Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

PAD Turun, DKI Jakarta dan Jabar Dapat Pinjaman dari Pemerintah

A+
A-
13
A+
A-
13
PAD Turun, DKI Jakarta dan Jabar Dapat Pinjaman dari Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Foto: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memberikan pinjaman pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memulihkan perekonomiannya di tengah pandemi virus Corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pinjaman itu disalurkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kepada pemda. Pinjaman itu diberikan karena kondisi ekonomi kedua provinsi tersebut mengalami tekanan berat akibat pandemi, yang berefek pada pendapatan asli daerahnya.

"Saya senang Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil sudah memulai dengan program kerja sama pinjaman ke pemerintah daerah, yang memang mengalami dampak luar biasa akibat covid ini," katanya di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Beri Fasilitas Bea Masuk DTP, Anggaran Rp583,2 Miliar Disiapkan

Sri Mulyani juga menyaksikan penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ia mengatakan pandemi virus Corona telah menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada Provinsi DKI Jakarta dan Jabar, masing-masing sebesar Rp31,13 triliun dan Rp4,21 triliun.

Di sisi lain, pemprov juga harus melakukan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi sehingga beberapa program dan proyek tidak bisa berjalan. Padahal, kontribusi DKI Jakarta dan Jabar terhadap PDB nasional mencapai 30%.

Baca Juga: Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Dipatok 5%, Ini Strategi Sri Mulyani

Demi memutar perekonomiannya, Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp12,5 triliun terdiri atas Rp4,5 triliun untuk 2020 dan Rp8 triliun untuk 2021. Adapun Pemprov Jabar mengajukan pinjaman Rp4 triliun yang terdiri atas Rp1,9 triliun untuk tahun 2020 dan Rp2,09 triliun untuk tahun 2021.

Sri Mulyani akan mengintegrasikan usulan pinjaman untuk tahun 2021 tersebut dalam nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021.

Dia menilai pemerintah pusat perlu memberikan pinjaman tersebut karena akan dipakai untuk berbagai program yang dibutuhkan masyarakat, seperti proyek air minum, pengendalian banjir, hingga pengelolaan sampah.

Baca Juga: DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

Sri Mulyani menambahkan tahun ini pemerintah telah menyuntikkan dana kepada PT SMI melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp10 triliun, untuk kemudian disalurkan kepada Pemda. Di sisi lain, PT SMI juga menambah alokasi pinjaman untuk pemda senilai Rp5 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut dana yang disalurkan kepada pemda itu merupakan hasil penjualan surat berharga negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing, sehingga beban bunga pemerintah 0%.

Pinjaman pemprov tersebut dikenai bunga murah karena mendapat subsidi dari pemerintah pusat. Sedangkan tenornya paling lama 10 tahun, lebih lama dari jangka waktu pembelian SBN oleh BI yang hanya 5 sampai 7 tahun.

Baca Juga: Respons Kemenkeu atas Putusan MK Soal Pemilihan Ketua Pengadilan Pajak

Dia berharap pengajuan pinjaman tersebut bisa diikuti oleh provinsi lainnya agar kegiatan ekonomi di daerah kembali pulih. "Kita harap Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang sedang dibahas. Mereka mungkin harus menyampaikan permintaan resmi mengenai kebutuhan pinjamannya," ujarnya. (Bsi)

Topik : sri mulyani indrawati, menkeu, anies baswedan, ridwan kamil, virus corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 13:42 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 25 September 2020 | 13:17 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 11:41 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 14:45 WIB
PMK 128/2020
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0