KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mulai 1 Maret! Begini Skema Penempatan DHE pada Term Deposit Valas BI

Dian Kurniati | Kamis, 16 Februari 2023 | 17:00 WIB
Mulai 1 Maret! Begini Skema Penempatan DHE pada Term Deposit Valas BI

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (19/1/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) bakal mengimplementasikan operasi moneter berupa term deposit valas devisa hasil ekspor (DHE) sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada BI sesuai dengan mekanisme pasar mulai 1 Maret 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan operasi moneter valas ini dilaksanakan untuk menarik lebih banyak DHE yang tinggal di dalam negeri. Kebijakan tersebut pada akhirnya juga diharapkan dapat mendukung ekonomi dalam negeri, khususnya stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Suku bunganya akan kompetitif dengan suku bunga di luar negeri," katanya, Kamis (16/2/2023).

Baca Juga:
Lunasi Kurang Bayar, WP Bakal Punya 2 Opsi ketika Coretax Diterapkan

Dengan mekanisme term deposit valas DHE, lanjut Perry, eksportir nantinya menempatkan DHE pada bank yang ditetapkan sebagai agen bank. Kemudian, bank itulah yang akan meneruskan DHE kepada Bank Indonesia.

Dia menjelaskan BI akan secara berkala menawarkan term deposit valas DHE kepada agen bank sehingga dapat memobilisasi DHE dari para eksportir. Jangka waktu term deposit valas untuk pertama kali ditawarkan dengan tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan.

BI akan memberikan suku bunga term deposit valas DHE yang kompetitif dengan memperhatikan indikasi suku bunga valas counterparty BI di luar negeri. Suku bunga yang lebih besar akan diberikan jika eksportir menempatkan DHE dalam nominal besar dan bertenor panjang.

Baca Juga:
Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

"Ini menjadi semacam kebijakan holding period. Semakin panjang [tenor] dan semakin besar [nilai DHE], BI akan memberikan suku bunga term deposit valas yang lebih menarik," ujar Perry.

Perry menyebut agen bank juga akan memperoleh fee atau spread dari BI secara menarik. Apabila agen bank mampu memobilisasi DHE dalam nominal besar dan bertenor panjang, fee yang diperoleh bakal makin menarik.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menambahkan penetapan suku bunga untuk eksportir dan fee bagi agen bank dirancang sesuai dengan mekanisme pasar. Menurutnya, dalam menarik DHE juga diperlukan sinergi yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

Baca Juga:
Beasiswa Dikecualikan sebagai Objek PPh Asalkan Memenuhi Syarat Ini

Dia memastikan BI siap menampung DHE tersebut. Dia berharap DHE tersebut dapat mendukung perekonomian nasional, terutama penguatan nilai tukar rupiah.

"Ini kita sebenarnya bersinergi dan kita terus berbicara dengan pemerintah yang saat ini juga sedang merevisi PP 1/2019," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana untuk mewajibkan eksportir manufaktur menempatkan DHE di dalam negeri melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2019. Selama ini, hanya sektor sumber daya alam (SDA).

Baca Juga:
Laba yang Diterima Perusahaan Ventura dari UMKM Dibebaskan dari Pajak

Pada saat bersamaan, pemerintah juga sedang mendesain skema insentif pajak menarik bagi eksportir sejalan dengan rencana memperluas sektor usaha yang diwajibkan untuk menempatkan DHE di dalam negeri.

Selama ini, pemerintah sudah memberikan tarif pajak khusus atas bunga deposito yang dananya bersumber dari DHE. Bunga deposito DHE dalam mata uang dolar AS dikenai PPh final sebesar 10% jika didepositokan selama 1 bulan.

Kemudian, tarif PPh final sebesar 7,5% diberikan untuk deposito DHE berjangka waktu 3 bulan, tarif 2,5% untuk jangka waktu 6 bulan, dan tarif 0% untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Sementara itu, tarif PPh final untuk bunga deposito yang bersumber dari DHE dalam mata uang rupiah ditetapkan 7,5% untuk jangka waktu 1 bulan, tarif 2% untuk jangka waktu 3 bulan, dan tarif 0% untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 19 Juni 2024 | 07:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Lunasi Kurang Bayar, WP Bakal Punya 2 Opsi ketika Coretax Diterapkan

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

BERITA PILIHAN
Rabu, 19 Juni 2024 | 07:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Lunasi Kurang Bayar, WP Bakal Punya 2 Opsi ketika Coretax Diterapkan

Selasa, 18 Juni 2024 | 20:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Ada Fitur bagi Wajib Pajak dengan Laporan Keuangan XBRL

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Bagaimana Pembetulan SPT Tahun Pajak Sebelumnya?

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

DJP Blokir Rekening Penunggak secara Serentak, Saldonya Rp51 Miliar