Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Menuju Penghapusan PPh Badan

A+
A-
4
A+
A-
4
Menuju Penghapusan PPh Badan

Manager of Compliance and Litigation DDTC Anggi Tambunan saat presentasi pada salah satu mata kuliah di Vienna University of Economics and Business (WU Wien) Austria.

PADA saat tulisan ini dibuat, Penulis sedang menempuh program studi LLM in International Taxation di WU Wien Austria dengan beasiswa penuh dari DDTC. Dalam program LLM ini, terdapat banyak diksusi yang menarik terkait kebijakan perpajakan internasional dan perbandingan sistem perpajakan di beberapa negara di dunia yang tersaji di dalam beberapa mata kuliah.

Salah satu topik yang menggelitik perhatian Penulis, yaitu terkait kebijakan perpajakan berupa wacana penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Amerika Serikat (AS) yang dibahas dalam mata kuliah US Tax Law. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan perpajakan yang dilakukan AS selalu berdampak pada lanskap kebijakan negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan statistik di AS, penerimaan negara yang berasal dari PPh Badan tidak lagi menjadi tulang punggung bagi AS. Sebagai perbandingan, pada tahun 1930 penerimaan PPh Badan di AS mencapai 30%. Namun, sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, penerimaan tersebut turun menjadi kurang dari 10% (Dolan, 2017). Bahkan, pada tahun 2013, PPh Badan tercatat hanya menyumbangkan 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Fehr, 2013).

Baca Juga: Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Penghindaran pajak secara lintas batas memberikan sumbangan atas tergerusnya penerimaan negara dari PPh Badan, di mana perusahaan dengan mudah mengalihkan labanya ke negara yang mengenakan tarif pajak yang sangat rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (Panayi, 2016).

Situasi di atas diperparah lagi dengan adanya kompetisi pajak yang tidak sehat (harmful tax competition) diantara negara-negara dalam upaya menarik investasi yang dapat menyebabkan penggerusan basis pajak (Pistone dan Szudoczky, 2018).

Walaupun dunia saat ini telah memiliki Rencana Aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk menangkal penghindaran pajak secara global. Akan tetapi, proyek ini baru dalam tahap ongoing process dan memiliki volume dan kompleksitas besar yang dapat mengancam efektifitas dalam implementasinya (Zuluaga, 2016).

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Salah satu yang dapat dicontohkan di sini, yaitu ketidakjelasan penerapan primary response dan defensive rule dalam menetralisir hybrid mismatch pada Rencana Aksi 2 BEPS yang menimbulkan kebingungan bagaimana suatu negara harus mengambil posisi (Parada, 2018).

Selain itu, situasi di atas semakin dipersulit dengan munculnya pandangan bahwa PPh Badan mendistorsi dan menghambat produktivitas ekonomi (Burton, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Brill dan Hasset, sebagaimana dikutip oleh Burton, menunjukkan bahwa PPh Badan mengurangi kinerja ekonomi AS (Burton, 2017).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menanggung beban atas pajak perusahaan bukanlah pemegang saham sebagai pihak yang dituju untuk dikenakan pajak, melainkan karyawan (Burton, 2017).

Baca Juga: AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Southwood, sebagaimana yang dikutip Zuluaga, bahkan menunjukkan bahwa studi pada tahun 2014, sebesar 57,6% bagian dari PPh Badan ditanggung oleh karyawan. Kondisi ini jelas memperlihatkan bahwa karyawan justru menjadi pihak menerima alokasi beban PPh Badan dan bukan pemegang saham.

Atas situasi yang digambarkan di atas, terdapat gagasan untuk menghapuskan PPh Badan di AS. Selain adanya penghilangan beban yang didistribusikan kepada karyawan, penghapusan PPh Badan juga diyakini akan menghapus pajak berganda secara ekonomis.

Dengan dihapuskannya PPh Badan, perusahaan tidak lagi memiliki beban serta dapat menghasilkan tambahan kas yang penggunaannya dapat dialihkan untuk kenaikan gaji dan pembayaran dividen. Konsekuensinya, pemajakan atas gaji dan dividen akan naik secara siginifikan serta dapat menstimulus kegiatan ekonomi (Ljungqvist dan Smolyansky, 2016).

Baca Juga: Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Lebih lanjut, situasi ini dipercaya oleh para ekonom akan menciptakan efek bola salju yang dapat meningkatkan secara cepat investasi domestik, produksi domestik, pendapatan gaji riil, dan national savings (Fehr, 2013). Singkatnya, penghapusan PPh Badan diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

Wacana penghapusan PPh Badan merupakan salah satu opsi yang diajukan dalam proses pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2017 lalu, di mana pada akhirnya pemerintahan Trump memilih pemotongan pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan Tax Cut and Job Acts (TCJA) yang diinisiasinya.

Pemilihan presiden yang akan berlangsung beberapa bulan nanti di tahun 2020 ini, bukan tidak mungkin penghapusan PPh Badan akan menjadi salah satu isu andalan kampanye dari para kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden AS.

Baca Juga: Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Topik : PPh Badan, Pajak Internasional, Reportase, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:30 WIB
PRANCIS

OECD: Kebijakan Pajak Pascapandemi Harus Tekan Ketimpangan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 10:30 WIB
PANDORA PAPERS

FTA Bakal Gali Data Perpajakan di Pandora Papers

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:30 WIB
PRANCIS

Rencana Aksi BEPS Tak Mudah bagi Negara Berkembang, Ini Alasannya

Kamis, 14 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Pajak Global Selangkah Lagi, Dunia Tunggu Sikap Pakistan

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif