Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Mulai Pakai Tarif Umum, WP UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa PPh Pasal 25

A+
A-
62
A+
A-
62
Mulai Pakai Tarif Umum, WP UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa PPh Pasal 25

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan payung batik di Jarum, Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (4/2/2021). Inovasi kerajinan batik dengan membuat payung batik berbahan dasar cat minyak tersebut telah menembus pasar ekspor ke India dan Hongkong serta ke beberapa wilayah di Indonesia yang dijual seharga Rp130.000 hingga Rp300.000. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT) yang baru menggunakan tarif umum pada 2021 dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 pada tahun pertama. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (25/2/2021).

Pengecualian dikarenakan angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru berbentuk PT itu ditetapkan nihil untuk tahun pertama penggunaan tarif umum. Seperti diketahui, 2020 merupakan tahun terakhir penerapan PPh final bagi wajib pajak UMKM berbentuk PT yang terdaftar sebagai wajib pajak PP 23/2018 sejak 2018.

Merujuk pada Pasal 10 PMK 215/2018, angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak baru selain yang disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9, ditetapkan nihil pada tahun berjalan. Ada beberapa wajib pajak baru dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PMK 215/2018.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

“Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 untuk wajib pajak baru selain wajib pajak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 pada tahun pajak berjalan ditetapkan nihil,” bunyi Pasal 10 PMK 215/2018. Perincian wajib pajak baru dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PMK 215/2018, simak pada artikel ‘UMKM Tak Lagi Pakai Pajak PP 23/2018, Angsuran PPh Pasal 25-nya Nihil’.

Selain mengenai angsuran PPh Pasal 25 UMKM berbentuk PT yang baru mulai menggunakan tarif sesuai ketentuan umum, ada pula bahasan tentang pemanfaatan tax holiday, rencana pemberian insentif untuk sektor properti, pelaporan SPT Tahunan, hingga penerimaan cukai.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen
  • Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPh

Sebagai konsekuensi dari angsuran PPh Pasal 25 yang ditetapkan nihil, wajib pajak ini juga tidak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25. Ketentuan tersebut telah diatur dalam PMK 9/2018.

"Wajib pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25," bunyi Pasal 10 ayat (4) PMK 9/2018. (DDTCNews) (kaw)

  • Penerima Tax Holiday

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memanggil wajib pajak badan yang hingga saat ini masih belum merealisasikan investasi meski sudah mendapatkan insentif tax holiday dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Jokowi Janji akan Disiplinkan Instansi dan BUMN untuk Beli Produk UMKM

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan hingga saat ini, baru ada 3 wajib pajak badan yang mulai merealisasikan investasi setelah mendapatkan tax holiday. Sementara 80 wajib pajak badan yang lain tak kunjung merealisasikan investasinya.

"Sekarang ini kami lagi panggil dan cek apa masalah dari perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka belum jalankan investasinya," ujar Bahlil. Simak ‘Tak Kunjung Investasi, Wajib Pajak Penerima Tax Holiday Dipanggil’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Rencana Insentif Sektor Properti

Pemerintah dikabarkan akan memberikan insentif pajak untuk sektor properti yang berlaku mulai 1 Maret 2021 bersamaan dengan rencana insentif LTV dari Bank Indonesia dan ATMR dari Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga: Bamsoet Sebut PPHN Bisa Dibentuk dengan Ketetapan MPR

Pemerintah akan memangkas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian properti. Selain itu, pemerintah juga akan memangkas tarif PPh final atas sewa tanah dan bangunan. Kemudian, ada pelonggaran syarat bagi orang asing membeli apartemen. (Kontan)

  • Email Imbauan untuk Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan hingga Rabu (24/2/2021) pagi, kantor pusat DJP sudah mengirim email blast imbauan pelaporan SPT Tahunan kepada 7,3 juta wajib pajak. Email itu berisi imbauan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2020.

"Email blast yang sudah terkirim per pagi ini sudah 7.385.184," katanya. Simak isi imbauannya pada artikel ‘DJP Sudah Kirim Imbauan ke Email 7,3 Juta Wajib Pajak, Anda Dapat?’. (DDTCNews)

Baca Juga: Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak
  • Menu Baru Aplikasi Kunjung Pajak

DJP kembali mengingatkan bagi semua orang yang memiliki keperluan untuk berkunjung ke kantor pajak wajib mengambil nomor antrean. Pengambilan dilakukan secara online melalui aplikasi Kunjung Pajak pada laman http://kunjung.pajak.go.id.

DJP menambah menu layanan baru pada aplikasi Kunjung Pajak, yakni pengambilan tiket antrean layanan konsultasi khusus terkait dengan SPT Tahunan. Menu Konsultasi SPT Tahunan sudah dapat diakses wajib pajak mulai 15 Februari 2021. (DDTCNews)

  • Penerimaan Cukai

Pemerintah mencatat penerimaan cukai hasil tembakau hingga 31 Januari 2021 mencapai Rp8,83 triliun atau tumbuh 626% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp1,22 triliun.

Baca Juga: Cara Bayar Pajak Melalui KlikBCA Bisnis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan cukai yang melonjak dikarenakan para produsen rokok telah memborong pita cukai untuk mengantisipasi kenaikan tarif berlaku mulai 1 Februari 2021.

"Jadi pabrik memesan pita cukainya sebelum kenaikan," katanya. Simak ‘Ternyata Ini Penyebab Pengusaha Borong Pita Cukai Rokok’. (DDTCNews/Kontan)

  • Bidang Usaha Tertutup untuk Investasi

BKPM optimistis disahkannya daftar prioritas investasi pada Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 akan meningkatkan kegiatan penanaman modal. Melalui perpres terbaru ini, hanya 6 bidang usaha pada UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, yang telah direvisi melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja saja, yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal.

Baca Juga: Serapan Insentif Rendah, Sinyal Pemulihan Ekonomi & Konsolidasi Fiskal

"Pada Perpres 44/2016 tentang daftar negatif investasi (DNI) itu ada 20 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, sekarang sudah diturunkan menjadi tinggal 6," ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, UMKM, pajak penghasilan, PPh, PPh final, PP 23/2018

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 25 Februari 2021 | 10:54 WIB
Langkah yang dilakukan oleh BKPM sudah tepat dalam hal memanggil Wajib Pajak yang belum merealisasikan investasinya karena Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan insentif tax holiday diwajibkan untuk melaporkan realisasinya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PMK 114/2022

Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Senin, 08 Agustus 2022 | 08:34 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NPWP Format Baru, Sistem Pihak Lain Terdampak? DJP Beri Layanan Ini

Minggu, 07 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hibah Kepada WP Orang Pribadi UMKM yang Dikecualikan dari Objek Pajak

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya