Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

A+
A-
3
A+
A-
3
Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan terdapat beberapa kriteria dokumen yang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai sebagaimana tercantum dalam UU Bea Meterai.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono menjelaskan fasilitas pembebasan tersebut diberikan terhadap dokumen yang seharusnya menjadi objek bea meterai, tetapi digunakan untuk hal tertentu.

“Misa, dokumen pengalihan hak atas tanah. Nah, tanahnya itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di lokasi bencana. Nah kan ada kondisi tertentu makanya dibebaskan deh dari bea meterai,” katanya dalam Instagram @pajakdjpbanten, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Baca Juga: Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Ketentuan pembebasan bea meterai atas dokumen tersebut diatur terperinci dalam Pasal 22 ayat (1) UU No, 10/2022 tentang Bea Meterai. Setidaknya terdapat 4 dokumen yang dapat dibebaskan dari pengenaan bea meterai.

Pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam.

Bencana alam yang dimaksud merupakan bencana alam yang telah mendapat status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah untuk penanggulangan bencana.

Baca Juga: Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial.

Pelaksanaan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dapat dilakukan dengan cara wakaf, hibah kepada badan keagamaan atau badan sosial, dan pembelian yang dilakukan oleh badan keagamaan atau badan sosial.

Badan keagamaan tersebut harus telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta terdata di Kementerian Agama. Sementara itu, untuk badan sosial harus terdaftar di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial.

Baca Juga: Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Ketiga, dokumen yang digunakan untuk mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.

Dokumen tersebut berasal dari transaksi surat berharga di pasar perdana, bursa efek, pasar alternatif, penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif atau layanan urun dana.

Keempat, dokumen terkait dengan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Pembebasan tersebut diberikan dalam hal organisasi internasional atau perwakilan negara asing tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. (Fikri/rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU Bea meterai, bea meterai, kanwil DJP banten, pajak dokumen, dokumen, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Januari 2023 | 09:45 WIB
EDUKASI PAJAK

Mengenal Resale Price Method dalam Transfer Pricing

Senin, 30 Januari 2023 | 09:30 WIB
KOTA TANGERANG

Dorong WP Manfaatkan Diskon PBB, Pemkot Ini Sediakan Loket Keliling

Senin, 30 Januari 2023 | 09:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Restitusi PPN Dipercepat Bantu Cash Flow, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham