FILIPINA

Lockdown Berlanjut, Serikat Pekerja Minta Pajak Kekayaan Diterapkan

Dian Kurniati | Selasa, 10 Agustus 2021 | 11:30 WIB
Lockdown Berlanjut, Serikat Pekerja Minta Pajak Kekayaan Diterapkan

Foto udara menunjukkan lalu lintas minimal di bundaran Kota Quezon, selama berlangsungnya penguncian dua minggu menyusul tingginya kasus positif virus corona (COVID-19), di Metro Manila, Filipina, Senin (9/8/2021). Gambari diambil menggunakan drone. ANTARA FOTO/REUTERS/Adrian Portugal/WSJ/djo

MANILA, DDTCNews - Kelompok pekerja Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) meminta pemerintah dan parlemen mengenakan pajak kekayaan pada para miliarder yang tetap mendapat banyak keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

Ketua BMP Leody de Guzman mengatakan pajak kekayaan akan membantu pemerintah menangani pandemi sekaligus melindungi kelompok miskin dan rentan. Dalam hal ini, pekerja menjadi bagian dari kelompok rentan karena pendapatannya menyusut akibat penerapan lockdown.

"Pajak kekayaan dapat digunakan untuk mendanai program pemulihan nasional yang adil dan memadai," katanya, dikutip Selasa (10/8/2021).

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

De Guzman menilai kelas pekerja, terutama dari sektor informal, menjadi kelompok yang menanggung beban paling berat akibat kebijakan lockdown. Pandemi juga menyebabkan tingkat PHK pada 2020 mencapai rekor tertinggi.

Saat ini, sambungnya, tingkat pengangguran tercatat berada pada level 7,7%. Dengan lockdown tahap ketiga saat ini, pemerintah memperkirakan akan 600.000 pekerja lagi yang terdampak.

Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pemulihan pekerja melalui program jaminan pekerjaan negara, memberikan subsidi untuk usaha kecil dan mikro, melakukan investasi yang agresif dalam infrastruktur kesehatan masyarakat.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

“Dengan berbagai kebutuhan belanja itu, pajak kekayaan bisa menjadi jawaban untuk menyediakan anggarannya,” tutur De Guzman.

BMP mengusulkan dua skema penerapan pajak kepada kelompok kaya. Pertama, memungut pajak kekayaan hanya satu kali kepada 50 orang dengan kekayaan teratas pada 2019 sebesar 25% dari kekayaan bersih 2019. Pajak yang dihimpun diperkirakan mencapai P1 triliun.

Kedua, menerapkan pajak tahunan atas rekening orang kaya yang nilainya mencapai miliaran peso. Dengan skema tersebut, penerimaan pajak kekayaan juga akan lebih berkelanjutan.

"Pemungutan pajak satu kali dapat dianggap sebagai tindakan darurat yang memungkinkan orang terkaya di negara ini berbagi beban untuk memulihkan perekonomian yang hancur akibat pandemi," ujar De Guzman seperti dilansir philstar.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi