Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

DJP Atur Ulang Metode Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

A+
A-
14
A+
A-
14
DJP Atur Ulang Metode Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Guna meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, Ditjen Pajak mengatur ulang metode pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) dengan segmentasi berbeda.

Berdasarkan Surat Edaran No. 7/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak, segmentasi yang dimaksud itu adalah Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya.

Masih dalam surat edaran yang sama, Wajib Pajak Strategis nantinya akan diawasi dengan kegiatan penelitian yang komprehensif, sementara untuk Wajib Pajak Lainnya dilakukan dengan basis kewilayahan.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

“Kebijakan ini diperlukan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki DJP, sementara target penerimaan pajak terus meningkat,” sebut Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam surat edaran yang ditetapkan di Jakarta, 27 Februari 2020.

Wajib Pajak Strategis adalah seluruh WP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.

WP dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama juga dikategorikan sebagai Wajib Pajak Strategis, yaitu wajib pajak dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lainnya yang ditetapkan kepala kanwil DJP.

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal

Sementara Wajib Pajak Lainnya adalah WP pada KPP Pratama yang memiliki NPWP, seperti WP Instansi Pemerintah, Kerja Sama Operasi, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan cabang tanpa pusat, selain Wajib Pajak Strategis.

Selain itu, WP yang memiliki NPWP selain WP dengan kriteria tertentu yang ditetapkan kepala kanwil DJP itu juga masuk ke dalam kategori Wajib Pajak Lainnya. Adapun WP yang tidak memiliki NPWP juga masuk segmen Wajib Pajak Lainnya.

“Melalui kebijakan ini, diharapkan KPP dapat memfokuskan alokasi sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap WP secara lebih tepat dan efektif,” jelas Suryo. (rig)

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat
Topik : surat edaran, DJP, Dirjen Pajak Suryo Utomo, pemeriksaan, pengawasan, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:05 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:45 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC