ekspor sejumlah barang yang diatur dalam Permendag 30/2022.

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Penetapan Jenis Satuan Barang CPO dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor

Melalui Keputusan Menteri keuangan No.18/KM.4/2022 dirjen bea dan cukai atas nama menteri keuangan mengatur jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor untuk komoditas CPO dan produk turunannya.

Perincian jenis satuan barang tersebut tercantum dalam Lampiran KMK 18/KM.4/2022. Jenis satuan barang ini digunakan oleh eksportir dalam memberitahukan jumlah barang pada pemberitahuan pabean ekspor. Adapun KMK 18/KM.4/2022 ini berlaku mulai 23 Mei 2022. (kaw)

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : peraturan, peraturan perpajakan, pajak, bea cukai, pengadilan pajak, perpajakan id, download aturan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Cah Cilik

Senin, 13 Juni 2022 | 13:07 WIB
direvisi ulang saja
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T