Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

A+
A-
1
A+
A-
1
Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Ilustrasi.

LIMA, DDTCNews - Perdana Menteri Peru mendesak perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi gas alam di negaranya untuk menyetujui membayar pajak yang lebih tinggi.

Perdana Menteri Peru Guido Bellido mengatakan pemerintah berencana untuk mengambilalih usaha penambangan gas apabila perusahaan gas menolak dipajaki lebih besar. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar sumber daya alam dapat sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami memanggil pengeksploitasi gas Camisea untuk menegosiasikan kembali pembagian profit atau keuntungan yang menguntungkan negara. Jika tidak, kami akan memilih nasionalisasi ladang kami,” katanya dikutip dari Ambito, Senin (27/09/2021).

Baca Juga: Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Bellido menjelaskan Peru merupakan pengekspor gas terbesar dari Amerika Selatan ke Meksiko, China, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa. Meski demikian, hanya 1,2 juta rumah tangga atau seperenam penduduk di Peru yang menikmati gas alam tersebut.

Selain itu, langkah tersebut juga diambil dilatarbelakangi janji politik Bellido saat mencalonkan diri menjadi perdana menteri pada 29 Juli 2021. Kala itu, ia berjanji untuk memulihkan ladang gas Camisea menjadi milik negara.

Bellido optimistis rencana pemerintah untuk memajaki lebih besar atas penambangan gas tersebut dapat mendukung masuknya investasi.

Baca Juga: Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

"Kami bukan komunis. Kami tidak datang untuk mengambil alih siapa pun. Kami tidak datang untuk menakut-nakuti investasi. Sebaliknya, kami menyerukan investor besar atau pengusaha untuk datang ke Peru,” ujar Bellido.

Sementara itu, Mantan Menteri Ekonomi Peru María Antonieta Alva menilai kebijakan tersebut justru akan memengaruhi persepsi investor asing, padahal Peru saat ini tengah membutuhkan investasi asing dalam menciptakan lapangan kerja baru. (rizki/rig)

Baca Juga: DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya
Topik : peru, perusahaan gas, beban pajak, tarif pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak