Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mau Buat Kode Billing? Ingat, SSE1 & SSE3 Sudah Tidak Dipakai

A+
A-
103
A+
A-
103

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Berhenti beroperasinya SSE1 dan SSE3 untuk pembuatan kode billing menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (10/1/2020).

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Ditjen Pajak (DJP) dalam laman resminya, tautan SSE1 (https://sse.pajak.go.id) dan SSE3 (https://sse3.pajak.go.id) yang selama ini menjadi tempat pembuatan kode billing tidak bisa diakses lagi.

“Hal ini sebagai wujud integrasi sistem e-Billing dan e-Filing dalam satu tautan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” demikian pernyataan resmi DJP.

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Pagi ini, saat mencoba mengakses kedua tautan tersebut, DDTCNews langsung dialihkan secara otomatis ke laman https://djponline.pajak.go.id/account/login. Anda bisa juga meng-klik tombol login di surut kanan atas laman https://pajak.go.id/.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana peluncuran unifikasi SPT masa PPh secara serentak pada tahun ini. Unifikasi SPT masa PPh juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan administrasi yang pada gilirannya memudahkan wajib pajak. Baca artikel berikut berjudul ‘Sebenarnya, Apa Itu Unifikasi SPT Masa PPh?’.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Tidak Bisa Akses Aplikasi E-Bupot & VAT Refund? Ini Penjelasan DJP
  • Kanal Pembuatan Kode Billing

Selain melalui DJP Online, pembuatan kode billing bisa dilakukan juga di empat kanal alternatif lainnya. Keempat kanal itu adalah bank/ pos persepsi, penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) atau application service provider (ASP), laman portal penerimaan negara, atau melalui petugas DJP.’

Seperti diinformasikan dalam laman resmi Kemenkeu, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk proses identifikasi penerbit kode billing dalam MPNG2.

Kode billing terdiri atas 15 digit angka. Digit pertama merupakan kode penerbit biling. Angka awal 0, 1, 2, 3 merupakan penanda untuk sistem biling DJP. Angka awal 4, 5, 6 untuk sistem biling Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Angka awal 7, 8, 9 untuk sistem biling Ditjen Anggaran (DJA).

Baca Juga: Tidak Bisa Diakses Akhir Pekan Ini, E-Nofa Itu Apa Ya?

Anda bisa membaca langkah-langkah pembuatan kode billing DJP di semua kanal tersebut di laman berikut.

  • Perluasan Implementasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan uji coba (piloting) unifikasi SPT masa PPh dengan PT Pertamina (Persero) akan dievaluasi setelah kuartal I berjalan. Hasil evaluasi akan menentukan langkah otoritas selanjutnya.

“Dengan Pertamina, kuartal 1 ini sudah berjalan piloting-nya. Nanti di kuartal dua ini baru kalau itu kita evaluasi bagus, kita bisa perluas penerapannya,” kata Hestu.

Baca Juga: Finalis Rising Star Indonesia Ini Datangi KPP Pratama Kupang, Ada Apa?
  • Target Penerimaan Cukai Kantong Plastik

Meskipun hingga akhir tahun lalu pengenaan cukai kantong plastik belum menemukan titik terang, pada 2020, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali menargetkan penerimaannya. Kali ini, target yang dimasukkan hanya mencapai Rp100 miliar, lebih rendah dari dua tahun sebelumnya yang masing-masing senilai Rp500 miliar.

“Target ini lebih realistis sebab industri kantong plastik dan masyarakat masih membutuhkan penyesuaian aturan tersebut,” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto.

  • Awal Tahun, Kemenkeu Emisi Global Bond

Kementerian Keuangan menerbitkan surat berharga negara (SBN) berdenominasi dolar Amerika Serikat (global bond) dan euro (euro bond). Global bond diterbitkan senilai US$1,2 miliar (tenor 10 tahun) dan US$800 juta (tenor 30 tahun). Euro bond diterbitkan senilai 1 miliar euro (tenor 7 tahun).

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

“Karena memang kondisi pasar [awal 2020] masih bagus,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman. (kaw)

“Hal ini sebagai wujud integrasi sistem e-Billing dan e-Filing dalam satu tautan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” demikian pernyataan resmi DJP.

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Pagi ini, saat mencoba mengakses kedua tautan tersebut, DDTCNews langsung dialihkan secara otomatis ke laman https://djponline.pajak.go.id/account/login. Anda bisa juga meng-klik tombol login di surut kanan atas laman https://pajak.go.id/.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana peluncuran unifikasi SPT masa PPh secara serentak pada tahun ini. Unifikasi SPT masa PPh juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan administrasi yang pada gilirannya memudahkan wajib pajak. Baca artikel berikut berjudul ‘Sebenarnya, Apa Itu Unifikasi SPT Masa PPh?’.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Tidak Bisa Akses Aplikasi E-Bupot & VAT Refund? Ini Penjelasan DJP
  • Kanal Pembuatan Kode Billing

Selain melalui DJP Online, pembuatan kode billing bisa dilakukan juga di empat kanal alternatif lainnya. Keempat kanal itu adalah bank/ pos persepsi, penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) atau application service provider (ASP), laman portal penerimaan negara, atau melalui petugas DJP.’

Seperti diinformasikan dalam laman resmi Kemenkeu, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk proses identifikasi penerbit kode billing dalam MPNG2.

Kode billing terdiri atas 15 digit angka. Digit pertama merupakan kode penerbit biling. Angka awal 0, 1, 2, 3 merupakan penanda untuk sistem biling DJP. Angka awal 4, 5, 6 untuk sistem biling Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Angka awal 7, 8, 9 untuk sistem biling Ditjen Anggaran (DJA).

Baca Juga: Tidak Bisa Diakses Akhir Pekan Ini, E-Nofa Itu Apa Ya?

Anda bisa membaca langkah-langkah pembuatan kode billing DJP di semua kanal tersebut di laman berikut.

  • Perluasan Implementasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan uji coba (piloting) unifikasi SPT masa PPh dengan PT Pertamina (Persero) akan dievaluasi setelah kuartal I berjalan. Hasil evaluasi akan menentukan langkah otoritas selanjutnya.

“Dengan Pertamina, kuartal 1 ini sudah berjalan piloting-nya. Nanti di kuartal dua ini baru kalau itu kita evaluasi bagus, kita bisa perluas penerapannya,” kata Hestu.

Baca Juga: Finalis Rising Star Indonesia Ini Datangi KPP Pratama Kupang, Ada Apa?
  • Target Penerimaan Cukai Kantong Plastik

Meskipun hingga akhir tahun lalu pengenaan cukai kantong plastik belum menemukan titik terang, pada 2020, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali menargetkan penerimaannya. Kali ini, target yang dimasukkan hanya mencapai Rp100 miliar, lebih rendah dari dua tahun sebelumnya yang masing-masing senilai Rp500 miliar.

“Target ini lebih realistis sebab industri kantong plastik dan masyarakat masih membutuhkan penyesuaian aturan tersebut,” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto.

  • Awal Tahun, Kemenkeu Emisi Global Bond

Kementerian Keuangan menerbitkan surat berharga negara (SBN) berdenominasi dolar Amerika Serikat (global bond) dan euro (euro bond). Global bond diterbitkan senilai US$1,2 miliar (tenor 10 tahun) dan US$800 juta (tenor 30 tahun). Euro bond diterbitkan senilai 1 miliar euro (tenor 7 tahun).

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

“Karena memang kondisi pasar [awal 2020] masih bagus,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kode billing, pembayaran pajak, DJP, ASP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

Hasan Acunk

Selasa, 14 Januari 2020 | 11:49 WIB
Masih Belum Mengerti Saya Coba Coba Masuk E-Biling dengan NPWP dan Paswort Lama ga Masuk2 maksudnya mau bikin Kode Biling sampai sekarang belum faham haruh bagaimana kalau mau bayar pajak dan mendapatkan kode Biling

Maryanto

Sabtu, 11 Januari 2020 | 20:16 WIB
mantap pokok ny.. agar lebih disosialisasikan lagi di media massa baik cetak maupun elektronik n media sosial..mungkin masih banyak wajib pajak yang belum mengetahuiny..

Armando Sinaga

Jum'at, 10 Januari 2020 | 20:45 WIB
mantap. ini adalah sebuah terobosan yang baik. sehingga bendahara BOS misalnya juga pasti akan lebih dimudahkan dalam melakukan penerbitan kode billing
1
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM