Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Konsep BUT Elektronik Diperkenalkan

A+
A-
0
A+
A-
0

ISTANBUL, DDTCNews – Pemerintah Turki memperkenalkan konsep ‘bentuk usaha tetap (BUT) elektronik’ (electronic permanent establishment) guna menjawab tantangan pajak ekonomi digital yang kian berkembang.

Konsep baru itu tercantum dalam Pasal 129 dan 130 draf amandemen ketentuan pajak Turki (Tax Procedural Law No. 213), dengan menyebutkan dua istilah baru, yakni ‘electronic taxpayer’ dan ‘electronic place of business’.

Ketentuan baru tersebut sekaligus merefleksikan Base Erosion on Profit Shifting (BEPS) Action 7, yaitu suatu aksi untuk mencegah adanya penghindaran artifisial status BUT melalui celah-celah dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty).

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

“Penggunaan internet, intranet, atau sarana telekomunikasi sejenis untuk aktivitas komersial, industri, atau profesional yang menciptakan tempat bisnis elektronik dan menghasilkan laba dari aktivitasnya, akan dikenakan pajak di Turki,” bunyi Pasal 130 draf ketentuan tersebut.

Peningkatan arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, telah memicu terciptanya model bisnis global perusahaan multinasional yang didesain sedemikian rupa, untuk suatu tujuan yaitu menghindari timbulnya BUT di negara sumber.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya beban pajak tambahan yang dikenakan di negara sumber dari adanya BUT tersebut. Pasalnya, ada atau tidaknya BUT, menentukan apakah suatu perusahaan asing harus membayar pajak di negara tersebut atau tidak.

Baca Juga: Ada 19 P3B Indonesia yang Direvisi Tahun Ini

Penghindaran status BUT menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan pajak di suatu negara. Dengan ketentuan baru itu, seperti dilansir internationaltaxreview.com, Turki berharap kepatuhan pajak perusahaan multinasional, khususnya perusahaan media sosial, di negaranya dapat meningkat.

Turki adalah salah satu pendiri Organization of Economic Co-ordination and Development (OECD) sekaligus anggota the Group of Twenty (G20). Sejak 2013, kedua organisasi itulah yang menggagas proyek BEPS Action Plan guna menangkal praktik penghindaran dan penggerusan basis pajak. (Bsi)

Baca Juga: Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini

Ketentuan baru tersebut sekaligus merefleksikan Base Erosion on Profit Shifting (BEPS) Action 7, yaitu suatu aksi untuk mencegah adanya penghindaran artifisial status BUT melalui celah-celah dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty).

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

“Penggunaan internet, intranet, atau sarana telekomunikasi sejenis untuk aktivitas komersial, industri, atau profesional yang menciptakan tempat bisnis elektronik dan menghasilkan laba dari aktivitasnya, akan dikenakan pajak di Turki,” bunyi Pasal 130 draf ketentuan tersebut.

Peningkatan arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, telah memicu terciptanya model bisnis global perusahaan multinasional yang didesain sedemikian rupa, untuk suatu tujuan yaitu menghindari timbulnya BUT di negara sumber.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya beban pajak tambahan yang dikenakan di negara sumber dari adanya BUT tersebut. Pasalnya, ada atau tidaknya BUT, menentukan apakah suatu perusahaan asing harus membayar pajak di negara tersebut atau tidak.

Baca Juga: Ada 19 P3B Indonesia yang Direvisi Tahun Ini

Penghindaran status BUT menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan pajak di suatu negara. Dengan ketentuan baru itu, seperti dilansir internationaltaxreview.com, Turki berharap kepatuhan pajak perusahaan multinasional, khususnya perusahaan media sosial, di negaranya dapat meningkat.

Turki adalah salah satu pendiri Organization of Economic Co-ordination and Development (OECD) sekaligus anggota the Group of Twenty (G20). Sejak 2013, kedua organisasi itulah yang menggagas proyek BEPS Action Plan guna menangkal praktik penghindaran dan penggerusan basis pajak. (Bsi)

Baca Juga: Pengesahan MLI oleh Indonesia, Download Aturannya di Sini
Topik : pajak ekonomi digital, turki, BUT elektronik, pajak internasional, P3B
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Kamis, 16 Januari 2020 | 18:20 WIB
THAILAND
Jum'at, 17 Januari 2020 | 14:22 WIB
VIETNAM
Kamis, 16 Januari 2020 | 09:41 WIB
Perang Dagang AS dan China
Kamis, 16 Januari 2020 | 14:05 WIB
PRANCIS
Kamis, 16 Januari 2020 | 15:19 WIB
INSENTIF PAJAK AS
Kamis, 16 Januari 2020 | 16:05 WIB
INSENTIF PAJAK TAMBANG GHANA
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT