Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DISKUSI PERPAJAKAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Reportase

Makna ‘Permanent Test’ dalam Konsep BUT

A+
A-
3
A+
A-
3
Makna ‘Permanent Test’ dalam Konsep BUT

LEBIH dari 100 tahun konsep permanent establishment (PE) atau bentuk usaha tetap (BUT) diakui keberadaannya dalam hukum pajak internasional. Konsep BUT ini pertama kali digunakan pada P3B Austria/Hungaria dan Prusia pada tahun 1899 (Betriebsstatten).

Konsep BUT memiliki peran yang penting terkait pemajakan atas laba usaha yang diperoleh suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara lintas batas. Laba usaha hanya dapat dipajaki di negara domisili perusahaan tersebut, kecuali perusahaan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan negara tempat laba usaha tersebut diperoleh.

Hubungan yang dimaksud terbentuk saat perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya di negara sumber penghasilan melalui suatu BUT. Artinya, negara sumber penghasilan tidak dapat memajaki laba usaha yang diperoleh subjek pajak luar negeri, tanpa adanya BUT di negara sumber penghasilan.

Baca Juga: Beda Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah

Penjelasan mengenai pengertian BUT terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) OECD Model yang memiliki rumusan, yaitu sebagai berikut: “For the purpose of this Convention, the term ‘permanent establishment’ means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.”

Pasal 5 ayat (1) di atas menyatakan bahwa BUT adalah suatu tempat usaha tetap, yang melalui tempat usaha tetap tersebut kegiatan usaha dari suatu perusahaan dijalankan secara sebagian atau secara keseluruhan. Pada umumnya, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar dapat terbentuk suatu BUT (Khan, 2000), salah satunya adalah terkait dengan permanent test. Lantas apa yang dimaksud dengan permanent test ini?

Makna Permanent Test

Baca Juga: Apa Itu Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh?

Terkait dengan tempat usaha, istilah ‘permanen’ dapat diartikan dengan pengertia-pengertian sebagai berikut. Pertama, sebagai tempat usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya teratur dan bukan untuk kegiatan usaha yang sifatnya situasional (temporary).

Kedua, istilah permanen tidak harus diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung terus menerus tanpa pernah berhenti (perpetual), tetapi harus diartikan sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk berlangsung secara terus menerus tanpa pernah diketahui kapan akan berhenti (indefinetely continuing).

Ketiga, dikaitkan dengan periode waktu dipergunakannya tempat usaha, istilah permanen dapat diartikan sebagai penggunaan tempat usaha dalam waktu yang lama. Jadi, tidak sekadar dipergunakan dalam jangka pendek.

Baca Juga: Apa Itu Penagihan Seketika dan Sekaligus?

Untuk menguji apakah suatu tempat usaha dipergunakan sebagai tempat yang permanen dan bersifat tetap (fixed), biasanya dilakukan dengan pendekatan ‘duration test’ dengan cara melakukan penghitungan berapa lama keberadaan tempat usaha tersebut.

Keberadaan tempat usaha sebagai BUT mulai dihitung pada saat tempat usaha tersebut dipersiapkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan persiapan (prepatory) atau penunjang (auxiliary) untuk pendirian tempat usaha dapat diperhitungkan sebagai keberadaan BUT, sepanjang kegiatan persiapan atau penunjang tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan melalui tempat usaha tersebut.

Penghentian sementara kegiatan usaha seperti karena cuaca tetap diperhitungkan sebagai keberadaan BUT. Suatu BUT dinyatakan tidak ada apabila tempat usaha tersebut (i) tidak dipergunakan lagi atau (ii) kegiatan usaha yang dijalankan tidak dilanjutkan lagi.

Baca Juga: Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang pernah terjadi dalam melakukan pengujian tersebut di atas (Baker, 2012).

  • Sebuah gudang yang telah disewa selama 13 tahun untuk penyimpanan barang dianggap sebagai BUT. Ini terdapat dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Pajak di Boeswana (Transvaal Associated Hide & Skin Merchants (Pty) Ltd (1967)).
  • Sebuah stand pada pameran perdagangan yang dilakukan secara teratur setiap tiga minggu dalam setahun dengan keadaan perusahaan tersebut memperoleh kontrak yang nilainya sangat signifikan juga dianggap telah memenuhi syarat sebagai BUT. Hal ini terdapat dalam putusan Pengadilan Pajak Kanada (Joseph Fowler v. M.N.R. (1990)).
  • Dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di Antwerpen menyebutkan bahwa restoran yang didirikan pada saat pertunjukkan bunga di Belanda, yang berlangsung hanya satu periode saja dalam tujuh bulan, dianggap telah memiliki BUT.
  • Di Pakistan, sebuah kantor, bengkel, dan gudang untuk perbaikan pesawat terbang, yang disewakan oleh perusahaan dianggap telah memiliki BUT.
  • Kepemilikan alamat surat di suatu negara (tanpa adanya kantor, saluran telepon, atau akun bank) dianggap tidak memiliki BUT. Hal ini diputus oleh Pengadilan Kanada atas kasus Consolidated Premium Iron Ores Ltd (1959).
  • Penyediaan tenaga kerja tidak menimbulkan BUT bagi perusahaan penyedia tenaga kerja, seperti yang dinyatakan oleh Authority for Advance Rulings di India pada kasus Tekniskil (Sendirian) Bhd. v Commissioner of Income Tax (1996).
  • Rig pengeboran yang berlabuh dan berpindah dari satu site ke site lain setiap beberapa bulan, dianggap tidak membentuk BUT menurut Lower Tax Court of Hague.
  • Dalam putusannya, Income Tax Appellate Tribunal di India dalam kasus Deputy Commissioner of Income Tax v Subsea Offshore Ltd (1998) menyatakan bahwa kapal yang berpindah-pindah tempat yang digunakan untuk memperbaiki jaringan pipa kapal selam, keberadaannya tidak menimbulkan BUT.

Lebih lanjut, dalam Diskusi Revisi Draf OECD 2012, para komentator dan praktisi memasukkan ‘minimum 6-month’ sebagai suatu bright line test, dengan rumusan sebagai berikut:

Since the place of business must be fixed, it also follows that a permanent establishment can be deemed to exist only if the place of business has a certain degree of permanency, i.e. if it is not of a purely temporary nature... Whilst the practices followed by member countries have not been consistent in so far as time requirements are concerned, experience has shown that permanent establishments normally have not been considered to exist in situations where a business that as maintained for less than six months (conversely, practice shows that there were many cases where a permanent establishment has been considered to exist where the place of business was maintained for a period longer than six months.).

Baca Juga: Apa Itu PAD?

Pada beberapa kasus, khususnya di Jerman, durasi minimum selama enam bulan merupakan persyaratan yang digunakan untuk menentukan tempat usaha sebagai suatu BUT. Dalam kasus Swiss Consultant, Pengadilan Administrasi Tinggi Austria memutus sengketa dari konsultan yang berasal dari Swiss, yang memberikan jasa terhadap kliennya yang berada di Austria selama sembilan bulan. Dalam putusannya, ruang kerja yang disediakan oleh klien tersebut dianggap telah memenuhi tempat usaha tetap dalam menentukan ada atau tidak adanya BUT (Williams, 2014).

Topik : kamus pajak, place of business test, bentuk usaha tetap
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Juni 2020 | 17:20 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 17 Juni 2020 | 19:20 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 15 Juni 2020 | 19:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 12 Juni 2020 | 20:09 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:03 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:00 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:45 WIB
PER-14/PJ/2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:30 WIB
KOTA DEPOK