Berita
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Menyoal Konsep Bentuk Usaha Tetap untuk PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Menyoal Konsep Bentuk Usaha Tetap untuk PPN

BENTUK Usaha Tetap (BUT) merupakan suatu konsep krusial untuk menentukan sejauh mana suatu yurisdiksi dapat mengenakan pajak kepada perusahaan yang bukan wajib pajak dalam negerinya. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan pemajakan atas penghasilan tapi tidak terlalu lazim dibahas dalam kaitannya dengan pajak tidak langsung.

Padahal, banyak pula kasus pajak besar yang menyoal konsep alokasi hak pemajakan untuk PPN maupun pajak penjualan (PPn). Sebut saja kasus Welmory, Skandia, dan Le Crédit Lyonnai. Selain itu, baru-baru ini ada pula kasus perusahaan Wayfair dengan otoritas pajak Dakota Selatan yang penyelesaiannya bahkan harus dilakukan di tingkat Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Untuk jenis pajak tidak langsung semacam ini, banyak pihak yang menyangsikan bahwa konsep BUT akan melonggarkan prinsip netralitas untuk PPN. Namun, pihak-pihak lain justru menyatakan bahwa aspek keadilan dan kepastian hukum akan lebih optimal melalui adanya penetapan suatu BUT untuk menegakkan prinsip netralitas PPN.

Baca Juga: Regulasi PPN Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Persoalan mengenai alokasi hak pemajakan untuk PPN inilah yang kemudian diangkat oleh Karoline Spies dalam buku terbitan IBFD, “Permanent Establishments in Value Added Tax”. Ide-ide dalam buku ini kemudian ditekankan untuk membangun suatu model kebijakan BUT untuk PPN atas transaksi yang dilakukan antarperusahaan (B2B) dan bukan untuk transaksi perusahaan dengan konsumen (B2C).

Berbeda dengan B2C yang telah jelas ditanggung oleh konsumen akhir, pihak yang menanggung beban PPN dalam suatu transaksi B2B seringkali belum terlalu jelas. Apalagi, ketika transaksi B2B tersebut dilakukan lintas yurisdiksi dan melalui skema transaksi intragrup dalam perusahaan multinasional. Berangkat dari potensi permasalahan inilah, penulis menegaskan bahwa baik pemajakan berganda maupun ketiadaan pemajakan akan lebih rawan terjadi dalam transaksi B2B.

Pada bagian awal, akademisi dari Vienna University tersebut mencoba menyandingkan prinsip-prinsip alokasi hak pemajakan untuk PPN melalui konsep BUT dalam kerangka hukum internasional, yakni OECD VAT/GST Guidelines. Hal ini terutama yang berkaitan dengan konsep pemajakan atas transaksi yang tidak berwujud, seperti jasa ataupun produk yang mudah untuk dipindahtangankan.

Baca Juga: Mulai Pungut Pajak, Netflix Naikkan Tarif Berlangganan

Setelah melakukan pembahasan secara konseptual, implementasi kebijakan BUT atas PPN kemudian dibahas dengan mengangkat beberapa studi kasus. Tak ketinggalan, pembahasannya dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki kebijakan PPN yang berlaku pada masa tersebut dan saat ini.

Selanjutnya, penulis menggagas empat kriteria untuk menjadikan adanya suatu BUT untuk PPN atas suatu transaksi B2B. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang memastikan prosedur pengumpulan PPN efektif. Kedua, adanya sumber daya teknis yang memiliki wujud serta tidak mudah dipindahtangankan. Ketiga, penetapan jangka waktu berbasis transaksi yang memberikan dampak ex nunc. Keempat, kepastian atas pihak yang memiliki kendali atas usaha.

Keempat kriteria tersebut tidak lain ditujukan untuk memastikan bahwa semua perusahaan, baik yang merupakan WPDN maupun WPLN, yang memasok jasa ke konsumen dalam negeri akan mendapatkan perlakuan PPN yang sama.

Baca Juga: Strategi Mobilisasi Penerimaan Pajak Negara Berkembang ala World Bank

Patut dicatat pula bahwa buku ini lebih banyak mengambil latar belakang kebijakan hukum untuk wilayah Uni Eropa. Oleh karena itu, terminologi “fixed establishment” lebih banyak digunakan ketimbang terminology “permanent establishment”. Selain itu, beberapa contoh studi kasus yang digunakan sudah tergolong “usang” pascaditerbitkannya OECD VAT/Guidelines edisi terbaru dan semakin terdigitalisasinya transaksi perdagangan internasional.

Meski demikian, buku yang dieditori oleh Michael Lang ini dapat kembali menjadi pengingat mengenai permasalahan pemajakan lintas yurisdiksi untuk PPN. Terlebih, banyak pula kasus alokasi hak pemajakan PPN yang belum memiliki keseragaman dan titik temu dalam berbagai putusan hakim meskipun terdapat konsep destination principle yang dapat dikatakan sebagai prinsip utama pengenaan PPN.

Tertarik untuk membahas konsep PPN tingkat lanjut dalam dunia perpajakan internasional? Silakan berkunjung ke DDTC Library.*

Baca Juga: Per Bulan Ini, Pemungutan PPN PMSE & Penerapan e-Bupot 23/26 Semua PKP

Topik : buku, resensi buku, kebijakan pajak, bentuk usaha tetap, BUT, permanent establishment, PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 27 Juli 2020 | 15:52 WIB
PMK 92/2020
Senin, 27 Juli 2020 | 14:30 WIB
PMK 92/2020
Senin, 27 Juli 2020 | 12:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 Juli 2020 | 10:31 WIB
IRLANDIA
berita pilihan
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:14 WIB
PANDEMI COVID-19
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA