Berita
Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA
Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN
Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Opsi Kebijakan Pajak Ini Bisa Tingkatkan Kontribusi Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Opsi Kebijakan Pajak Ini Bisa Tingkatkan Kontribusi Orang Kaya

GUNA meningkatkan kontribusi wajib pajak berpenghasilan tinggi, pemerintah berencana menambah satu lapisan penghasilan kena pajak (tax bracket) atas penghasilan wajib pajak di atas Rp5 miliar dalam setahun dengan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%.

Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro berpendapat penambahan tax bracket tidak bisa menjadi satu-satunya andalan pemerintah dalam melakukan reformasi pajak bagi orang kaya. Sebab, jumlah wajib pajak yang akan tercakup dalam tax bracket baru ini sedikit.

“Kebijakan pajak tidak pernah bisa berdiri sendiri. Untuk itu. perlu dilihat melalui kacamata yang lebih besar sehingga reformasi pajak dapat dilakukan secara komprehensif,” katanya.

Baca Juga: Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Dia menjelaskan terdapat berbagai alternatif yang banyak diterapkan di negara lain dalam meningkatkan kontribusi wajib pajak berpenghasilan tinggi atau high wealth individual (HWI). Salah satunya adalah melalui pengenaan pajak berbasis kekayaan.

Menurutnya, kebijakan pajak berbasis kekayaan tersebut tidak hanya menyasar kepada penghasilan, tetapi juga dari segi kepemilikan aset atau modal, yang merupakan sumber kekayaan terbesar dari segmen wajib pajak orang kaya.

Opsi pajak berbasis kekayaan menurutnya wajar untuk dilakukan. Apalagi, penghasilan yang dikenakan tarif normal (PPh OP) tidak termasuk untuk berbagai penghasilan yang dikenakan tarif final seperti dividen, bunga, royalti, dan penghasilan pasif lainnya. Simak “Working Paper Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia”.

Baca Juga: Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak

“Jika ingin menyasar kepada wajib pajak berpenghasilan tinggi, perlu juga ditinjau skema PPh final di Indonesia karena tarifnya secara umum masih di bawah 30% sehingga dapat menurunkan progresivitas pajak bagi orang kaya.” jelas Denny.

Denny juga memberikan beberapa masukan agar rencana penambahan tax bracket dapat berjalan secara efektif untuk menciptakan sistem pajak yang lebih sehat dan adil. Penasaran? Yuk simak obrolan lengkap DDTC PodTax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify! (rig)

Baca Juga: Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra
Topik : podtax, denny vissaro, DDTC Fiscal Research, PPh orang pribadi, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu

Selasa, 28 September 2021 | 17:00 WIB
PRANCIS

Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak

Selasa, 28 September 2021 | 16:45 WIB
WEBINAR STIE MNC

Berperan Strategis, Tax Center Perlu Memperdalam Riset Pajak

Selasa, 28 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Selasa, 28 September 2021 | 16:00 WIB
RAPBN 2022

RUU APBN 2022 Akhirnya Dibawa ke Sidang Paripurna DPR