Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Lihat Sikap Terbaru AS, Ini Pandangan BKF Soal Konsensus Pajak Digital

A+
A-
3
A+
A-
3
Lihat Sikap Terbaru AS, Ini Pandangan BKF Soal Konsensus Pajak Digital

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpandangan adanya sinyal positif dalam negosiasi antaryurisdiksi untuk mencapai konsensus atas Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) di bawah koordinasi OECD.

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memberikan posisinya atas Pillar 1 mengenai pemajakan ekonomi digital dan Pillar 2 mengenai penetapan tarif pajak minimum global.

"Hal ini tentunya positif dalam mendukung pencapaian konsensus global atas proposal Pillar 1 dan Pillar 2," ujar Oka, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Keterangan yang Harus Termuat dalam Bukti Pot/Put Unifikasi

Bila dibandingkan dengan tahun lalu ketika masih dipimpin Donald Trump, AS belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap Pillar 1 dan Pillar 2. AS bahkan sempat mundur dari pembahasan pada tahun lalu karena memilih untuk fokus dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan penanganan pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden cenderung lebih akomodatif. Safe harbour approach yang sebelumnya diusulkan AS atas Pillar 1 telah dicabut. Meski demikian, AS masih memiliki sikap dan pandangan tersendiri atas kedua proposal, terutama Pillar 1.

Dalam dokumen Steering Group of the Inclusive Framework Meeting: Presentation by the United States tertanggal 8 April 2021, AS menginginkan hanya kurang dari 100 perusahaan yang memenuhi revenue threshold dan profit margin dan terdampak proposal Pillar 1.

Baca Juga: Kantor Pajak Ini Gelar Tax Goes to Campus, Ini Pesannya

Jumlah perusahaan perlu diminimalisasi agar skema pajak yang tertuang pada Pillar 1 secara administratif mudah diimplementasikan. AS berpandangan proposal Pillar 1 seharusnya hanya mencakup korporasi internasional dengan pendapatan dan laba besar tanpa memandang sektor usahanya.

Mengenai proposal Pillar 2, AS menyatakan dukungan penuh atas proposal tersebut demi mencegah terjadinya race to the bottom akibat perang tarif pajak korporasi. Proposal ini diharapkan dapat memperkuat penerapan tarif pajak korporasi minimum sebesar 21% yang rencananya akan dikenakan AS atas perusahaan multinasional yang bermarkas di Negeri Paman Sam.

Khusus untuk Indonesia, Oka mengatakan pemerintah berharap konsensus dapat memberikan keadilan bagi bisnis konvensional dan digital, pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta negara pasar dan negara domisili.

Baca Juga: Cari Sumber PAD Baru, Pemda Disarankan Perluas Retribusi

Selanjutnya, Indonesia berharap skema pada proposal perlu lebih sederhana agar mudah diimplementasikan perusahaan multinasional yang terdampak serta otoritas pajak. Indonesia juga berharap konsensus memberikan kepastian hukum sehingga dapat menghindari timbulnya sengketa. (kaw)

Topik : BKF, Kemenkeu, konsensus global, pajak digital, Amerika Serikat, AS, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL