BERITA TERKINI
ilustrasi.
PARIS, DDTCNews—Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berencana menggelar kembali pertemuan dengan para anggota membahas pajak digital, Juli 2020.
Pertemuan itu melanjutkan kesepakatan sebelumnya, di mana 137 negara anggota sepakat untuk mengenakan pajak digital terhadap perusahaan teknologi multinasional yang meraup pendapatan di negara-negara anggota OECD.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan pengenaan pajak digital terhadap perusahaan teknologi multinasional sudah mendesak. Saat ini, lanjutnya, negara anggota ingin tantangan pajak di era digitalisasi bisa diatasi.
“Satu-satunya cara efektif untuk menghadapi tantangan kitu adalah dengan maju menuju solusi multilateral berbasis konsensus untuk merombak sistem perpajakan internasional," kata Gurria dikutip Senin (03/02/2020).
Amazon, Facebook dan Google disebut telah beroperasi dengan kuat, sehingga para raksasa teknologi tersebut dapat membukukan banyak keuntungan dari para pelanggannya di negara-negara dengan tarif pajak rendah.
Namun, ketentuan perpajakan saat ini tidak bisa digunakan untuk memperhitungkan pergerakan ekonomi dunia secara adil karena keberadaan perusahaan-perusahaan digital yang kebanyakan berasal dari AS tersebut.
Untuk itu, kata Gurria, kemajuan kesepakatan global soal pajak digital sebenarnya bisa menjadi cara untuk mendinginkan ketegangan antara negara-negara Eropa dengan AS, di mana tensi yang berkembang selama ini cukup panas.
Sementara itu, Komisaris Eropa untuk Urusan Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan negara anggota Uni Eropa kemungkinan besar akan menjalankan kebijakan pajak digitalnya masing-masing apabila perundingan OECD gagal.
Dilansir dari Straitstimes.com, OECD akan membahas isu pajak digital di tengah ancaman AS terhadap negara-negara Uni Eropa. Salah satu negara yang sempat diancam AS adalah Prancis dan Inggris.
Prancis ingin memungut pajak 3 persen dari penghasilan Google, Apple, Facebook dan sejenisnya di negaranya. Namun, AS merespons rencana itu dengan mengancam menaikkan bea masuk hingga 100% terhadap produk-produk Prancis.
Di lain pihak, Menteri Keuangan Inggris Sajid Javid meyakini bisa mulai menarik pajak pada perusahaan digital mulai April, meski AS mengancam menarik bea masuk untuk impor mobil dari Inggris. (rig)
