Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

'Pada Malam Hari Pemerintah Tidur'

A+
A-
3
A+
A-
3
'Pada Malam Hari Pemerintah Tidur'

Widjojo Nitisastro. (Foto: istimewa)

PERTH, musim dingin 1966. Seorang mahasiswa asal Blitar, Jawa Timur, sibuk di Perpustakaan Universitas Western Australia. Ia sedang mencari literatur untuk memahami teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, salah satu model pertumbuhan ekonomi Keynesian.

Dosennya meminta ia membaca sumber aslinya, Essays in the Theory of Economic Growth dan Toward Dynamic Economics. Namun, dua buku itu tidak pernah selesai dibacanya. “Terlalu njlimet sejak awal. Mahasiswa seperti saya mudah hilang di tengah jalan sewaktu membacanya,” katanya.

Ia lalu merumuskan strategi berbeda: Mencari buku lain yang menyarikan teori itu secara singkat dalam bahasa yang mudah dipahami. Lalu, dalam pencarian di perpustakaan itulah ia menemukan satu risalah ringkas bertajuk The Relevance of Growth Models for Less Developed Economies.

Baca Juga: 'Menyusun Sistem Pajak Itu Sifatnya Evolusioner, Bukan Revolusioner'

Risalah itu mengungkap dengan sangat jelas inti teori Harrod-Domar, disertai kritik jika diterapkan di negara berkembang. Hasilnya, “Saya lulus mata kuliah Economics,” kata Boediono, mahasiswa yang kelak jadi Wakil Presiden, tanpa pernah melupakan penulis risalah tersebut. (Anwar dkk, 2010).

Lain di Perth lain di Jakarta. Suasana ibu kota saat itu mencekam. Beberapa bulan sebelumnya meletus pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membantai para jenderal. Tentara juga terus memburu kader PKI. Kurang dari 2 bulan, Februari-Maret 1966, terjadi 2 kali resafel kabinet.

Januari sebelumnya, harga BBM kembali dikerek 400% setelah 2 bulan sebelumnya meroket 600%. Bensin menjadi Rp1.000 per liter dan minyak tanah Rp400 per liter, setelah kemudian diturunkan menjadi masing-masing Rp500 per liter dan Rp200 per liter. Akibatnya, inflasi tak terbendung.

Baca Juga: 'Jangan Meminta, tetapi Apa yang Bisa Kamu Sumbangkan kepada Negerimu'

Di tengah hiruk-pikuk itulah, dalam satu demonstrasi mahasiswa di Universitas Indonesia (UI) di Salemba, seorang guru besar berpidato mengutip lelucon dari Amerika Latin. Di negeri itu, sebutnya, perekonomian hanya berjalan malam hari. “Karena pada malam hari pemerintah tidur,” katanya.

Guru besar yang baru 39 tahun itu—ia diangkat 4 tahun sebelumnya—agaknya sedang mengkritik pemerintah yang terlalu banyak campur tangan, mengatur dengan segala ketidakbecusannya, hingga kehidupan ekonomi harus mencari jalannya sendiri, dengan susah payah (Mohamad, 1985).

Angkatan kerja yang melimpah tak kunjung diimbangi dengan suku bunga murah yang menghela industrialisasi dan menyerap tenaga kerja. Semua itu ditingkah inflasi yang terus membubung ditambah defisit anggaran sekaligus perdagangan yang mempersulit upaya penurunan suku bunga.

Baca Juga: 'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kritik Widjojo Nitisastro (1927-2012)—guru besar termuda Fakultas Ekonomi UI yang rekor termudanya baru pecah setelah hampir 5 dasawarsa dan penulis The Relevance of Growth Models for Less Developed Economies yang tak pernah dilupakan Boediono itu—adalah kritik yang berumur panjang.

Banyaknya tangan pemerintah terhadap kehidupan ekonomi seperti pada zaman itu selalu bisa kembali hangat. Dengan kata lain, kritik itu tetap relevan sampai 32 tahun berselang ketika gelombang reformasi menghantam.

Namun, Widjojo, mantan tentara pelajar yang mengagumi Keynes ini telah mengirim pesan agar pemerintah menahan diri mengintervensi ekonomi secara berlebihan. Pemerintah, dengan kata lain, harus mulai terbuka terhadap pasar dan disiplin mempersiapkan diri untuk menumbuhkan ekonomi.

Baca Juga: 'Tidak Usah! Saudara Tidak Usah Membayar Pajak!'

Mungkin karena itu pula, doktor Universitas Berkeley dari beasiswa Ford Foundation ini dianggap dekat dengan International Monetary Fund atau World Bank. Seorang aktivis kiri menyebutnya Mafia Berkeley, penanam paham neoliberalisme demi kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.

Namun, pesannya tentang cara menumbuhkan ekonomi itulah yang membuat Presiden Soeharto terpikat. Tidak lama setelah dilantik menggantikan Soekarno pada 1968, Soeharto menempatkannya sebagai Kepala Bappenas yang mengatur strategi pembangunan dan utang, dari 1971-1980.

Sekondannya dari Universitas Barkeley seperti Ali Wardhana, Emil Salim, M. Sadli, dan Sumarlin masing-masing sebagai Menteri Keuangan (1968-1983), Menteri Perhubungan (1973-1978), Menteri Tenaga Kerja (1971-1973), dan Menteri Aparatur Negara (1973-1983) sebelum berganti ke pos lain.

Baca Juga: Benjamin Franklin: Antara Pajak dan Kematian

Dengan praktik Orde Baru yang mengisolasi kebijakan ekonomi dari ingar politik dan demokrasi, Widjojo dan timnya berhasil membawa sekaligus merehabilitasi perekonomian Indonesia ke tingkat stabilitasi pertumbuhan yang sangat tinggi, rata-rata 6,5% per tahun dari 1965-1997.

Namun, masa bulan madu tentu ada batasnya. Saat krisis moneter 1997 menghantam, Mafia Berkeley turut dipersalahkan. Para ekonom strukturalis mengkritiknya karena memakai model pertumbuhan Rostow dengan anggaran berimbang dan trickle down effect yang malah memicu konglomerasi.

Arah angin mulai berembus ke faksi lain seperti kelompok yang mengharapkan pendekatan ekonomi lebih nasionalistik yang diwakili tentara, atau faksi yang kemudian menang, yang berbasis teknologi dan kerakyatan yang diwakili kalangan intelektual seperti B.J. Habibie (Elson, 2001).

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Namun, setelah Pemilu 1999, Widjojo kembali ke pemerintahan sebagai Penasehat Ekonomi Presiden. April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menunjuknya memimpin delegasi RI dalam pertemuan Paris Club. Misinya berhasil. Penjadwalan utang US$5,9 miliar disetujui 19 negara. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : widjojo nitisastro, kutipan pajak, kutipan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 April 2020 | 15:28 WIB
JAGDISH BHAGWATI

'Pajak untuk Mengompensasi Negara yang Kehilangan SDM unggul'

Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY

'Beda Penghindaran & Penggelapan Pajak Hanya Setebal Dinding Penjara'

Rabu, 01 April 2020 | 18:48 WIB
REUVEN S. AVI-YONAH

'COVID-19 akan Mendorong Pemajakan atas Ekonomi Digital'

Kamis, 26 Maret 2020 | 11:52 WIB
RICHARD MURPHY

'Saya Seorang Diri Menyuarakan Sistem Pajak yang Adil'

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T