KEBIJAKAN CUKAI

Kudus Jadi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau Pertama di Indonesia

Dian Kurniati | Senin, 19 Juni 2023 | 09:43 WIB
Kudus Jadi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau Pertama di Indonesia

Buruh melinting rokok Sigaret Kretek Tangan di salah satu pabrik rokok, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (31/5/2023). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.

KUDUS, DDTCNews - Kawasan industri hasil tembakau (KIHT) Kudus di Jawa Tengah telah resmi menjadi aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT) pertama di Indonesia.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah DIY Bobby Situmorang mengatakan APHT merupakan pemusatan pabrik hasil tembakau skala kecil dalam suatu tempat, lokasi, atau kawasan tertentu agar lebih berkembang. APHT Kudus diresmikan sebagai upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha pabrik hasil tembakau pada skala industri kecil dan menengah.

"Pemusatan ini adalah fasilitas dari pemerintah kepada pabrik kecil yang sebelumnya tersebar menjadi terkonsentrasi di suatu tempat, sehingga diharapkan para pelaku usaha dapat terus berkembang dan yang sebelumnya ilegal menjadi legal," katanya, dikutip pada Senin (19/6/2023).

Baca Juga:
Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

Bobby mengatakan pemerintah telah menerbitkan PMK 22/2023 yang mengubah nama KIHT menjadi APHT. Peresmian KIHT Kudus sebagai APHT dilakukan berdasarkan KMK Nomor 081/WBC.10/2023 pada 13 Juni 2023.

Perubahan status KIHT Kudus menjadi APHT diberikan kepada Koperasi Jasa Sigaret Langgeng Sejahtera sebagai penyelenggara APHT. APHT Kudus berlokasi di lingkungan industri kecil industri hasil tembakau (LIK-IHT) Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kudus dengan luas 20.000 meter persegi.

Bobby menyebut Kanwil Bea Cukai Jateng DIY terus menyosialisasikan ketentuan APHT guna meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha pabrik hasil tembakau skala IKM. Di sisi lain, dia juga meminta seluruh pemerintah daerah turut membantu pemenuhan izin berusaha yang dibutuhkan.

Baca Juga:
Apa Saja Syarat Pengusaha Pabrik Peroleh Penundaan Pembayaran Cukai?

"Sasaran dari diterbitkannya peraturan ini adalah IKM dan UMKM. Selain meningkatkan daya saing dari produksi hasil tembakau, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha dan mengurangi BKC ilegal," ujarnya.

PMK 22/2023 mengubah nama kawasan KIHT menjadi APHT. APHT merupakan pengumpulan atau pemusatan pabrik dalam suatu tempat, lokasi, atau kawasan tertentu. APHT dibentuk untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pengusaha pabrik.

Pengusaha yang menjalankan kegiatan di tempat diselenggarakannya APHT bakal diberikan berbagai kemudahan mencakup perizinan di bidang cukai, produksi barang kena cukai (BKC), serta pembayaran cukai.

Baca Juga:
Tahukah Anda, Bea Cukai Punya Unit Berisi Anjing Pelacak?

Soal perizinan di bidang cukai, kemudahan yang diberikan berupa pengecualian dari ketentuan memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha, yang akan digunakan sebagai pabrik hasil tembakau, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Salah satu pertimbangan perubahan KIHT menjadi APHT di antaranya beberapa daerah yang tertarik mendirikan KIHT, tetapi kesulitan memenuhi ketentuan dan persyaratan seperti luas lahan 5 hektare. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 18 Juni 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

Senin, 17 Juni 2024 | 20:00 WIB KEPABEANAN DAN CUKAI

Tahukah Anda, Bea Cukai Punya Unit Berisi Anjing Pelacak?

Senin, 17 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas Kepabeanan Ampuh Dorong Ekonomi, Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Rabu, 19 Juni 2024 | 07:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Lunasi Kurang Bayar, WP Bakal Punya 2 Opsi ketika Coretax Diterapkan

Selasa, 18 Juni 2024 | 20:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Ada Fitur bagi Wajib Pajak dengan Laporan Keuangan XBRL

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Bagaimana Pembetulan SPT Tahun Pajak Sebelumnya?

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

DJP Blokir Rekening Penunggak secara Serentak, Saldonya Rp51 Miliar