Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Ilustrasi.

MOSKWA, DDTCNews - Pemerintah memperkirakan beban pajak yang akan ditanggung oleh eksportir Rusia dari implementasi pajak karbon lintas yurisdiksi Uni Eropa mencapai €1,1 miliar per tahun atau setara dengan Rp18,8 triliun.

Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia menyatakan sektor usaha yang paling terdampak dari implementasi pajak karbon Uni Eropa adalah eksportir besi dan baja. Tantangan besar tersebut juga bakal dihadapi eksportir migas.

"Perhitungan [dampak pajak karbon] ini masih berupa perkiraan konservatif," kata Kementerian Pembangunan Ekonomi dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Menurut pemerintah, nilai perkiraan beban pajak dihitung berdasarkan nilai ekspor Rusia ke Uni Eropa sekitar €7 miliar per tahun ke negara anggota Uni Eropa. Nilai ekspor tersebut berlaku pada komoditas yang diproyeksikan terkena pungutan pajak karbon lintas yurisdiksi Uni Eropa.

Rencana kebijakan pajak karbon lintas batas Uni Eropa merupakan salah satu cara mengatasi dampak perubahan iklim dan menjadi benua pertama yang netral karbon pada 2050. Pungutan pajak dikenakan kepada komoditas yang masih menghasilkan emisi saat memproduksi barang ekspor ke Eropa.

Jika tidak ada aral melintang, kebijakan tersebut akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun fiskal 2026 dan berlaku penuh pada 2035. Dampak kebijakan fiskal Uni Eropa juga menjadi perhatian Kementerian Keuangan Rusia.

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

"Rusia harus bersiap untuk kehilangan pendapatan dalam jumlah besar yang berasal dari dorongan global menuju sumber energi terbarukan dan penurunan permintaan bahan bakar fosil," kata Kemenkeu Rusia dikutip dari themoscowtimes.com. (rig)

Topik : rusia, pajak karbon, uni eropa, beban pajak, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 September 2021 | 14:00 WIB
VIETNAM

Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Sabtu, 25 September 2021 | 13:00 WIB
TAX TREATY

Australia Bakal Negosiasikan 10 P3B Baru Hingga 2023

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak