Berita
Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

'Pada Malam Hari Pemerintah Tidur'

A+
A-
3
A+
A-
3
'Pada Malam Hari Pemerintah Tidur'

Widjojo Nitisastro. (Foto: istimewa)

PERTH, musim dingin 1966. Seorang mahasiswa asal Blitar, Jawa Timur, sibuk di Perpustakaan Universitas Western Australia. Ia sedang mencari literatur untuk memahami teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, salah satu model pertumbuhan ekonomi Keynesian.

Dosennya meminta ia membaca sumber aslinya, Essays in the Theory of Economic Growth dan Toward Dynamic Economics. Namun, dua buku itu tidak pernah selesai dibacanya. “Terlalu njlimet sejak awal. Mahasiswa seperti saya mudah hilang di tengah jalan sewaktu membacanya,” katanya.

Ia lalu merumuskan strategi berbeda: Mencari buku lain yang menyarikan teori itu secara singkat dalam bahasa yang mudah dipahami. Lalu, dalam pencarian di perpustakaan itulah ia menemukan satu risalah ringkas bertajuk The Relevance of Growth Models for Less Developed Economies.

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Risalah itu mengungkap dengan sangat jelas inti teori Harrod-Domar, disertai kritik jika diterapkan di negara berkembang. Hasilnya, “Saya lulus mata kuliah Economics,” kata Boediono, mahasiswa yang kelak jadi Wakil Presiden, tanpa pernah melupakan penulis risalah tersebut. (Anwar dkk, 2010).

Lain di Perth lain di Jakarta. Suasana ibu kota saat itu mencekam. Beberapa bulan sebelumnya meletus pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membantai para jenderal. Tentara juga terus memburu kader PKI. Kurang dari 2 bulan, Februari-Maret 1966, terjadi 2 kali resafel kabinet.

Januari sebelumnya, harga BBM kembali dikerek 400% setelah 2 bulan sebelumnya meroket 600%. Bensin menjadi Rp1.000 per liter dan minyak tanah Rp400 per liter, setelah kemudian diturunkan menjadi masing-masing Rp500 per liter dan Rp200 per liter. Akibatnya, inflasi tak terbendung.

Baca Juga: Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Di tengah hiruk-pikuk itulah, dalam satu demonstrasi mahasiswa di Universitas Indonesia (UI) di Salemba, seorang guru besar berpidato mengutip lelucon dari Amerika Latin. Di negeri itu, sebutnya, perekonomian hanya berjalan malam hari. “Karena pada malam hari pemerintah tidur,” katanya.

Guru besar yang baru 39 tahun itu—ia diangkat 4 tahun sebelumnya—agaknya sedang mengkritik pemerintah yang terlalu banyak campur tangan, mengatur dengan segala ketidakbecusannya, hingga kehidupan ekonomi harus mencari jalannya sendiri, dengan susah payah (Mohamad, 1985).

Angkatan kerja yang melimpah tak kunjung diimbangi dengan suku bunga murah yang menghela industrialisasi dan menyerap tenaga kerja. Semua itu ditingkah inflasi yang terus membubung ditambah defisit anggaran sekaligus perdagangan yang mempersulit upaya penurunan suku bunga.

Baca Juga: 'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Kritik Widjojo Nitisastro (1927-2012)—guru besar termuda Fakultas Ekonomi UI yang rekor termudanya baru pecah setelah hampir 5 dasawarsa dan penulis The Relevance of Growth Models for Less Developed Economies yang tak pernah dilupakan Boediono itu—adalah kritik yang berumur panjang.

Banyaknya tangan pemerintah terhadap kehidupan ekonomi seperti pada zaman itu selalu bisa kembali hangat. Dengan kata lain, kritik itu tetap relevan sampai 32 tahun berselang ketika gelombang reformasi menghantam.

Namun, Widjojo, mantan tentara pelajar yang mengagumi Keynes ini telah mengirim pesan agar pemerintah menahan diri mengintervensi ekonomi secara berlebihan. Pemerintah, dengan kata lain, harus mulai terbuka terhadap pasar dan disiplin mempersiapkan diri untuk menumbuhkan ekonomi.

Baca Juga: 'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

Mungkin karena itu pula, doktor Universitas Berkeley dari beasiswa Ford Foundation ini dianggap dekat dengan International Monetary Fund atau World Bank. Seorang aktivis kiri menyebutnya Mafia Berkeley, penanam paham neoliberalisme demi kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.

Namun, pesannya tentang cara menumbuhkan ekonomi itulah yang membuat Presiden Soeharto terpikat. Tidak lama setelah dilantik menggantikan Soekarno pada 1968, Soeharto menempatkannya sebagai Kepala Bappenas yang mengatur strategi pembangunan dan utang, dari 1971-1980.

Sekondannya dari Universitas Barkeley seperti Ali Wardhana, Emil Salim, M. Sadli, dan Sumarlin masing-masing sebagai Menteri Keuangan (1968-1983), Menteri Perhubungan (1973-1978), Menteri Tenaga Kerja (1971-1973), dan Menteri Aparatur Negara (1973-1983) sebelum berganti ke pos lain.

Baca Juga: 'Pajak dalam Bentuk Barang Hanyalah Transisi'

Dengan praktik Orde Baru yang mengisolasi kebijakan ekonomi dari ingar politik dan demokrasi, Widjojo dan timnya berhasil membawa sekaligus merehabilitasi perekonomian Indonesia ke tingkat stabilitasi pertumbuhan yang sangat tinggi, rata-rata 6,5% per tahun dari 1965-1997.

Namun, masa bulan madu tentu ada batasnya. Saat krisis moneter 1997 menghantam, Mafia Berkeley turut dipersalahkan. Para ekonom strukturalis mengkritiknya karena memakai model pertumbuhan Rostow dengan anggaran berimbang dan trickle down effect yang malah memicu konglomerasi.

Arah angin mulai berembus ke faksi lain seperti kelompok yang mengharapkan pendekatan ekonomi lebih nasionalistik yang diwakili tentara, atau faksi yang kemudian menang, yang berbasis teknologi dan kerakyatan yang diwakili kalangan intelektual seperti B.J. Habibie (Elson, 2001).

Baca Juga: 'Orang Kaya Seperti Saya Bisa Membayar Pajak Lebih Sedikit'

Namun, setelah Pemilu 1999, Widjojo kembali ke pemerintahan sebagai Penasehat Ekonomi Presiden. April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menunjuknya memimpin delegasi RI dalam pertemuan Paris Club. Misinya berhasil. Penjadwalan utang US$5,9 miliar disetujui 19 negara. (Bsi)

Topik : widjojo nitisastro, kutipan pajak, kutipan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 31 Januari 2020 | 18:21 WIB
DENG XIAOPING:

'Tak Masalah Mau Kucing Kuning atau Hitam'

Kamis, 19 Desember 2019 | 16:02 WIB
SUTAN SJAHRIR:

'Negara Harus Membuat Aturan Pajak Progresif'

Jum'at, 08 November 2019 | 17:00 WIB
HO CHI MINH:

'Mereka Menerapkan Pajak yang Ngawur'

Jum'at, 25 Oktober 2019 | 15:58 WIB
BOEDIONO:

'Ekonomi Bukan Sekadar Kurva dan Dalil'

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai