Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

'Kalau Saya Nakal, Boleh Dihukum'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Kalau Saya Nakal, Boleh Dihukum'

Abdurrahman Wahid. (Foto: proklamator.id)

SEJAK muda, ia hobi menonton film. Mulai dari Shane karya George Stevens (1953) yang dikutipnya dalam salah satu esainya, sampai Nagabonar karya M.T. Risyaf (1987) yang ia pilih sebagai pemenang Piala Citra 1987 saat menjadi Ketua Tim Juri Festival Film Indonesia.

Dia juga seorang pembaca yang tekun. Mulai dari novel Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Tolstoy, Dostoevsky, Malraux, Kafka, Gide, lalu esai-esai Sayyid Qutb, Hassan Albana, Aristoteles, Marx, Plato, Lenin, Mao, Huizinga, Gasset, Romein, Durant, hingga puisi Pushkin, Allan Poe dan Donne.

Pada saat bersamaan, ia mendengarkan Simfoni No. 40 dan Eine Kleine Nachtmusik-nya Mozart, serta Simfoni No. 9 Beethoven. Juga petikan gitar Al Di Meola, John McLaughlin, Paco De Lucia, dan tarikan suara Umm Kulthum dalam Amal Hayaty atau Me and Bobby McGee-nya Janis Joplin.

Baca Juga: 'Tidak Ada Uang Negara, yang Ada Uang Pembayar Pajak'

Tapi ia juga analis sepakbola yang jeli. Ia menulis sejak Piala Dunia 1982. Pada Piala Eropa 1992, ia mengumpulkan 800-an halaman koran dan majalah sebagai bahan riset. Analisisnya tidak melulu taktik atau peluang pertandingan, karena ia mengaitkannya dengan politik dan kemanusiaan.

Pada dasarnya ia seorang pemikir. Ia bergulat di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan menulis untuk majalahnya, Prisma. Ia juga menyampaikan ceramah kesenian dan kebudayaan, hingga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Kesenian Jakarta.

Lebih dari itu, ia adalah seorang kyai, ahli agama, pemimpin Nahdlatul Ulama, dan penyuka hal gaib yang akhirnya menjadi politisi, pendiri partai yang meraup 12,61% suara atau 51 kursi di DPR, tetapi bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia Abdurrahman Wahid (1940-2009).

Baca Juga: 'Saya Minta Maaf atas Ketidakadilan Pajak'

Memang, tak mudah bagi kita untuk bisa meringkus Gus Dur, panggilan akrabnya, dalam sebuah definisi baku yang ketat dan kaku. Ia melintasi dan menabrak batas kebakuan berbagai definisi itu. Ia selalu bisa lolos dan berdiri di atas serangkaian definisi yang disematkan kepadanya.

“Ini contoh penafsiran ulang yang tuntas terhadap salah satu ajaran sosial Islam yang paling penting tapi sekaligus paling telantar, zakat,” tulisnya dalam pengantar Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (1991). Ini buku Masdar F. Mas’udi yang menyamakan pajak dengan zakat.

Pada masa pemerintahannya, ia menaruh perhatian pada pajak mulai dengan mencari sosok Dirjen Pajak yang berani memeriksa pajak mantan Presiden Soeharto dan para kroninya, tetapi sekaligus piawai mengumpulkan penerimaan. Pilihan itu kemudian jatuh ke Hadi Poernomo.

Baca Juga: 'Setiap Beringin Besar akan Tumbang'

Pilihan yang tidak salah. Kita melihat mantan Presiden Soeharto dan para kroninya diperiksa, meski tak semua hasilnya signifikan. Namun, pada saat yang sama target pajak terpenuhi, meski ekonomi tumbuh di bawah 4%, dengan suasana ketidakpastian politik yang sangat kental.

“Kesadaran pajak di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan Asean. Ditjen Pajak perlu mengupayakan agar kesadaran itu dapat ditingkatkan. Tapi harus diupayakan agar DJP melakukan cara yang tepat,” katanya seusai menyerahkan surat pemberitahuan pajak, 29 Maret 2001.

Hari itu, di Kantor Pusat Ditjen Pajak bersama Menteri Keuangan Prijadi Praptosuharjo, Gus Dur kembali menekankan. “Saya sudah menunaikan kewajiban saya membayar pajak. Nanti biar dilihat bagaimana. Kalau saya nakal, saya juga boleh dihukum,” katanya seperti dilansir Tempo.

Baca Juga: 'Pajak Membantu Membentuk Negara'

Presiden Wahid tentu tidak sedang melontarkan jokes. Ia serius. Tapi kita boleh bertanya. Adakah dalam sejarah, di negara manapun, kantor pajak berani memeriksa pajak presiden yang masih aktif? Rasanya belum ada. Jangankan presiden, pajak menteri keuangan saja tidak ada yang diperiksa.

Sejarah menunjukkan pemeriksaan pajak hanya dilakukan kepada presiden atau pejabat politik yang sudah tidak aktif. Sejarah juga menunjukkan bagaimana pemeriksaan pajak bisa jadi alat politik untuk menekan mantan pejabat yang punya kekuatan politik, atau sekadar memuaskan konstituen.

Pada titik inilah, pernyataan Gus Dur yang mempersilakan negara memeriksanya kalau pembayaran pajaknya tidak benar, mendapatkan konteksnya. Ia berpesan, kalau mantan Presiden Soeharto bisa diperiksa pajaknya, maka dirinya—tentu setelah lengser—bisa diperiksa. Gitu aja kok repot. (Bsi)

Baca Juga: 'Uang Pajak Judi Ini untuk Pendidikan'

Topik : gus dur, kutipan pajak, kutipan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 13 Juni 2019 | 16:22 WIB
TAN MALAKA:
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Selasa, 23 April 2019 | 17:51 WIB
SITI MANGGOPOH:
Selasa, 26 Maret 2019 | 15:07 WIB
JEAN-BAPTISTE COLBERT:
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG