BERITA TERKINI
Update 2025, Apa Itu Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak?
Penyebab Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Batal Adakan Diskon Tarif Listrik 50%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
Genjot Ekonomi Kuartal II, Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Rp24 T
PPN Tiket Pesawat DTP Hadir Lagi, Anggarannya 430 Miliar
PER-11/PJ/2025 Perinci Syarat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
Coretax Akomodasi Pemberitahuan Pembukuan Pakai Bahasa Inggris
Pemerintah India Hidupkan Lagi Insentif Perpajakan untuk Eksportir
Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Mei 2025
RUU Pajak Trump Muat Klausul Retaliasi atas UTPR dan Pajak Digital
Update 2025, Apa Itu Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak?
Penyebab Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Batal Adakan Diskon Tarif Listrik 50%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya
Genjot Ekonomi Kuartal II, Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Rp24 T
PPN Tiket Pesawat DTP Hadir Lagi, Anggarannya 430 Miliar
PER-11/PJ/2025 Perinci Syarat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
Coretax Akomodasi Pemberitahuan Pembukuan Pakai Bahasa Inggris
Pemerintah India Hidupkan Lagi Insentif Perpajakan untuk Eksportir
Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Mei 2025
RUU Pajak Trump Muat Klausul Retaliasi atas UTPR dan Pajak Digital
Masuk
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Pungutan Komoditas
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Reportase
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Pungutan Komoditas
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Reportase
Masuk
Masuk/Daftar
KANAL DAN SUBKANAL
Beranda
Coretax
Semua Coretax
Berita
Semua Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Semua Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Semua Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Semua Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Semua Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Pungutan Komoditas
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Fokus
Semua Fokus
Reportase
Semua Reportase
PRODUK DDTC
DDTC Corporate
DDTCNews
DDTC Library
Perpajakan DDTC
DDTC Academy
Copyright © 2025 Tim DDTC Digital Transformation. Dilarang distribusi tanpa izin dari DDTC.
Konfirmasi Keluar
Apakah Anda yakin ingin keluar dari Akun Anda?
Batal
Keluar
Konfirmasi Keluar
Apakah Anda yakin ingin keluar dari Akun Anda?
Batal
Keluar
Literasi
Kutipan
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Bebas Itu Tak Ada Intervensi Eksekutif-Legislatif di Lembaga Peradilan
URL berhasil disalin
Redaksi DDTCNews
Selasa, 15 April 2025 | 18.15 WIB
Ukuran Teks
Teks Normal
Teks Sedang
Teks Besar
Ukuran Teks
Teks Normal
Teks Sedang
Teks Besar
0
2
Salin Link
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke X
Bagikan ke WhatsApp
Bagikan ke LinkedIn
Bagikan Berita
Salin Link
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke X
Bagikan ke WhatsApp
Bagikan ke LinkedIn
0
Masuk ke Akun DDTCNews
Gunakan akun DDTCNews untuk mengakses fitur ini.
Batal
Masuk
(
Disclaimer
)
Editor :
Sapto Andika Candra
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
Tag Terkait:
kutipan
tokoh
peradilan
Pengadilan Pajak
lembaga eksekutif
lembaga yudikatif
lembaga legislatif
URL berhasil disalin
Bagikan:
Kirim
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0/1000
Belum ada komentar.
Masuk ke Akun DDTCNews
Gunakan akun DDTCNews untuk mengakses fitur ini.
Batal
Masuk
Artikel Terkait
BENNO TOGLER DAN CHRISTOPH A. SCHALTEGGER:
Kepatuhan Wajib Pajak Juga Dipengaruhi oleh Perlakuan/Layanan Otoritas
Literasi
• 13 jam lalu
LITERATUR PAJAK
Muncul di Publikasi Global, Dua Profesional DDTC Ulas Sengketa Pajak
Literasi
• 30 Mei 2025
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Penyerahan CPO
Literasi
• 30 Mei 2025
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jual Beli Sepeda Motor
Literasi
• 28 Mei 2025
Terpopuler
KAMUS PAJAK
Apa Itu Wajib Pajak Strategis?
Literasi
• 21 Mei 2025
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
‘Profesi Pajak Mestinya Berdasarkan Kompetensi Dasar dan Keahlian’
Literasi
• 26 Mei 2025
LAPORAN FOKUS
Siapa Itu Dirjen Pajak dan Apa Tugasnya?
Literasi
• 27 Mei 2025
LITERATUR PAJAK
Muncul di Publikasi Global, Dua Profesional DDTC Ulas Sengketa Pajak
Literasi
• 30 Mei 2025
LITERATUR PAJAK
DDTC Kembali Wakili Indonesia dalam Diskursus Transfer Pricing Global
Literasi
• 26 Mei 2025
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (2)
Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Literasi
• 30 Mei 2025
TIPS PAJAK
Cara Daftarkan Objek PBB-P5L Via Coretax DJP
Literasi
• 22 Mei 2025
KOLABORASI LeIP-DDTC
Seperti Apa Kedudukan dan Kekhususan Pengadilan Pajak di Indonesia?
Literasi
• 20 Mei 2025
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Meluruskan Penerapan Prinsip Equal Treatment dalam Kompetensi Kuasa WP
Literasi
• 25 Mei 2025
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (3)
Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Literasi
• 31 Mei 2025
Terpopuler Lainnya
Artikel Terkait
BENNO TOGLER DAN CHRISTOPH A. SCHALTEGGER:
Kepatuhan Wajib Pajak Juga Dipengaruhi oleh Perlakuan/Layanan Otoritas
Literasi
• 13 jam lalu
LITERATUR PAJAK
Muncul di Publikasi Global, Dua Profesional DDTC Ulas Sengketa Pajak
Literasi
• 30 Mei 2025
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Penyerahan CPO
Literasi
• 30 Mei 2025
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jual Beli Sepeda Motor
Literasi
• 28 Mei 2025