Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Menuju Penghapusan PPh Badan

A+
A-
4
A+
A-
4
Menuju Penghapusan PPh Badan

Manager of Compliance and Litigation DDTC Anggi Tambunan saat presentasi pada salah satu mata kuliah di Vienna University of Economics and Business (WU Wien) Austria.

PADA saat tulisan ini dibuat, Penulis sedang menempuh program studi LLM in International Taxation di WU Wien Austria dengan beasiswa penuh dari DDTC. Dalam program LLM ini, terdapat banyak diksusi yang menarik terkait kebijakan perpajakan internasional dan perbandingan sistem perpajakan di beberapa negara di dunia yang tersaji di dalam beberapa mata kuliah.

Salah satu topik yang menggelitik perhatian Penulis, yaitu terkait kebijakan perpajakan berupa wacana penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Amerika Serikat (AS) yang dibahas dalam mata kuliah US Tax Law. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan perpajakan yang dilakukan AS selalu berdampak pada lanskap kebijakan negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan statistik di AS, penerimaan negara yang berasal dari PPh Badan tidak lagi menjadi tulang punggung bagi AS. Sebagai perbandingan, pada tahun 1930 penerimaan PPh Badan di AS mencapai 30%. Namun, sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, penerimaan tersebut turun menjadi kurang dari 10% (Dolan, 2017). Bahkan, pada tahun 2013, PPh Badan tercatat hanya menyumbangkan 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Fehr, 2013).

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Penghindaran pajak secara lintas batas memberikan sumbangan atas tergerusnya penerimaan negara dari PPh Badan, di mana perusahaan dengan mudah mengalihkan labanya ke negara yang mengenakan tarif pajak yang sangat rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (Panayi, 2016).

Situasi di atas diperparah lagi dengan adanya kompetisi pajak yang tidak sehat (harmful tax competition) diantara negara-negara dalam upaya menarik investasi yang dapat menyebabkan penggerusan basis pajak (Pistone dan Szudoczky, 2018).

Walaupun dunia saat ini telah memiliki Rencana Aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk menangkal penghindaran pajak secara global. Akan tetapi, proyek ini baru dalam tahap ongoing process dan memiliki volume dan kompleksitas besar yang dapat mengancam efektifitas dalam implementasinya (Zuluaga, 2016).

Baca Juga: Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Salah satu yang dapat dicontohkan di sini, yaitu ketidakjelasan penerapan primary response dan defensive rule dalam menetralisir hybrid mismatch pada Rencana Aksi 2 BEPS yang menimbulkan kebingungan bagaimana suatu negara harus mengambil posisi (Parada, 2018).

Selain itu, situasi di atas semakin dipersulit dengan munculnya pandangan bahwa PPh Badan mendistorsi dan menghambat produktivitas ekonomi (Burton, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Brill dan Hasset, sebagaimana dikutip oleh Burton, menunjukkan bahwa PPh Badan mengurangi kinerja ekonomi AS (Burton, 2017).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menanggung beban atas pajak perusahaan bukanlah pemegang saham sebagai pihak yang dituju untuk dikenakan pajak, melainkan karyawan (Burton, 2017).

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Southwood, sebagaimana yang dikutip Zuluaga, bahkan menunjukkan bahwa studi pada tahun 2014, sebesar 57,6% bagian dari PPh Badan ditanggung oleh karyawan. Kondisi ini jelas memperlihatkan bahwa karyawan justru menjadi pihak menerima alokasi beban PPh Badan dan bukan pemegang saham.

Atas situasi yang digambarkan di atas, terdapat gagasan untuk menghapuskan PPh Badan di AS. Selain adanya penghilangan beban yang didistribusikan kepada karyawan, penghapusan PPh Badan juga diyakini akan menghapus pajak berganda secara ekonomis.

Dengan dihapuskannya PPh Badan, perusahaan tidak lagi memiliki beban serta dapat menghasilkan tambahan kas yang penggunaannya dapat dialihkan untuk kenaikan gaji dan pembayaran dividen. Konsekuensinya, pemajakan atas gaji dan dividen akan naik secara siginifikan serta dapat menstimulus kegiatan ekonomi (Ljungqvist dan Smolyansky, 2016).

Baca Juga: Disetujui Senat, AS Bakal Kenakan Cukai Atas Buyback Saham

Lebih lanjut, situasi ini dipercaya oleh para ekonom akan menciptakan efek bola salju yang dapat meningkatkan secara cepat investasi domestik, produksi domestik, pendapatan gaji riil, dan national savings (Fehr, 2013). Singkatnya, penghapusan PPh Badan diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

Wacana penghapusan PPh Badan merupakan salah satu opsi yang diajukan dalam proses pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2017 lalu, di mana pada akhirnya pemerintahan Trump memilih pemotongan pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan Tax Cut and Job Acts (TCJA) yang diinisiasinya.

Pemilihan presiden yang akan berlangsung beberapa bulan nanti di tahun 2020 ini, bukan tidak mungkin penghapusan PPh Badan akan menjadi salah satu isu andalan kampanye dari para kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden AS.

Baca Juga: Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

Topik : PPh Badan, Pajak Internasional, Reportase, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan