Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini Kenakan PPN 0% pada Layanan Wisata

A+
A-
1
A+
A-
1
Negara Ini Kenakan PPN 0% pada Layanan Wisata

GEORGIA, negara yang berada di Eropa Timur ini sempat menjadi bagian dari Uni Soviet. Negara tersebut berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Turki dan Armenia di sebelah selatan, serta Azerbaijan di sebelah tenggara.

Beribu kota Tbilisi, negara ini menerapkan sistem pemerintahan republik semipresidensial. Negara yang dianggap sebagai tempat lahirnya wine ini dihuni sekitar 3,7 juta penduduk pada 2019. Dari segi ekonomi, produk domestik bruto (PDB) Georgia mencapai US$15,925 miliar pada 2019.

Georgia memiliki kerangka ekonomi makro yang baik, lingkungan bisnis yang menarik, dan pengaturan manajemen keuangan publik yang kuat. Tak tanggung-tanggung, berdasarkan laporan Doing Business 2020 yang dirilis World Bank, Georgia berada di peringkat ke-7 di antara 190 negara dalam hal kemudahan berbisnis.

Baca Juga: Mencermati Komponen Perubahan Kinerja Pajak atas Konsumsi

Sistem Perpajakan
SUATU perusahaan akan diperlakukan sebagai residen pajak jika terdaftar atau manajemen efektifnya berada di Georgia. Sementara itu, orang pribadi dianggap sebagai residen pajak jika berada di Georgia selama lebih dari 183 hari secara berturut-turut dalam 12 bulan.

Jangka waktu 183 hari tersebut termasuk waktu yang dihabiskan orang pribadi di Georgia untuk tujuan perawatan medis, liburan, perjalanan bisnis, ataupun studi. Orang pribadi yang bekerja di luar negeri untuk pelayanan publik Georgia juga dianggap sebagai residen pajak.

Berdasarkan undang-undang pasar modal, orang pribadi dengan kekayaan bersih yang tinggi juga dianggap sebagai residen pajak. Orang pribadi tersebut adalah yang nilai propertinya di Georgia melebihi GEL3 juta atau pendapatannya dari Georgia minimal GEL200.000 setiap tahun selama 3 tahun terakhir.

Baca Juga: Menilik Makna Korelasi Beberapa Indikator Administrasi Pajak

Dari segi pajak penghasilan (PPh), perusahaan residen dikenai PPh badan atas pendapatannya dari seluruh dunia. Sementara itu, perusahaan nonresiden yang melakukan kegiatan ekonomi melalui bentuk usaha tetap (BUT) hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Georgia.

Sejak 1 Januari 2017, Georgia telah beralih ke sistem PPh badan yang baru. Sistem baru ini mengadopsi model PPh badan Estonia. Reformasi ini membuat perusahaan dikenakan pajak hanya jika keuntungan perusahaan didistribusikan.

Sementara itu, keuntungan yang tidak didistribusikan (diinvestasikan kembali atau laba ditahan) dibebaskan dari PPh badan. Dengan demikian, laba ditahan tidak dikenakan pajak sampai didistribusikan.

Baca Juga: Menang Pemilu Ulang Georgia, Agenda Pajak Biden Belum Tentu Mulus

Sistem ini hanya berlaku untuk perusahaan residen Georgia dan BUT dari perusahaan nonresiden. Rezim baru ini tidak bertujuan untuk membebaskan keuntungan dari pajak, tetapi dirancang untuk menunda momen pengenaan pajak. Adapun tarif PPh badan yang berlaku adalah 15%.

Untuk orang pribadi, sejak 1 Januari 2009, Georgia mengganti worldwide income principle dengan territoriality principle. Perubahan prinsip ini membuat orang pribadi (baik residen maupun nonresiden) hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Georgia.

Kategori penghasilan kena pajak orang pribadi mencakup penghasilan yang berasal dari pekerjaan, penghasilan dari aktivitas independen, bisnis (pemilik tunggal), dividen, bunga, royalti, pensiun, pendapatan sewa, dan pendapatan dari penjualan properti.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kabupaten Berpenduduk Terbanyak di Indonesia

Penghasilan dari pekerjaan (termasuk tunjangan) dan bisnis (pemilik tunggal) dikenakan pajak 20%. Selanjutnya, penghasilan dari sewa hunian yang semata-mata untuk tempat tinggal, penjualan kendaraan/apartemen hunian/rumah dikenakan pajak 5%.

Dari sisi withholding tax, dividen yang dibayarkan kepada perusahaan residen tidak dikenakan pajak. Sementara dividen yang dibayarkan kepada entitas nonresiden, badan hukum nonkomersial, dan orang pribadi (baik residen maupun nonresiden) akan dikenakan pajak 5%.

Bunga yang dibayarkan kepada perusahaan residen tidak dikenakan pajak. Sementara itu, bunga yang dibayarkan oleh residen atau BUT atau atas nama mereka kepada orang pribadi, organisasi, atau entitas nonresiden tanpa BUT di Georgia akan dikenakan pajak sebesar 5%.

Baca Juga: Simak, Profil Provinsi dengan Rasio Pajak Tertinggi di Indonesia

Royalti yang dibayarkan kepada perusahaan residen tidak dikenakan pajak. Royalti yang dibayarkan kepada nonresiden (baik orang pribadi maupun badan) dikenakan pajak 5%. Selanjutnya, royalti yang dibayarkan kepada orang pribadi secara umum dikenakan pajak 20%.

Namun, tarif pajak atas bunga dan royalti dapat meningkat menjadi 15% jika dibayarkan kepada nonresiden (baik orang pribadi maupun badan) yang terdaftar di yurisdiksi tax haven atau yuridiksi lepas pantai (offshore jurisdiction). Daftar tax havens dan offshore jurisdictions ditentukan oleh pemerintah.

Georgia menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan barang dan penyediaan jasa serta impor dengan tarif 18%. Namun, terdapat pula tarif 0% yang berlaku untuk ekspor barang, transportasi udara internasional dan jasa pengiriman, dan layanan wisata di Georgia.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Provinsi Ini Mulai Pulih Setelah Dilanda Bencana

Terkait dengan aturan anti penghindaran pajak, Georgia menerapkan ketentuan transfer princing dengan berpedoman pada panduan OECD. Namun, Georgia belum memberlakukan controlled foreign companies (CFC) dan thin capitalization rules. Negara ini juga belum memiliki general-anti avoidance rules (GAAR).

Georgia terhitung aktif menjalin tax treaty dengan negara lain. Merujuk pada laman resmi Kementerian Keuangan Georgia, saat ini terdapat 56 tax treaty yang sedang berlaku. Negara tersebut diantaranya Irlandia, Belanda, Belarus, Kazakhstan, Korea, Jepang, dan Moldova.


Baca Juga: Meninjau Implicit Tax Rate atas Konsumsi di Negara-Negara Eropa

Topik : profil negara, profil perpajakan Georgia, Georgia, kajian pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 04 September 2020 | 18:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SEMARANG
Jum'at, 04 September 2020 | 10:14 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2020
Kamis, 03 September 2020 | 14:44 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2020
Rabu, 02 September 2020 | 09:40 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2020
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 21:45 WIB
RUST CONFERENCE 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK