Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Lockdown Berlanjut, Serikat Pekerja Minta Pajak Kekayaan Diterapkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Lockdown Berlanjut, Serikat Pekerja Minta Pajak Kekayaan Diterapkan

Foto udara menunjukkan lalu lintas minimal di bundaran Kota Quezon, selama berlangsungnya penguncian dua minggu menyusul tingginya kasus positif virus corona (COVID-19), di Metro Manila, Filipina, Senin (9/8/2021). Gambari diambil menggunakan drone. ANTARA FOTO/REUTERS/Adrian Portugal/WSJ/djo

MANILA, DDTCNews - Kelompok pekerja Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) meminta pemerintah dan parlemen mengenakan pajak kekayaan pada para miliarder yang tetap mendapat banyak keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

Ketua BMP Leody de Guzman mengatakan pajak kekayaan akan membantu pemerintah menangani pandemi sekaligus melindungi kelompok miskin dan rentan. Dalam hal ini, pekerja menjadi bagian dari kelompok rentan karena pendapatannya menyusut akibat penerapan lockdown.

"Pajak kekayaan dapat digunakan untuk mendanai program pemulihan nasional yang adil dan memadai," katanya, dikutip Selasa (10/8/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

De Guzman menilai kelas pekerja, terutama dari sektor informal, menjadi kelompok yang menanggung beban paling berat akibat kebijakan lockdown. Pandemi juga menyebabkan tingkat PHK pada 2020 mencapai rekor tertinggi.

Saat ini, sambungnya, tingkat pengangguran tercatat berada pada level 7,7%. Dengan lockdown tahap ketiga saat ini, pemerintah memperkirakan akan 600.000 pekerja lagi yang terdampak.

Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pemulihan pekerja melalui program jaminan pekerjaan negara, memberikan subsidi untuk usaha kecil dan mikro, melakukan investasi yang agresif dalam infrastruktur kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

“Dengan berbagai kebutuhan belanja itu, pajak kekayaan bisa menjadi jawaban untuk menyediakan anggarannya,” tutur De Guzman.

BMP mengusulkan dua skema penerapan pajak kepada kelompok kaya. Pertama, memungut pajak kekayaan hanya satu kali kepada 50 orang dengan kekayaan teratas pada 2019 sebesar 25% dari kekayaan bersih 2019. Pajak yang dihimpun diperkirakan mencapai P1 triliun.

Kedua, menerapkan pajak tahunan atas rekening orang kaya yang nilainya mencapai miliaran peso. Dengan skema tersebut, penerimaan pajak kekayaan juga akan lebih berkelanjutan.

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

"Pemungutan pajak satu kali dapat dianggap sebagai tindakan darurat yang memungkinkan orang terkaya di negara ini berbagi beban untuk memulihkan perekonomian yang hancur akibat pandemi," ujar De Guzman seperti dilansir philstar.com. (rig)

Topik : filipina, lockdown, serikat pekerja, pajak kekayaan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 19:30 WIB
INGGRIS

Pajak Plastik Berlaku 2022, Pengusaha Ramai-Ramai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK