Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Mencapai Kepastian Pajak Melalui Cooperative Compliance

A+
A-
43
A+
A-
43
Mencapai Kepastian Pajak Melalui Cooperative Compliance

OPTIMALISASI pajak tidak hanya diperoleh dari perluasan basis pajak, tetapi juga dari perbaikan kebijakan dan administrasi. Salah satunya meminimalisasi ketidakpastian pajak, yang merupakan dasar untuk tercapainya model perpajakan yang sesuai untuk usaha (Owens, 2019).

Penyebab utama ketidakpastian pajak adalah kompleksitas peraturan perpajakan, termasuk persyaratan dokumentasi, keputusan otoritas pajak yang tidak konsisten, dan ketidakmampuan untuk mencapai kepastian pajak melalui mekanisme ruling atau semacamnya (IMF & OECD, 2017).

Di sini, cooperative compliance dapat menjadi alat mencapai kepastian pajak. Dari perspektif otoritas pajak, cooperative compliance meningkatkan kepatuhan, kepastian, kapabilitas, menjamin basis pemajakan, penghematan, dan tercapainya compliance risk management (Owens, 2019).

Dari sisi wajib pajak, cooperative compliance dipandang mampu memberikan manfaat berupa peningkatan kepastian pajak, kemudahan tax risk management, penghematan compliance cost, serta mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Menurut Colon (2017), cooperative compliance adalah konsep yang digagas OECD sebagai bentuk baru kepatuhan yang bermakna hubungan dengan otoritas pajak berdasarkan kerja sama, kolaborasi dan rasa saling percaya dibandingkan dengan konfrontasi dan penegakan kewajiban.

Cooperative compliance kali pertama dikenal dengan enhanced relationship, untuk membedakannya dengan obligation-based basic relationship (OECD, 2013). Namun, istilah ini memicu pertanyaan yang berkonotasi ketidaksetaraan perlakuan, yaitu hanya fokus pada wajib pajak besar.

Istilah itu lalu diganti menjadi untuk menghindari equality before the law. Cooperative compliance merepresentasikan pergeseran cara berpikir otoritas pajak, dari pendekatan deterrence, wajib pajak dipaksa patuh melalui pemeriksaan dan penalti ke pendekatan kolaboratif dan responsif (OECD, 2019)

Konsep ini didasari oleh 3 prinsip utama, yaitu mutual trust, understanding, dan transparency. Berdasarkan penjelasan ini, OECD (2013) menyebut konsep cooperative compliance ini sangat tepat bila diartikan dengan pernyataan berupa pertukaran antara transparansi dengan kepastian.

Menurut Colon (2017), cooperative compliance diawali penyampaian insight wajib pajak kepada otoritas pajak terkait dengan prosedur dan strategi pajak perusahaan, yang selanjutnya memperoleh feedback dari otoritas pajak berupa pendapat fiskus mengenai struktur pajak perusahaan tersebut.

Dengan adanya mekanisme tersebut, otoritas pajak dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk berfokus pada wajib pajak berdasarkan risikonya. Bagi wajib pajak, hal ini akan memberikan insight pajak yang aktual sekaligus kepastian pajak.

Multilateral Cooperative Compliance
PEMAHAMAN cooperative compliance telah berkembang sejak kali pertama gagasan ini dikemukakan. Kebanyakan negara menginisiasi model ini melalui pilot project agar dapat sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan wajib pajak, tetapi tetap mempertahankan esensinya.

Cooperative compliance telah diterapkan di berbagai negara seperti Australia, Belanda, Irlandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Penerapan yang umum dilakukan adalah dengan berdasarkan pada segmentasi atau kriteria tertentu dari wajib pajak seperti kompleksitas dan proporsinya.

Di beberapa negara, wajib pajak berisiko tinggi dikecualikan untuk mengikuti program ini. Yang pasti, dengan semakin bertambahnya negara yang mengadopsi pendekatan cooperative compliance, muncul pula gagasan atas multilateral cooperative compliance.

Gagasan ini merujuk pada perjanjian antara wajib pajak dan 2 atau lebih otoritas pajak untuk menerapkan cooperative compliance atas permasalahan pajak setiap pihak, sehingga dapat diperoleh kepastian serta mengurangi compliance cost atas transaksi internasional wajib pajak.

Menurut OECD (2013), tantangan dalam tahap awal implementasi cooperative compliance ini adalah sumber daya dan komitmen dari kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan dan lingkungan yang lebih terbuka dan saling percaya antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

Dibutuhkan pula pertimbangan alokasi sumber daya baik dari segi kuantitas maupun kapabilitas otoritas pajak. Untuk menerapkan cooperative compliance di Indonesia, kajian lebih lanjut masih dibutuhkan terutama terkait dengan pengertian dari disclosure dan transparency.

Dari ke-7 pilar cooperative compliance, pilar ini menjadi yang paling sulit karena perlu definisi dan standar yang tepat atas sejauh apa disclosure dan transparency yang diwajibkan, sehingga wajib pajak dapat memenuhinya, tetapi tujuan otoritas pajak tetap dapat terpenuhi (OECD, 2013).

Selain kajian itu, DJP perlu merancang segmentasi wajib pajak berdasar bidang usaha, risiko dan kompleksitasnya. Kemudian pelatihan bagi fiskus atas aspek bisnis wajib pajak yang menjadi pilot project, diiringi dengan penambahan jumlah fiskus agar pelayanan yang diberikan lebih optimal.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, cooperative compliance

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Hendra Huang

Minggu, 08 November 2020 | 20:49 WIB
artikel bermanfaat,bagus,sangat memdidik
< 1 2

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 22 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

SARA, Reformasi Perpajakan yang Sesungguhnya

Sabtu, 21 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menunggu Terobosan Goverment e-Marketplace

Jum'at, 20 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Tiga Cara Memulihkan Penerimaan Pascapandemi

Kamis, 19 November 2020 | 10:24 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menakar Relaksasi untuk Menghindari Depresi

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara