KANADA

Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Muhamad Wildan | Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:00 WIB
Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

Sebuah pesawat lepas landas dari Bandara Billy Bishop setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan penumpang diwajibkan mendapatkan vaksin COVID-19 untuk bisa terbang, menaiki kapal dan kereta antar provinsi, di Toronto, Kanada, Rabu (6/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Osorio/HP/djo

OTTAWA, DDTCNews - Tambahan penerimaan pajak yang bakal diterima pemerintah Kanada akibat tercapainya konsensus atas Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) diprediksi mencapai CA$4,5 miliar atau Rp51,1 triliun per tahun.

Namun, estimasi tersebut belum sepenuhnya akurat mengingat masih terdapat beberapa klausul spesifik yang belum disepakati pada kedua proposal.

Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland menyampaikan potensi penerimaan pajak yang diterima negaranya dari kesepakatan 2 pilar tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral.

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

"Berdasarkan penghitungan kami, DST akan menghasilkan penerimaan sebesar US$700 juta per tahun. Dengan demikian, secara nominal konsensus lebih menguntungkan untuk Kanada," ujar Freeland, dikutip Rabu (20/10/2021).

Bila konsensus dapat tercapai dan multilateral convention (MLC) dari kedua pilar dapat disepakati pada tahun depan, Pilar 1 dan Pilar 2 ditargetkan akan mulai diimplementasikan pada 2023.

Namun, Kanada berencana akan mengenakan DST bila konsensus tak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, DST yang awalnya akan dikenakan pada 2022 diputuskan untuk ditunda hingga 2024.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Bila konsensus benar-benar bisa diterapkan pada 2023, barulah Kanada akan mencabut ketentuan DST dengan tarif 3% tersebut. Freeland berharap konsensus bisa tercapai pada 2022 sehingga seluruh kebijakan yang direncanakan dapat diterapkan mulai 2023.

"Saya berharap konsensus internasional dapat benar-benar tercapai karena sesungguhnya itu adalah opsi terbaik bagi Kanada dan masyarakat Kanada," ujar Freeland seperti dilansir cbc.ca. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi