Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

A+
A-
0
A+
A-
0
Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

Ilustrasi. Suasana upacara pelantikan presiden di Kossuth Square di Budapes, Hungaria, Sabtu (14/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Bernadett Szabo/AWW/djo

BUDAPEST, DDTCNews – Rencana untuk mengadopsi proposal pajak minimum global atau Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) agaknya batal terealisasi lantaran mayoritas anggota Parlemen Hungaria menolak proposal tersebut OECD.

Dalam pengambilan suara yang digelar parlemen, sebanyak 118 anggota menyatakan menolak adopsi Pilar 2. Proposal Pilar 2 dinilai masih belum diperlukan di tengah tingginya inflasi dan krisis ekonomi akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

"Pilar 2 akan menghapuskan kompetisi pajak dan menghambat pembangunan di negara-negara seperti Hungaria," ujar Menteri Dalam Negeri Hungaria Andras Tallai dalam sidang di parlemen, dikutip pada Minggu (26/6/2022).

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Pada Pilar 2, negara-negara anggota Inclusive Framework telah menyetujui tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15%. Tarif tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak korporasi di Hungaria sebesar 9%.

Hasil pengambilan suara parlemen juga sejalan dengan keinginan pemerintah yang juga menolak proposal Pilar 2 tersebut. Meski demikian, pihak oposisi memandang penolakan adopsi Pilar 2 oleh petahana justru terkesan ‘melindungi’ perusahaan asing.

"Dengan menolak Pilar 2, pemerintah telah memihak pada korporasi multinasional," ujar anggota parlemen dari partai oposisi Ferenc David seperti dilansir dailynewshungary.com.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Sementara itu, Fidesz selaku partai petahana bersikukuh pajak korporasi minimum global berpotensi menimbulkan beban pajak berganda bagi korporasi.

"Pajak berganda akan menimbulkan beban yang serius baik pada masa damai maupun pada masa perang seperti saat ini," tulis Fidesz dalam keterangan resmi.

Fidesz menekankan perekonomian Hungaria harus terus tumbuh untuk menciptakan lapangan kerja. Pemangkasan tarif pajak dan pemberian kemudahan investasi merupakan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (rig)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Topik : hungaria, pajak, pajak internasional, oecd, pilar 2, pajak digital, peraturan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini