Berita
Senin, 28 September 2020 | 13:10 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 12:06 WIB
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Senin, 28 September 2020 | 11:30 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Otoritas Pajak Indonesia & Jepang Perkuat Kerja Sama di 3 Aspek Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
Otoritas Pajak Indonesia & Jepang Perkuat Kerja Sama di 3 Aspek Ini

Penandatanganan kesepakatan peningkatan hubungan kerja sama kedua institusi pada Selasa (21/5/2019). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) dan National Tax Agency (NTA) Jepang meningkatkan kerja sama di bidang perpajakan.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan peningkatan hubungan kerja sama kedua institusi pada Selasa (21/5/2019). Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan dan Komisioner NTA Jepang Takeshi Fujii.

Berdasarkan pernyataan bersama yang dipublikasikan di laman resmi DJP, kedua instansi bersepakat untuk mendorong tiga hal.Pertama, kerja sama teknis untuk mendukung reformasi DJP melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Baca Juga: Mau Dapat Insentif Bea Masuk DTP? Begini Syarat dan Ketentuannya

“Dengan mempercepat perumusan program asistensi teknis pada beberapa bidang prioritas, termasuk pemeriksaan pajak, kepatuhan perpajakan, penegakan hukum, manajemen organisasi, dan perpajakan internasional,” demikian penyataan mereka, seperti dikutip pada Rabu (22/5/2019).

Kedua, penyelesaian Mutual Agreement Procedures (MAP) yang lancar dan efektif dengan mempertimbangkan rekomendasi dari laporan final aksi ke-14 proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD/G20 bersama dengan posisi yang relevan dari masing-masing negara di dalamnya.

Seperti diketahui, pemerintah belum lama ini mengeluarkan regulasi baru terkait MAP. Regulasi baru ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Beleid yang diundangkan dan mulai berlaku pada 26 April 2019 ini mencabut PMK No.240/PMK/03/2014.

Baca Juga: Baru Terbit! Pemerintah Tawarkan Insentif Bea Masuk DTP

Terbitnya regulasi baru ini dikarenakan Indonesia sebagai negara anggota G20 yang perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional di bidang perpajakan. Penyesuaian terkait dengan penerapan standar minimum rencana aksi ke-14 proyek BEPS terkait pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan internasional yang lebih efektif.

Ketiga, komunikasi yang erat untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan Study Group on Asia Tax Administration and Research(SGATAR) 2019 yang berlangsung di Yogyakarta. Tahun ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Pada 2020, pertemuan tahunan SGATAR berlangsung di Jepang. (kaw)

Baca Juga: Soal Implementasi e-Faktur 3.0, PKP Baru Perlu Lakukan Langkah Ini
Topik : DJP, NTA, Jepang, BEPS, MAP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 12:08 WIB
KADIN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 10:22 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 13:10 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 12:06 WIB
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Senin, 28 September 2020 | 11:30 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:58 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:45 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 28 September 2020 | 08:42 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 28 September 2020 | 08:05 WIB
PENGADILAN PAJAK