Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Opsi Kebijakan Pajak Ini Bisa Tingkatkan Kontribusi Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Opsi Kebijakan Pajak Ini Bisa Tingkatkan Kontribusi Orang Kaya

GUNA meningkatkan kontribusi wajib pajak berpenghasilan tinggi, pemerintah berencana menambah satu lapisan penghasilan kena pajak (tax bracket) atas penghasilan wajib pajak di atas Rp5 miliar dalam setahun dengan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%.

Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro berpendapat penambahan tax bracket tidak bisa menjadi satu-satunya andalan pemerintah dalam melakukan reformasi pajak bagi orang kaya. Sebab, jumlah wajib pajak yang akan tercakup dalam tax bracket baru ini sedikit.

“Kebijakan pajak tidak pernah bisa berdiri sendiri. Untuk itu. perlu dilihat melalui kacamata yang lebih besar sehingga reformasi pajak dapat dilakukan secara komprehensif,” katanya.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

Dia menjelaskan terdapat berbagai alternatif yang banyak diterapkan di negara lain dalam meningkatkan kontribusi wajib pajak berpenghasilan tinggi atau high wealth individual (HWI). Salah satunya adalah melalui pengenaan pajak berbasis kekayaan.

Menurutnya, kebijakan pajak berbasis kekayaan tersebut tidak hanya menyasar kepada penghasilan, tetapi juga dari segi kepemilikan aset atau modal, yang merupakan sumber kekayaan terbesar dari segmen wajib pajak orang kaya.

Opsi pajak berbasis kekayaan menurutnya wajar untuk dilakukan. Apalagi, penghasilan yang dikenakan tarif normal (PPh OP) tidak termasuk untuk berbagai penghasilan yang dikenakan tarif final seperti dividen, bunga, royalti, dan penghasilan pasif lainnya. Simak “Working Paper Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia”.

Baca Juga: Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

“Jika ingin menyasar kepada wajib pajak berpenghasilan tinggi, perlu juga ditinjau skema PPh final di Indonesia karena tarifnya secara umum masih di bawah 30% sehingga dapat menurunkan progresivitas pajak bagi orang kaya.” jelas Denny.

Denny juga memberikan beberapa masukan agar rencana penambahan tax bracket dapat berjalan secara efektif untuk menciptakan sistem pajak yang lebih sehat dan adil. Penasaran? Yuk simak obrolan lengkap DDTC PodTax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify! (rig)

Baca Juga: Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem
Topik : podtax, denny vissaro, DDTC Fiscal Research, PPh orang pribadi, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:00 WIB
PAKISTAN

Kejar Penerimaan Negara, Pajak Isi Ulang Pulsa Naik Jadi 15 Persen

Kamis, 20 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pulihkan Sektor UMKM, Plafon KUR 2022 Naik Jadi Rp373 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Soroti Dana Simpanan Pemda di Bank yang Masih Tinggi

Kamis, 20 Januari 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Capres Korea Selatan Janji Samakan Perlakuan Pajak Kripto dengan Saham

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

India Batalkan BMAD Produk Benang Pintal Poliester, Begini Kata Mendag

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018