SE-07/2020

DJP Atur Ulang Metode Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 01 Maret 2020 | 12:15 WIB
DJP Atur Ulang Metode Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Guna meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, Ditjen Pajak mengatur ulang metode pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) dengan segmentasi berbeda.

Berdasarkan Surat Edaran No. 7/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak, segmentasi yang dimaksud itu adalah Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya.

Masih dalam surat edaran yang sama, Wajib Pajak Strategis nantinya akan diawasi dengan kegiatan penelitian yang komprehensif, sementara untuk Wajib Pajak Lainnya dilakukan dengan basis kewilayahan.

Baca Juga:
Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP

“Kebijakan ini diperlukan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki DJP, sementara target penerimaan pajak terus meningkat,” sebut Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam surat edaran yang ditetapkan di Jakarta, 27 Februari 2020.

Wajib Pajak Strategis adalah seluruh WP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.

WP dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama juga dikategorikan sebagai Wajib Pajak Strategis, yaitu wajib pajak dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lainnya yang ditetapkan kepala kanwil DJP.

Baca Juga:
Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Maret 2024

Sementara Wajib Pajak Lainnya adalah WP pada KPP Pratama yang memiliki NPWP, seperti WP Instansi Pemerintah, Kerja Sama Operasi, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan cabang tanpa pusat, selain Wajib Pajak Strategis.

Selain itu, WP yang memiliki NPWP selain WP dengan kriteria tertentu yang ditetapkan kepala kanwil DJP itu juga masuk ke dalam kategori Wajib Pajak Lainnya. Adapun WP yang tidak memiliki NPWP juga masuk segmen Wajib Pajak Lainnya.

“Melalui kebijakan ini, diharapkan KPP dapat memfokuskan alokasi sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap WP secara lebih tepat dan efektif,” jelas Suryo. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP