Berita
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM
Review
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

'Kalau Saya Nakal, Boleh Dihukum'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Kalau Saya Nakal, Boleh Dihukum'

Abdurrahman Wahid. (Foto: proklamator.id)

SEJAK muda, ia hobi menonton film. Mulai dari Shane karya George Stevens (1953) yang dikutipnya dalam salah satu esainya, sampai Nagabonar karya M.T. Risyaf (1987) yang ia pilih sebagai pemenang Piala Citra 1987 saat menjadi Ketua Tim Juri Festival Film Indonesia.

Dia juga seorang pembaca yang tekun. Mulai dari novel Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Tolstoy, Dostoevsky, Malraux, Kafka, Gide, lalu esai-esai Sayyid Qutb, Hassan Albana, Aristoteles, Marx, Plato, Lenin, Mao, Huizinga, Gasset, Romein, Durant, hingga puisi Pushkin, Allan Poe dan Donne.

Pada saat bersamaan, ia mendengarkan Simfoni No. 40 dan Eine Kleine Nachtmusik-nya Mozart, serta Simfoni No. 9 Beethoven. Juga petikan gitar Al Di Meola, John McLaughlin, Paco De Lucia, dan tarikan suara Umm Kulthum dalam Amal Hayaty atau Me and Bobby McGee-nya Janis Joplin.

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Tapi ia juga analis sepakbola yang jeli. Ia menulis sejak Piala Dunia 1982. Pada Piala Eropa 1992, ia mengumpulkan 800-an halaman koran dan majalah sebagai bahan riset. Analisisnya tidak melulu taktik atau peluang pertandingan, karena ia mengaitkannya dengan politik dan kemanusiaan.

Pada dasarnya ia seorang pemikir. Ia bergulat di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan menulis untuk majalahnya, Prisma. Ia juga menyampaikan ceramah kesenian dan kebudayaan, hingga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Kesenian Jakarta.

Lebih dari itu, ia adalah seorang kyai, ahli agama, pemimpin Nahdlatul Ulama, dan penyuka hal gaib yang akhirnya menjadi politisi, pendiri partai yang meraup 12,61% suara atau 51 kursi di DPR, tetapi bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia Abdurrahman Wahid (1940-2009).

Baca Juga: Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Memang, tak mudah bagi kita untuk bisa meringkus Gus Dur, panggilan akrabnya, dalam sebuah definisi baku yang ketat dan kaku. Ia melintasi dan menabrak batas kebakuan berbagai definisi itu. Ia selalu bisa lolos dan berdiri di atas serangkaian definisi yang disematkan kepadanya.

“Ini contoh penafsiran ulang yang tuntas terhadap salah satu ajaran sosial Islam yang paling penting tapi sekaligus paling telantar, zakat,” tulisnya dalam pengantar Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (1991). Ini buku Masdar F. Mas’udi yang menyamakan pajak dengan zakat.

Pada masa pemerintahannya, ia menaruh perhatian pada pajak mulai dengan mencari sosok Dirjen Pajak yang berani memeriksa pajak mantan Presiden Soeharto dan para kroninya, tetapi sekaligus piawai mengumpulkan penerimaan. Pilihan itu kemudian jatuh ke Hadi Poernomo.

Baca Juga: 'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Pilihan yang tidak salah. Kita melihat mantan Presiden Soeharto dan para kroninya diperiksa, meski tak semua hasilnya signifikan. Namun, pada saat yang sama target pajak terpenuhi, meski ekonomi tumbuh di bawah 4%, dengan suasana ketidakpastian politik yang sangat kental.

“Kesadaran pajak di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan Asean. Ditjen Pajak perlu mengupayakan agar kesadaran itu dapat ditingkatkan. Tapi harus diupayakan agar DJP melakukan cara yang tepat,” katanya seusai menyerahkan surat pemberitahuan pajak, 29 Maret 2001.

Hari itu, di Kantor Pusat Ditjen Pajak bersama Menteri Keuangan Prijadi Praptosuharjo, Gus Dur kembali menekankan. “Saya sudah menunaikan kewajiban saya membayar pajak. Nanti biar dilihat bagaimana. Kalau saya nakal, saya juga boleh dihukum,” katanya seperti dilansir Tempo.

Baca Juga: 'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

Presiden Wahid tentu tidak sedang melontarkan jokes. Ia serius. Tapi kita boleh bertanya. Adakah dalam sejarah, di negara manapun, kantor pajak berani memeriksa pajak presiden yang masih aktif? Rasanya belum ada. Jangankan presiden, pajak menteri keuangan saja tidak ada yang diperiksa.

Sejarah menunjukkan pemeriksaan pajak hanya dilakukan kepada presiden atau pejabat politik yang sudah tidak aktif. Sejarah juga menunjukkan bagaimana pemeriksaan pajak bisa jadi alat politik untuk menekan mantan pejabat yang punya kekuatan politik, atau sekadar memuaskan konstituen.

Pada titik inilah, pernyataan Gus Dur yang mempersilakan negara memeriksanya kalau pembayaran pajaknya tidak benar, mendapatkan konteksnya. Ia berpesan, kalau mantan Presiden Soeharto bisa diperiksa pajaknya, maka dirinya—tentu setelah lengser—bisa diperiksa. Gitu aja kok repot. (Bsi)

Baca Juga: 'Pajak dalam Bentuk Barang Hanyalah Transisi'

Topik : gus dur, kutipan pajak, kutipan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 31 Januari 2020 | 18:21 WIB
DENG XIAOPING:

'Tak Masalah Mau Kucing Kuning atau Hitam'

Kamis, 19 Desember 2019 | 16:02 WIB
SUTAN SJAHRIR:

'Negara Harus Membuat Aturan Pajak Progresif'

Jum'at, 08 November 2019 | 17:00 WIB
HO CHI MINH:

'Mereka Menerapkan Pajak yang Ngawur'

Jum'at, 25 Oktober 2019 | 15:58 WIB
BOEDIONO:

'Ekonomi Bukan Sekadar Kurva dan Dalil'

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Selasa, 28 September 2021 | 10:01 WIB
RUU KUP

Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP