TOKYO, DDTCNews - Partai-partai oposisi di Jepang menyatukan suara untuk menolak usulan kenaikan tarif pajak oleh Perdana Menteri Fumio Kishida sebagai salah satu upaya dalam mendanai belanja pertahanan.

Dua perwakilan partai oposisi Jun Azumi dari Constitutional Democratic Party (CDP) dan Keiji Kokuta dari Japanese Communist Party (JCP) telah bertemu untuk menyatukan pandangan terkait kebijakan pajak tersebut.

"Partai-partai oposisi telah berkumpul untuk menyatukan ketidaksetujuan mereka terhadap kenaikan pajak yang direncanakan oleh Kishida," katanya seperti dikutip dari mainichi.jp, dikutip pada Minggu (22/1/2023).

Parlemen Jepang akan menggelar rapat paripurna pada 23 Januari 2023. Nanti, partai-partai oposisi akan menyampaikan penolakan atas kenaikan tarif dalam rapat tersebut. Selain CDP dan JCP, Japan Innovation Party (Ishin) juga menolak kenaikan tarif yang direncanakan Kishida.

Menurut partai-partai oposisi, kenaikan pajak yang diusung Kishida dan partainya, yaitu Liberal Democratic Party (LDP), belum sempat dibahas di parlemen.

Sementara itu, LDP bersama koalisinya, Komeito, berencana meningkatkan tarif PPh badan dan cukai rokok guna mengumpulkan tambahan penerimaan pajak senilai JPY1 triliun per tahun.

Tambahan penerimaan pajak akan digunakan untuk mendanai peningkatan belanja pertahanan dari sebesar 1% dari PDB menjadi 2% dari PDB mulai tahun anggaran 2023 hingga 2027.

Sebelumnya, survei yang dilakukan Kyodo News menunjukkan mayoritas publik Jepang menolak rencana kenaikan tarif pajak. Sebanyak 64,9% responden tidak merestui kenaikan tarif dan sebanyak 53,6% dari responden menyatakan kenaikan belanja pertahanan yang direncanakan oleh pemerintah adalah kebijakan yang tidak diperlukan.

Sejalan dengan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kishida juga menurun. Sebanyak 51,1% dari responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jepang di bawah kepemimpinan Kishida. (rig)