Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lagi, Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Awal Disoal BPK

A+
A-
7
A+
A-
7
Lagi, Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Awal Disoal BPK

Ilustrasi. (BPK)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tahun selanjutnya yang diakui oleh pemerintah sebagai penerimaan pajak tahun berjalan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, BPK mencatat Ditjen Pajak (DJP) belum menyajikan kewajiban yang timbul dari pembayaran di muka atas angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2021 yang diterima pada kuartal IV/2020.

"Hasil pengujian database MPN tahun 2020 atas transaksi penyetoran PPh Pasal 25, diketahui terdapat pembayaran angsuran PPh Pasal 25 di tahun 2020 untuk masa pajak tahun 2021 senilai Rp428,03 miliar," sebut BPK, dikutip pada Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Temuan tersebut serupa dengan temuan BPK yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2019.

Kala itu, BPK mencatat adanya pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan untuk tahun pajak 2020 yang diakui sebagai pendapatan tahun pajak 2019. Nilai dari PPh Pasal 25/29 Badan 2020 yang diakui oleh pemerintah sebagai penerimaan tahun 2019 tersebut mencapai Rp292,03 miliar.

Atas temuan pada 2019 tersebut, BPK merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian untuk penyempurnaan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan buletin teknis, khususnya mengenai pendapatan perpajakan laporan operasional (LO) yang berkaitan dengan penyetoran pajak yang mendahului masa pajak dan tahun pajak yang seharusnya.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Sementara itu, DJP sesungguhnya telah melakukan kajian. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 Paragraf 22, pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului oleh penagihan.

Dengan demikian, setoran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh wajib pajak sebelum masa pajak terutang adalah hak yang diterima oleh pemerintah.

Namun, BPK berpandangan kajian yang dilakukan DJP belum secara komprehensif memberikan penjelasan yang memadai untuk menyempurnakan SAP dan buletin teknis terkait, khususnya tentang pendapatan perpajakan LO sehubungan dengan hak pemerintah atas setoran pajak yang mendahului masa pajak yang seharusnya. (rig)

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

Topik : PPh Pasal 25, Ditjen Pajak, DJP, BPK, audit, LHP, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:34 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Biar Siap Hadapi SP2DK, Wajib Pajak Perlu Terapkan PPKM

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:35 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Penting untuk Wajib Pajak, Kelola Risiko Kepatuhan Anda

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP