Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mulai Januari 2020, Buat Kode Billing DJP Hanya Bisa di 5 Kanal ini

A+
A-
445
A+
A-
445

Ilustrasi. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Mulai 1 Januari 2020, layanan aplikasi billing DJP SSE1 dan SSE3 berhenti beroperasi.

Ditjen Pajak (DJP) mengatakan berhenti beroperasinya SSE1 (https://sse.pajak.go.id) dan SSE3 (https://sse3.pajak.go.id) untuk pembuatan kode billing sebagai bagian dari integrasi sistem. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan untuk wajib pajak.

“Ini sebagai wujud integrasi sistem e-Billing dan e-Filing dalam satu tautan guna memudahkan #KawanPajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” demikian bunyi cuitan akun Twitter DJP, Kamis (9/1/2020).

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Layanan mandiri pembuatan kode billing melalui aplikasi billing DJP akan dilayani pada menu e-Billing DJP Online. Adapun PIN yang digunakan saat mengakses SSE1 dan SSE3 tidak dapat digunakan pada DJP Online.

Seperti diinformasikan dalam laman resmi Kemenkeu, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk proses identifikasi penerbit kode billing dalam MPNG2.

Kode billing terdiri atas 15 digit angka. Digit pertama merupakan kode penerbit biling. Angka awal 0, 1, 2, 3 merupakan penanda untuk sistem biling DJP. Angka awal 4, 5, 6 untuk sistem biling Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Angka awal 7, 8, 9 untuk sistem biling Ditjen Anggaran (DJA).

Baca Juga: Tidak Bisa Akses Aplikasi E-Bupot & VAT Refund? Ini Penjelasan DJP

Selain melalui sistem DJP Online, wajib pajak juga bisa menggunakan alternatif kanal lain untuk memperoleh kode billing. Kanal lain yang dimaksud adalah melalui, bank/pos persepsi, application service provider (ASP), laman portal pemerimaan negara, atau petugas DJP.

Berikut pilihan cara pembuatan kode billing di tiap kanal sesuai dengan informasi yang disampaikan DJP.

A. LAYANAN DJP ONLINE

Apabila sudah memiliki akun DJP Online, silakan login dan tambah hak akses e-Billing. Caranya:

  • Pilih menu “Profile Lengkap” di bagian kiri laman
  • Centang pilihan e-Billing pada bagian “Tambah/Kurang Hak Akses”
  • Klik “Ubah Akses”.

Apabila belum memiliki akun DJP Online, silakan daftar akun DJP Online. Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online, wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan dengan mendatangi secara langsung KPP/KP2KP terdekat (bagi wajib pajak orang pribadi) atau KPP/KP2KP terdaftar (bagi wajib pajak badan dan bendahara).

Baca Juga: Tidak Bisa Diakses Akhir Pekan Ini, E-Nofa Itu Apa Ya?

B. BANK/POS PERSEPSI

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Mesin ATM pada Bank Mandiri dan Bank BNI serta Agen Laku Pandai: BRILink, Mandiri:, dan BNI 46 untuk 7 jenis pajak, yaitu:

  • PPh Pasal 21/22/23/25 OP & Badan (masa)
  • PPN Dalam Negeri (masa)
  • PPh Final Bruto Tertentu/PP 23 UMKM

Mesin ATM pada Bank BCA untuk pembayaran PPh Final Bruto Tertentu/PP 23 UMKM.

Internet Banking

Tersedia pada 10 Bank yaitu Citibank, Bank Bukopin, CIMB Niaga, BRI, Bank Permata, BCA, Bank UOB, Maybank, Bank Danamon, dan Bank OCBC-NISP.

Baca Juga: Finalis Rising Star Indonesia Ini Datangi KPP Pratama Kupang, Ada Apa?

Customer Service pada bank persepsi.

Teller pada kantor pos persepsi.

C. ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER)

ASP yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sampai dengan 2019:

  • Online Pajak (PT Achilles)
  • Pajakku (PT Mitra Pajakku)
  • SoluTax (PT Sarana Prima Telematika)
  • Jurnal Consulting (PT Jurnal Consulting Indonesia)

D. PETUGAS DJP

  • Telepon Kring Pajak 1500200 untuk meminta kode billing dengan dilakukan verifikasi data.
  • Datang langsung ke petugas TPT atau Helpdesk di KPP/KP2KP.

E. LAMAN PORTAL PENERIMAAN NEGARA

Wajib Pajak dapat membuat Kode Billing dengan mengakses laman Single Sign-On Portal Penerimaan Negara pada alamat https://mpn.kemenkeu.go.id/. (kaw)

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

“Ini sebagai wujud integrasi sistem e-Billing dan e-Filing dalam satu tautan guna memudahkan #KawanPajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” demikian bunyi cuitan akun Twitter DJP, Kamis (9/1/2020).

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Layanan mandiri pembuatan kode billing melalui aplikasi billing DJP akan dilayani pada menu e-Billing DJP Online. Adapun PIN yang digunakan saat mengakses SSE1 dan SSE3 tidak dapat digunakan pada DJP Online.

Seperti diinformasikan dalam laman resmi Kemenkeu, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk proses identifikasi penerbit kode billing dalam MPNG2.

Kode billing terdiri atas 15 digit angka. Digit pertama merupakan kode penerbit biling. Angka awal 0, 1, 2, 3 merupakan penanda untuk sistem biling DJP. Angka awal 4, 5, 6 untuk sistem biling Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Angka awal 7, 8, 9 untuk sistem biling Ditjen Anggaran (DJA).

Baca Juga: Tidak Bisa Akses Aplikasi E-Bupot & VAT Refund? Ini Penjelasan DJP

Selain melalui sistem DJP Online, wajib pajak juga bisa menggunakan alternatif kanal lain untuk memperoleh kode billing. Kanal lain yang dimaksud adalah melalui, bank/pos persepsi, application service provider (ASP), laman portal pemerimaan negara, atau petugas DJP.

Berikut pilihan cara pembuatan kode billing di tiap kanal sesuai dengan informasi yang disampaikan DJP.

A. LAYANAN DJP ONLINE

Apabila sudah memiliki akun DJP Online, silakan login dan tambah hak akses e-Billing. Caranya:

  • Pilih menu “Profile Lengkap” di bagian kiri laman
  • Centang pilihan e-Billing pada bagian “Tambah/Kurang Hak Akses”
  • Klik “Ubah Akses”.

Apabila belum memiliki akun DJP Online, silakan daftar akun DJP Online. Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online, wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan dengan mendatangi secara langsung KPP/KP2KP terdekat (bagi wajib pajak orang pribadi) atau KPP/KP2KP terdaftar (bagi wajib pajak badan dan bendahara).

Baca Juga: Tidak Bisa Diakses Akhir Pekan Ini, E-Nofa Itu Apa Ya?

B. BANK/POS PERSEPSI

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Mesin ATM pada Bank Mandiri dan Bank BNI serta Agen Laku Pandai: BRILink, Mandiri:, dan BNI 46 untuk 7 jenis pajak, yaitu:

  • PPh Pasal 21/22/23/25 OP & Badan (masa)
  • PPN Dalam Negeri (masa)
  • PPh Final Bruto Tertentu/PP 23 UMKM

Mesin ATM pada Bank BCA untuk pembayaran PPh Final Bruto Tertentu/PP 23 UMKM.

Internet Banking

Tersedia pada 10 Bank yaitu Citibank, Bank Bukopin, CIMB Niaga, BRI, Bank Permata, BCA, Bank UOB, Maybank, Bank Danamon, dan Bank OCBC-NISP.

Baca Juga: Finalis Rising Star Indonesia Ini Datangi KPP Pratama Kupang, Ada Apa?

Customer Service pada bank persepsi.

Teller pada kantor pos persepsi.

C. ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER)

ASP yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sampai dengan 2019:

  • Online Pajak (PT Achilles)
  • Pajakku (PT Mitra Pajakku)
  • SoluTax (PT Sarana Prima Telematika)
  • Jurnal Consulting (PT Jurnal Consulting Indonesia)

D. PETUGAS DJP

  • Telepon Kring Pajak 1500200 untuk meminta kode billing dengan dilakukan verifikasi data.
  • Datang langsung ke petugas TPT atau Helpdesk di KPP/KP2KP.

E. LAMAN PORTAL PENERIMAAN NEGARA

Wajib Pajak dapat membuat Kode Billing dengan mengakses laman Single Sign-On Portal Penerimaan Negara pada alamat https://mpn.kemenkeu.go.id/. (kaw)

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument
Topik : kode billing, penerimaan pajak, DJP, DJP Online
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

adiyanto

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:16 WIB
mau mendapat kode bayar pajak gimana caranya

Jalaludin Jalal

Rabu, 15 Januari 2020 | 08:06 WIB
jadi ini caranya klo mau buat e biling lewat situs djp gimana y..apa harus datang ke kpp untuk buat e biling lagi?

Akhmad S

Selasa, 14 Januari 2020 | 15:10 WIB
sosialisasi dirjen pajak kurang. Terus terang saya sebelum membaca artikel ini juga bingung, kenapa ga bisa login. ini mau bayar aja susah.blm lagi hrs punya efiling, cara mendapatkan nya juga hrs datang ke kpp, iya kalau sempat. mau bayar pajak aja susah

Yulisda Fitri

Senin, 13 Januari 2020 | 16:18 WIB
mohon di sosialisasikan terlebih dahulu jika ada perubahan cara mendapatkan kode billing ,, jd masyarakat tidak kebingungan mau membayar pajak ,, karna sy sebelum membaca artikel ini sempat bingung "dr pagi sy gk bisa² login mau buat kode billing ",, trimakasih

SDN BOJONGWARU

Senin, 13 Januari 2020 | 10:32 WIB
Mohon bantuannya cara registrasi untuk bendahara sekolah

Alfiah Rahmatin

Jum'at, 10 Januari 2020 | 19:21 WIB
Terimakasih infonya, e-billing sangat memudahkan dlm proses pembayaran pajak. Ayo..Bayar pajak untuk Indonesia maju

Dhianna Annace Tupan

Kamis, 09 Januari 2020 | 16:21 WIB
Akhirnya kebingungan saya terjawab juga. Sejak pagi coba untuk login tapi gagal, ternyata ini alasannya. Terima kasih artikelnya, sangat membantu saya dan memberikan informasi yang bermanfaat. #MariBicara
1
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 20 November 2019 | 17:45 WIB
INVESTASI
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI