Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Masih Ada Ruang Interpretasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Masih Ada Ruang Interpretasi
David Hamzah Damian dalam seminar pajak IKPI Cabang Tangerang, Kamis (21/7)

JAKARTA, DDTCNews – Meski secara umum peraturan-peraturan pengampunan pajak (tax amnesty) sudah cukup terperinci mengatur hal-hal teknis pelaksanaan program tersebut, masih ada beberapa pokok pengaturan yang dapat ditafsirkan secara berbeda.

Hal itu diungkapkan David Hamzah Damian, partner DDTC, dalam seminar pajak bertema Kupas Tuntas dan Implementasi Pengampunan Pajak yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Tangerang, di ICE BSD, Serpong, Kamis (21/7)

“Kami sudah menganalisis seluruh peraturan yang berkaitan dengan program tax amnesty, termasuk membandingkannya dengan praktik di negara-negara lain. Kesimpulan kami, aturan yang ada sudah cukup terperinci dan dapat dilaksanakan. Tetapi masih ada beberapa hal yang interpretatif,” katanya.

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masyarakat Belum Banyak Tahu Soal Insentif

David menjelaskan ketentuan teknis pelaksanaan tax amnesty yang dapat ditafsirkan berbeda itu antara lain definisi nilai wajar, definisi serta kategori harta dan utang, dan mengenai pengawasan harta tambahan di dalam negeri.

Akan tetapi, dia meyakini, beberapa detil yang masih bisa membuka ruang interpretasi itu tidak akan sampai mengganggu program tax amnesty secara keseluruhan. Hanya, kata David, dibutuhkan itikad baik dari petugas pajak dan juga wajib pajak untuk memastikan program tersebut berjalan mulus.

Dalam catatan DDTCNews, pemerintah sudah merilis sejumlah peraturan teknis tax amnesty. Aturan itu antara lain PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak., PMK Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Baca Juga: IKPI dan IAPI Jalin Kerja Sama, Ini Tujuannya

Kemudian Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07 Tahun 2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak 2016, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Selain David, turut berbicara dalam kesempatan itu adalah Kepala Kanwil Ditjen Pajak Banten Catur Rini Widosari dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Seminar diikuti masyarakat umum serta sejumlah konsultan pajak anggota IKPI Tangerang. (Bsi)

Baca Juga: Penerimaan Amnesti Pajak Tembus Rp3,2 Triliun
Topik : peraturan tax amnesty, pengampunan pajak, IKPI, dokumen tax amnesty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 Agustus 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 29 Januari 2019 | 15:45 WIB
PASCAIMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 24 Januari 2019 | 10:13 WIB
PASCA-TAX AMNESTY
Rabu, 26 Desember 2018 | 11:01 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI