Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Sebuah pesawat lepas landas dari Bandara Billy Bishop setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan penumpang diwajibkan mendapatkan vaksin COVID-19 untuk bisa terbang, menaiki kapal dan kereta antar provinsi, di Toronto, Kanada, Rabu (6/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Osorio/HP/djo

OTTAWA, DDTCNews - Tambahan penerimaan pajak yang bakal diterima pemerintah Kanada akibat tercapainya konsensus atas Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) diprediksi mencapai CA$4,5 miliar atau Rp51,1 triliun per tahun.

Namun, estimasi tersebut belum sepenuhnya akurat mengingat masih terdapat beberapa klausul spesifik yang belum disepakati pada kedua proposal.

Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland menyampaikan potensi penerimaan pajak yang diterima negaranya dari kesepakatan 2 pilar tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral.

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

"Berdasarkan penghitungan kami, DST akan menghasilkan penerimaan sebesar US$700 juta per tahun. Dengan demikian, secara nominal konsensus lebih menguntungkan untuk Kanada," ujar Freeland, dikutip Rabu (20/10/2021).

Bila konsensus dapat tercapai dan multilateral convention (MLC) dari kedua pilar dapat disepakati pada tahun depan, Pilar 1 dan Pilar 2 ditargetkan akan mulai diimplementasikan pada 2023.

Namun, Kanada berencana akan mengenakan DST bila konsensus tak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, DST yang awalnya akan dikenakan pada 2022 diputuskan untuk ditunda hingga 2024.

Baca Juga: Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Bila konsensus benar-benar bisa diterapkan pada 2023, barulah Kanada akan mencabut ketentuan DST dengan tarif 3% tersebut. Freeland berharap konsensus bisa tercapai pada 2022 sehingga seluruh kebijakan yang direncanakan dapat diterapkan mulai 2023.

"Saya berharap konsensus internasional dapat benar-benar tercapai karena sesungguhnya itu adalah opsi terbaik bagi Kanada dan masyarakat Kanada," ujar Freeland seperti dilansir cbc.ca. (sap)

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB
Topik : pajak internasional, konsensus pajak global, pajak digital, digital economy, Kanada

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

Selasa, 30 November 2021 | 13:30 WIB
KOREA SELATAN

Korea Selatan Berencana Pajaki NFT Mulai Tahun Depan

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker