REORGANISASI DJP

KPP Madya Baru akan Perkuat Pengawasan WP Kaya

Muhamad Wildan | Sabtu, 26 Juni 2021 | 13:01 WIB
KPP Madya Baru akan Perkuat Pengawasan WP Kaya

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam wawancara DDTCNews beberapa waktu lalu. Penambahan KPP Madya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP) akan mengotimalkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tergolong kaya atau high wealth individual (HWI) beserta grup usahanya. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Penambahan KPP Madya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP) akan mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tergolong kaya atau high wealth individual (HWI) beserta grup usahanya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan KPP Madya baru sudah mulai dibentuk sehingga pelayanan terhadap wajib pajak orang pribadi beserta grup usahanya menjadi lebih baik.

"Kami kemarin telah membentuk KPP Madya baru untuk mengumpulkan sehingga pelayanan terhadap wajib pajak yang berkelompok dalam satu grup dan pemiliknya menjadi lebih mudah dan pengawasan lebih baik," ujar Suryo, Senin (21/6/2021).

Baca Juga:
Ada 19,27 Juta WP yang Wajib Lapor SPT Tahunan 2023, DJP Fokus Hal Ini

Suryo mengatakan data internal dan eksternal akan dimanfaatkan dalam melaksanakan pengawasan. Compliance risk management (CRM) akan dioptimalkan untuk menentukan prioritas pengawasan DJP terhadap wajib pajak.

Merujuk pada Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2020, optimalisasi pengawasan wajib pajak kaya atau HWI berserta grup usahanya adalah salah satu dari 7 rencana aksi DJP pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

"Mengingat besarnya potensi pajak wajib pajak high wealth individual dan kedudukannya sebagai beneficial owner dari seluruh bisnis yang dijalankan, DJP telah mengusulkan agar menjadi salah satu arah kebijakan Renstra DJP 5 tahun ke depan," tulis DJP pada Lakin DJP 2020.

Baca Juga:
DJP: Kenaikan Tarif PPN 2025 Pertimbangkan Faktor Politik dan Ekonomi

Untuk mengoptimalkan pengawasan, DJP baru saja membentuk 18 KPP Madya baru guna meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan ini, jumlah KPP Madya DJP di Indonesia bertambah menjadi 38 KPP Madya.

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, KPP Madya sekarang memiliki 6 seksi pengawasan yang secara aktif mengadministrasikan 2.000 wajib pajak. Jumlah seksi yang mengawasi wajib pajak tersebut bertambah dari yang sebelumnya sebanyak 3 seksi waskon.

Berbeda dengan KPP Madya sebelum dilaksanakannya reorganisasi instansi vertikal, kali ini KPP Madya juga turut mengadministrasikan wajib pajak orang pribadi. Sebelum reorganisasi instansi vertikal, hanya wajib pajak badan yang diadministrasikan oleh KPP Madya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi