Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Menyoal Konsep Bentuk Usaha Tetap untuk PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Menyoal Konsep Bentuk Usaha Tetap untuk PPN

BENTUK Usaha Tetap (BUT) merupakan suatu konsep krusial untuk menentukan sejauh mana suatu yurisdiksi dapat mengenakan pajak kepada perusahaan yang bukan wajib pajak dalam negerinya. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan pemajakan atas penghasilan tapi tidak terlalu lazim dibahas dalam kaitannya dengan pajak tidak langsung.

Padahal, banyak pula kasus pajak besar yang menyoal konsep alokasi hak pemajakan untuk PPN maupun pajak penjualan (PPn). Sebut saja kasus Welmory, Skandia, dan Le Crédit Lyonnai. Selain itu, baru-baru ini ada pula kasus perusahaan Wayfair dengan otoritas pajak Dakota Selatan yang penyelesaiannya bahkan harus dilakukan di tingkat Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Untuk jenis pajak tidak langsung semacam ini, banyak pihak yang menyangsikan bahwa konsep BUT akan melonggarkan prinsip netralitas untuk PPN. Namun, pihak-pihak lain justru menyatakan bahwa aspek keadilan dan kepastian hukum akan lebih optimal melalui adanya penetapan suatu BUT untuk menegakkan prinsip netralitas PPN.

Baca Juga: Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Persoalan mengenai alokasi hak pemajakan untuk PPN inilah yang kemudian diangkat oleh Karoline Spies dalam buku terbitan IBFD, “Permanent Establishments in Value Added Tax”. Ide-ide dalam buku ini kemudian ditekankan untuk membangun suatu model kebijakan BUT untuk PPN atas transaksi yang dilakukan antarperusahaan (B2B) dan bukan untuk transaksi perusahaan dengan konsumen (B2C).

Berbeda dengan B2C yang telah jelas ditanggung oleh konsumen akhir, pihak yang menanggung beban PPN dalam suatu transaksi B2B seringkali belum terlalu jelas. Apalagi, ketika transaksi B2B tersebut dilakukan lintas yurisdiksi dan melalui skema transaksi intragrup dalam perusahaan multinasional. Berangkat dari potensi permasalahan inilah, penulis menegaskan bahwa baik pemajakan berganda maupun ketiadaan pemajakan akan lebih rawan terjadi dalam transaksi B2B.

Pada bagian awal, akademisi dari Vienna University tersebut mencoba menyandingkan prinsip-prinsip alokasi hak pemajakan untuk PPN melalui konsep BUT dalam kerangka hukum internasional, yakni OECD VAT/GST Guidelines. Hal ini terutama yang berkaitan dengan konsep pemajakan atas transaksi yang tidak berwujud, seperti jasa ataupun produk yang mudah untuk dipindahtangankan.

Baca Juga: Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE

Setelah melakukan pembahasan secara konseptual, implementasi kebijakan BUT atas PPN kemudian dibahas dengan mengangkat beberapa studi kasus. Tak ketinggalan, pembahasannya dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki kebijakan PPN yang berlaku pada masa tersebut dan saat ini.

Selanjutnya, penulis menggagas empat kriteria untuk menjadikan adanya suatu BUT untuk PPN atas suatu transaksi B2B. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang memastikan prosedur pengumpulan PPN efektif. Kedua, adanya sumber daya teknis yang memiliki wujud serta tidak mudah dipindahtangankan. Ketiga, penetapan jangka waktu berbasis transaksi yang memberikan dampak ex nunc. Keempat, kepastian atas pihak yang memiliki kendali atas usaha.

Keempat kriteria tersebut tidak lain ditujukan untuk memastikan bahwa semua perusahaan, baik yang merupakan WPDN maupun WPLN, yang memasok jasa ke konsumen dalam negeri akan mendapatkan perlakuan PPN yang sama.

Baca Juga: Rupiah Lanjutkan Pelemahan Terhadap Dolar AS & Mayoritas Negara Mitra

Patut dicatat pula bahwa buku ini lebih banyak mengambil latar belakang kebijakan hukum untuk wilayah Uni Eropa. Oleh karena itu, terminologi “fixed establishment” lebih banyak digunakan ketimbang terminology “permanent establishment”. Selain itu, beberapa contoh studi kasus yang digunakan sudah tergolong “usang” pascaditerbitkannya OECD VAT/Guidelines edisi terbaru dan semakin terdigitalisasinya transaksi perdagangan internasional.

Meski demikian, buku yang dieditori oleh Michael Lang ini dapat kembali menjadi pengingat mengenai permasalahan pemajakan lintas yurisdiksi untuk PPN. Terlebih, banyak pula kasus alokasi hak pemajakan PPN yang belum memiliki keseragaman dan titik temu dalam berbagai putusan hakim meskipun terdapat konsep destination principle yang dapat dikatakan sebagai prinsip utama pengenaan PPN.

Tertarik untuk membahas konsep PPN tingkat lanjut dalam dunia perpajakan internasional? Silakan berkunjung ke DDTC Library.*

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Topik : buku, resensi buku, kebijakan pajak, bentuk usaha tetap, BUT, permanent establishment, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak