BERITA TERKINI
JAKARTA , DDTCNews - Komisi XI DPR mendukung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan rotasi pejabat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berharap kebijakan yang diambil menteri keuangan harus dilanjutkan dengan pembenahan yang lebih fundamental guna menutup celah-celah kebocoran penerimaan negara.
"Reformasi di DJBC jangan dimaknai sebatas hanya rotasi atau mutasi rutin, tetapi harus benar-benar juga menyentuh pembenahan integritas aparatur serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan," katanya, dikutip pada Jumat (30/1/2026).
Saat ini, lanjut Misbakhun, DJBC masih dihadapkan dengan beragam tantangan yang menimbulkan kebocoran penerimaan negara, mulai dari praktik impor ilegal hingga undervaluation yang menekan kesehatan fiskal nasional.
Oleh karena itu, dia meminta DJBC untuk terus memperkuat kegiatan penegakan hukum dan sistem pengawasan internal dalam rangka meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepatuhan.
Urgensi reformasi kian kuat seiring dengan tak tercapainya target penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 serta meningkatnya target penerimaan pada 2026.
"Kita tidak bisa masuk tahun 2026 dengan pola kerja yang sama, sedangkan target penerimaan terus meningkat. Ini membutuhkan perbaikan yang nyata dan terukur," ujar Misbakhun.
Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa meningkatkan penerimaan negara hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan juga harus dilakukan lewat penguatan administrasi dan penutupan celah kebocoran.
"Bila celah-celah ini tidak kita tutup sejak awal, risiko shortfall akan kembali berulang. Reformasi kelembagaan harus menjadi bagian dari solusi," tuturnya.
Sebagai informasi, Purbaya telah merotasi pejabat tinggi di DJBC pada Rabu (28/1/2026). Terdapat 22 pejabat DJBC yang dirotasi pada Rabu. Adapun 9 pejabat lainnya akan dirotasi pada 2 Februari 2026. (rig)
