KABUPATEN KATINGAN

Lonjakan Target Pajak Dikeluhkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Juli 2016 | 07:02 WIB
Lonjakan Target Pajak Dikeluhkan

KASONGAN, DDTCNews — Kepala Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Krisno Aminoto mengaku kewalahan memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terus naik setiap tahunnya.

Kebutuhan belanja daerah yang semakin naik diklaim menjadi penyebab kenaikan target setoran PKB setiap tahunnya. Tahun ini, target penerimaan PKB dipatok sebesar Rp21 miliar atau naik Rp3 miliar dibandingkan dengan tahun lalu.

Di wilayah seluas 17.500 km persegi ini terdapat beberapa wilayah yang sulit dijangkau, akibatnya menghambat proses pemungutan PKB. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PKB masih tergolong rendah.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Samsat Katingan telah melakukan berbagai upaya, seperti praktik jemput bola dengan mendatangi beberapa kecamatan terdekat yang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat. “Terus terang kita dibebani target yang tinggi dari sektor PBB,” kata Krisno.

Beberapa wilayah yang sulit dijangkau seperti, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, dan Kamipang. Diketahui sekitar 60% wilayah Katingan masih berupa hutan belukar dan hutan lebat, sebagian besar digunakan untuk perkebunan.

Sebagaimana dikutip prokal.co, hingga kini upaya jemput bola belum mampu menghasilkan penerimaan yang optimal. Menurut Krisno, dibutuhkan upaya bersama untuk bisa merealisasikan target tersebut.

Sebab, masalah itu tidak bisa terus dibiarkan begitu saja. "Perlu ada solusi pasti baik dari pihak Samsat maupun Pemkab Katingan," pungkasnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara