BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyediakan layanan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) format lama dan format baru bagi pihak lain. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (28/3/2023).
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, kementerian/lembaga, lembaga jasa keuangan, dan wajib pajak lainnya (pihak lain) yang mensyaratkan penggunaan NPWP dalam layanan administrasinya perlu menyesuaikan penggunaan NPWP dengan format baru. Simak 'Wajib Pajak Perlu Tahu! Begini Ketentuan Format Baru NPWP'.
“Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan layanan berupa pemadanan. … Layanan pemadanan dapat diakses secara elektronik melalui laman pajak.go.id dan portalnpwp.pajak.go.id,” tulis DJP dalam PENG-7/PJ.09/2023.
Pemadanan berupa, pertama, NPWP dengan format 15 digit dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk.
Kedua, NPWP dengan format 15 digit dengan NPWP dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak lnstansi pemerintah. Ketiga, NPWP cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Laman portalnpwp.pajak.go.id dapat digunakan oleh pihak lain yang memiliki paling sedikit 50 lawan transaksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN terakhir atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21 paling sedikit atas 50 orang dalam SPT Masa PPh Pasal 21 terakhir.
Selain mengenai layanan pemadanan NPWP format baru bagi pihak lain, ada pula ulasan terkait dengan pelaporan SPT Tahunan. Kemudian, ada juga bahasan tentang penyelesaian permohonan pemindahbukuan yang lebih singkat.
Dalam dokumen APBN Kita, Kementerian Keuangan mengatakan jika wajib pajak belum melakukan perubahan atau pemutakhiran data, NPWP dengan format lama hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
“Nantinya, per 1 Januari 2024, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP,” tulis Kementerian Keuangan.
Adapun layanan administrasi yang disediakan pihak lain yang mensyaratkan NPWP tersebut terdiri atas layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, serta layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya.
Kemudian, ada layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP, serta layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Simak ‘Instansi Lain Mensyaratkan NPWP, Sudah Bisa Pakai NIK? Ini Kata DJP’. (DDTCNews)
Hingga Senin (27/3/2023), DJP telah menerima lebih dari 9,4 juta SPT Tahunan 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan angka tersebut terdiri atas 286.3000 SPT Tahunan PPh badan dan 9,18 juta SPT Tahunan PPh orang pribadi.
"Terhitung sejumlah 8,2 juta SPT disampaikan melalui e-filing," katanya.
Dwi mengatakan ada juga wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-form, yakni sebanyak 971.000. Penyampaian melalui e-SPT sejumlah 3.778. Adapun SPT Tahunan yang disampaikan secara manual tercatat sebanyak 249.000. (DDTCNews)
Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan status kurang bayar menggambarkan keadaan SPT yang dilaporkan. Status tersebut tidak akan berubah meskipun wajib pajak sudah melakukan pembayaran atas kekurangan yang dimaksud.
“Jadi, hal tersebut normal sepanjang terhadap SPT tersebut sudah dilakukan pelunasan dan SPT sudah diisikan secara lengkap,” ujar Kring Pajak menjawab pertanyaan warganet di Twitter. Simak pula ‘Muncul Status SPT Tahunan Kurang Bayar dan Tidak Lengkap? Simak Ini’. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada keinginan dari wajib pajak agar proses penyelesaian atas permohonan pemindahbukuan (Pbk) bisa lebih cepat atau kurang dari 7 hari. Oleh karena itu, DJP membuat aplikasi e-Pbk.
Sri Mulyani mengatakan dengan aplikasi e-Pbk, wajib pajak mendapat kemudahan dalam proses pemindahbukuan. Selain itu, waktu penyelesaian permohonan juga makin singkat. Kemudian, wajib pajak tidak perlu bertatap muka dengan fiskus.
“Waktunya lebih singkat, [yakni] 2-3 hari. Tidak perlu harus ketemu jajaran pajak,” katanya. (DDTCNews)
Hakim Konstitusi meminta pemohon bernama Nurhidayat dan kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa untuk melakukan perbaikan permohonan pengujian materiil atas UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.
Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan perbaikan atas permohonan dengan nomor perkara 26/PUU-XXI/2023 harus disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat 10 April 2023. Hard copy dan soft copy termasuk berkas permohonan yang sudah dalam bentuk perbaikan diserahkan paling lambat pukul 13.00 WIB.
Dalam persidangan tersebut, Suhartoyo mempertanyakan legal standing pemohon dalam mengajukan pengujian materiil atas UU Pengadilan Pajak. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tak sedikit wajib pajak yang mengeluhkan penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) oleh DJP
Dalam rapat bersama Komisi XI, Sri Mulyani menyebut penyampaian SP2DK masih mendapatkan persepsi negatif dari wajib pajak dan menimbulkan kesalahpahaman. “Kami minta DJP memperbaiki engagement dengan wajib pajak sehingga tidak menimbulkan trauma," katanya. (DDTCNews) (kaw)
