BERITA TERKINI
YOGYAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memandang pembentukan BUMN ekspor merupakan langkah pemerintah dalam memerangi praktik profit shifting.
Selama ini, pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, meningkatkan kapasitas kantor pajak dalam mendeteksi profit shifting, serta meningkatkan kapasitas pemidanaan atas manipulasi transfer pricing. Namun, langkah tersebut belum berhasil menekan praktik profit shifting.
"Kalau mau mengubah sebuah PR besar, ya harus berani ambil keputusan yang radikal," ujar Bimo dalam seminar Kompak yang digelar oleh Pusdiklat Pajak dan FEB UGM dengan topik Implementasi Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax): Tantangan dan Kesiapan Indonesia, dikutip pada Jumat (22/5/2026).
Bimo menuturkan Ditjen Pajak (DJP) selaku eksekutor akan mendukung kebijakan ekspor 1 pintu melalui BUMN ekspor bentukan Danantara tersebut.
"Sebelum kebijakan diputuskan kita support, kita saran, boleh. Tapi ketika sudah diputuskan, kita harus dukung dan amankan," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah bakal mewajibkan eksportir SDA strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy, untuk menjual SDA dimaksud kepada BUMN ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
PT Danantara Sumber Daya Indonesia nantinya bakal menjadi eksportir tunggal yang berwenang mengekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy dari korporasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan ini akan menekan praktik manipulasi transfer pricing dan under invoicing.
"Jadi kalau ditanya Indonesia untung atau tidak dengan melakukan kebijakan seperti ini. Saya kan menteri keuangan, Jadi saya pengen dapat profit sharing atau biaya, pemasukan dari import tax yang sesuai dengan yang dilakukan," tutur Purbaya. (rig)
