BERITA TERKINI
Ilustrasi.
NEW DELHI, DDTCNews – India harus menghapus aturan kehadiran ekonomi khusus atau special economic presence (SEP) yang baru diperkenalkan pada Mei 2021. Penghapusan ini dilakukan karena adanya kesepakatan dengan OECD.
Dalam kesepakatan OECD, dilarang melakukan tindakan sepihak yang ditujukan untuk perusahaan multinasional sebelum kesepakatan pajak global tercapai. India yang tergabung dalam kesepakatan OECD juga dilarang menerapkan aturan SEP lagi.
“Kata-kata dari 'tindakan serupa lainnya yang relevan' dari pernyataan OECD akan mencakup SEP serta mempertimbangkan implikasinya yang luas dan potensi konflik dengan mekanisme dua pilar,” ujar Rahul Garg, Managing Partner Asire Consulting, Rabu (13/10/2021).
Seperti dilansir economictimes.indiatimes.com, SEP diperkenalkan untuk menargetkan perusahaan e-commerce besar, perusahaan multinasional, dan perusahaan rintisan unicorn dengan basis pengguna atau pendapatan yang substansial di India, tetapi tidak membayar pajak domestik.
Sesuai aturan SEP, pemerintah dapat mengenakan pajak pada perusahaan multinasional atau entitas yang tidak memiliki kehadiran fisik di India. Pemajakan dilakukan atas perusahaan yang melakukan transaksi lebih dari INR20 juta atau sekitar Rp3,77 miliar dalam 1 tahun atau memiliki setidaknya 300.000 pengguna.
Sementara itu, Partner dari Shardul Amarchand Mangaldas & Co, Amit Singhania menuturkan India hanya dapat memilih satu di antara kesepakatan proposal OECD atau tetap memberlakukan ketentuan terkait dengan SEP.
Saat ini, OECD telah mengumpulkan 136 negara untuk menyepakati pajak minimum global sebesar 15% atas pendapatan global perusahaan multinasional mulai 2023. Mereka yang memiliki keuntungan di atas ambang batas juga harus membayar pajak di negara tempat mereka menjalankan bisnis.
Kesepakatan proposal OECD terdiri dari dua pilar yaitu Pilar 1 tentang realokasi hak pemajakan dan Pilar 2 tentang mekanisme global anti-base erosion dengan menerapkan global tax minimum sebesar 15%. (vallen/rig)
