Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Mendagri Tito Ingin Daerah Saling Berkompetisi Kendalikan Inflasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Mendagri Tito Ingin Daerah Saling Berkompetisi Kendalikan Inflasi

Mendagri Tito Karnavian (ketiga kanan). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan laju inflasi di wilayahnya masing-masing.

Tito mengatakan dirinya telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumumkan data inflasi secara spesifik kepada pemda. Dengan strategi itu, ia berharap kepala daerah bisa saling berkompetisi untuk mencari solusi paling tepat dalam menangani persoalan inflasi.

"Dengan demikian, akan ada iklim kompetitif di antara rekan-rekan kepala daerah, [agar] bersinergi dengan unsur yang ada di daerah masing-masing untuk menekan inflasi daerah masing-masing," katanya, Senin (3/10/2022).

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Tito menuturkan BPS telah mengumumkan inflasi tahunan pada September 2022 mencapai 5,95%. Menurutnya, kenaikan inflasi memang telah diprediksi sejak pemerintah menaikkan harga BBM lantaran bakal berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.

Dia menjelaskan kenaikan harga BBM sulit dihindari oleh negara-negara di dunia mengingat tren kenaikan harga minyak. Namun, harga BBM di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain lantaran pemerintah masih memberikan subsidi

Tito pun meminta kepala daerah tetap mewaspadai perkembangan inflasi. Dia berharap pemda dapat bekerja sama dengan BPS dan Bank Indonesia di daerah untuk melihat data penyebab inflasi secara detail sehingga langkah penanganannya bisa lebih tepat.

Baca Juga: Sejumlah Provinsi Umumkan Upah Minimum 2023, Jakarta Naik 5,6 Persen

"Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, otomatis angka nasional juga bisa dikendalikan," ujarnya.

Tito kemudian meminta pemda membuat inovasi untuk menekan laju inflasi sekaligus mencari solusi secara lebih spesifik karena pendorong kenaikan harga tiap daerah dapat berbeda-beda. Meski begitu, faktor umum penyebab inflasi saat ini ialah kenaikan tarif transportasi.

Selain itu, mendagri juga meminta pemda memperkuat jaring pengaman sosial sebagaimana diatur dalam PMK 134/2022 melalui penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk kuartal III/2022 sebesar 2% dari dana transfer umum di luar dana bagi hasil yang ditentukan penggunaannya.

Baca Juga: DJP Sebut Ada 9 Fitur Layanan yang Bisa Dimanfaatkan WP di M-Pajak

Pemda juga dapat memakai anggaran belanja tidak terduga untuk menjalankan program pengendalian inflasi, selain untuk cadangan penanganan bencana.

"Ini sudah jelang akhir tahun, sudah Oktober, November, Desember. Dari data-data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, lebih kurang belanja tidak terduga masih cukup besar, di atas Rp7 triliun untuk semua daerah," tutur Tito..

Terakhir, pemerintah desa juga dapat menggunakan sekitar 30% dari sisa dana desa yang dialokasikan untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial bisa disalurkan melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta desa. (rig)

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Tidak Semua Pemindahbukuan Bisa Dilakukan via e-Pbk

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : mendagri tito karnavian, inflasi, pemerintah daerah, harga BBM, inflasi daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 November 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Suku Bunga, Suahasil Imbau UMKM Manfaatkan Insentif Ini

Minggu, 27 November 2022 | 07:00 WIB
NIGERIA

Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

Minggu, 27 November 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pembiayaan Turun 22%, Sri Mulyani: Turning Point APBN Jadi Lebih Baik

Jum'at, 25 November 2022 | 17:30 WIB
APBN 2022

Ada Kenaikan Harga BBM, Realisasi Belanja K/L Turun 9,5 Persen

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya