Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Negara Ini Berharap Ada Kompromi Soal Pajak Minimum Global

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Berharap Ada Kompromi Soal Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

TALLINN, DDTCNews - Pemerintah Estonia melanjutkan proses negosiasi tentang skema reformasi pajak internasional yang dilakukan oleh OECD/G20.

Menkeu Estonia Keit Pentus-Rosimannus menggelar pertemuan dengan Mendag AS Gina Raimondo dan Sekjen OECD Mathias Cormann pada pekan ini. Topik pembahasan fokus pada proposal konsensus pajak internasional.

Pentus-Rosimannus mengungkapkan pemerintah negaranya mendukung penuh upaya konsensus dengan kebijakan pajak digital. Namun, opsi pajak minimum global tidak sejalan dengan regulasi PPh badan Estonia yang tidak mengenakan pajak atas laba ditahan dan kemudian diinvestasikan kembali.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

"Sistem kami tidak dirancang untuk mempromosikan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kami berharap OECD menerima beberapa modifikasi. Negosiasi sedang berlangsung saat ini," katanya dikutip pada Jumat (10/9/2021).

Menkeu menuturkan sistem perpajakan yang Estonia anut mengutamakan efisiensi bagi pelaku usaha dan administrasi pajak. Hal tersebut dapat terlihat dari persentase PPh badan terhadap PDB nasional yang sejajar dengan negara seperti Jerman dan Prancis.

Pentus-Rosimannus mengungkapkan Estonia memiliki komitmen untuk ambil bagian dalam proses konsensus pajak internasional. Namun, kesepakatan tersebut harus ikut mengakomodasi sistem PPh badan yang ramah terhadap investasi.

Baca Juga: Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Dia menjelaskan proposal konsensus yang rilis pada Juli 2021 tidak sepenuhnya dapat diterima Estonia. Opsi pajak minimum global akan memberikan dampak negatif bagi sistem ekonomi skala kecil seperti Estonia.

"Kami berharap pada Oktober kami dapat menyelesaikan masalah tersebut, dengan ikut memperhatikan kepentingan Estonia juga," ungkapnya seperti dilansir err.ee. (sap)

Baca Juga: Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan
Topik : pajak internasional, AMT, pajak minimum global, tarif minimum, OECD, estonia, pajak digital

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Cukai Miras Dinaikkan, Asosiasi Ini Sebut Industri Makin Kesusahan

Minggu, 07 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor