Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Mulai Hari Ini, KPP Pratama Jalankan Pengawasan Berbasis Kewilayahan

A+
A-
20
A+
A-
20
Mulai Hari Ini, KPP Pratama Jalankan Pengawasan Berbasis Kewilayahan

Ilustrasi logo DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Mulai sekarang, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama resmi melakukan pengawasan berbasis kewilayahan. Topik ini menjadi bahasan sejumlah media nasional pada hari ini, Senin (2/3/2020).

Dirjen Pajak Suryo Utomo resmi mengubah tugas dan fungsi KPP Pratama yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020. Otoritas juga menyesuaian prosedur operasional di KPP Pratama dengan menerbitkan Surat Edaran No.SE-06/PJ/2020.

Sejalan dengan perubahan tersebut, Ditjen Pajak (DJP) juga menerbitkan Surat Edaran No. SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak (WP) Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Seluruh kebijakan ini berlaku mulai 1 Maret 2020.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Dalam SE-07/2020, DJP menegaskan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap dua segmentasi WP, yaitu WP strategis dan WP lainnya. WP strategis adalah seluruh WP yang terdaftar pada KPP di Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.

Ada pula WP strategis – dengan kriteria kontribusi penerimaan terbesar atau kriteria lain – yang terdaftar di KPP Pratama. Sementara itu, WP lainnya, baik yang ber-NPWP atau belum, berada dalam pengawasan KPP Pratama.

“Pengawasan terhadap wajib pajak ini [WP lainnya pada KPP Pratama] dilakukan dengan basis kewilayahan,” demikian penggalan bunyi penjelasan dalam SE-07/2020.

Baca Juga: DJP Jamin Data Tetap Aman Meski Terjadi Bencana atau Gangguan Lain

Pengawasan berbasis kewilayahan ini melalui sejumlah prosedur mulai dari assignment wilayah, assignment WP, hingga kegiatan pengawasan. Di dalam kegiatan pengawasan juga ada tindak lanjut pengawasan baik terhadap WP yang telah memiliki NPWP maupun yang belum.

Hari ini, DJP berencana menggelar acara kick off perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama. Rencananya, acara yang menandai dimulainya ekstensifikasi berbasis kewilayahan ini akan dihadiri Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Selain itu, sejumlah media juga menyoroti pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Presiden mengatakan bagi masyarakat yang sudah ber-NPWP wajib untuk lapor SPT. Simak imbauan Presiden Jokowi di video berikut.

Baca Juga: Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Langkah Pengawasan Berbasis Kewilayahan

Langkah-langkah pengawasan berbasis kewilayahan yang dilakukan KPP Pratam terhadap WP lainnya adalah pertama, melakukan analisis data statistik kewilyahan atas zona pengawasan masing-masing Account Representative (AR).

Data yang dimaksud antara lain jumlah penduduk, jumlah WP orang pribadi dan badan yang telah ber-NPWP, jumlah penerimaan dan pertumbuhan pajak, gambaran ekonomi daerah dan sektor usaha dominan, serta analisis perpajakan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pajak yang terdapat dalam zona pengawasan AR.

Baca Juga: Perkuat Reformasi Perpajakan, DJP Gandeng IBFD

Kedua, pembuatan prioritas pengawasan kewilayahan dalam bentuk peta kerja, berdasarkan identifikasi potensi pajak. Ketiga, pelaksanaan penyisiran guna mengumpulkan data dan/atau informasi terkait WP melalui kegiatan pengumpulan daya lapangan berbasis kewilayahan sesuai peta kerja.

Keempat, pengolahan dan pengayaan (enrichment) data dan/atau informasi hasil kegiatan pengumpulan data lapangan dengan data yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP sesuai SE-10/2015. Data itu dapat berupa data terkait WP yang telah atau belum ber-NPWP.

Kelima, penentuan peta kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) terhadap data terkait WP yang telah ber-NPWP atau penentuan Daftar Sasaran Ekstensifikasi terhadap data terkait WP yang belum memiliki NPWP. Hal tersebut dilakukan sesuai SE-24/2019. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Baca Juga: Minus 12%, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Tertekan
  • Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Punya NPWP tapi Belum Lapor SPT

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada semua pihak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Menurutnya, masih banyak wajib pajak yang telah memiliki NPWP tapi belum melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya. Padahal, pelaporan SPT menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

“Masih banyak yang sudah punya NPWP tapi belum lapor SPT. Ayo, tahun ini, yang sudah punya NPWP lapor ya semuanya,” ujar Presiden Jokowi setelah melaporkan SPT tahunan PPh melalui e-Filing di DJP Online. (DDTCNews)

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia
  • Regulasi Investasi Pusat Data

Presiden Jokowi meminta penyiapan aturan soal investasi pusat data (data center) di Indonesia. Pusat data sangat dibutuhkan oleh perusahaan rintisan atau start-up di Indonesia. Sayangnya, para perusahaan rintisan tersebut masih menggunakan data center di luar negeri.

Apalagi, raksasa-raksasa teknologi dunia seperti Microsoft, Amazon, Google, dan Alibaba ternyata juga berminat membangun data center di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia merupakan pasar yang besar dengan ekosistem startup terbaik di Asia Tenggara.

“Kalau data center itu ada di Indonesia, banyak manfaatnya. Lebih cepat, lebih aman, dan membantu untuk local troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilakukan dengan lebih cepat," katanya. (Kontan/DDTCNews)

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Permintaan Data/Informasi Wajib Pajak
  • Virus Corona Secara Tidak Langsung Pengaruhi Inflasi

Lonjakan harga bawang putih dan cabai merah diproyeksi mengerek tingkat inflasi pada Februari 2020. Lonjakan harga bawang putih disebabkan oleh penyebaran virus Corona. Pasalnya, sebagian besar komoditas tersebut berasal dari China.

“[Namun], kami perkirakan inflasi lebih rendah dari bulan sebelumnya, yaitu 0,31% (mtm) dan 3,02% (yoy),” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Realisasi Penerimaan PPh Badan Masih Minus
Topik : KPP Pratama, Ditjen Pajak, DJP, ekstensifikasi, KEP-75/2020, Seksi Waskon, Waskon, SE-06/2020, SE-07
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN