Ernest Douwes Dekker dan Kartun-kartun Pajaknya

AGUSTUS menjadi momentum untuk kembali menengok perjalanan para tokoh pergerakan nasional. Namun, alih-alih mengulang cerita yang sudah banyak dikenal, ada sisi lain dari perjuangan mereka yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya datang dari Ernest François Eugène Douwes Dekker (1879–1950) alias Nest alias DD—yang kelak berganti nama menjadi Danudirja Setiabudi.

Nama DD biasanya lekat dengan dua hal. Pertama, ia kerap disangka sebagai Multatuli, penulis novel legendaris Max Havelaar yang menguliti eksploitasi dan praktik tanam paksa yang menyengsarakan pribumi. Memang nama marganya sama, tetapi orangnya berbeda. Multatuli adalah nama samaran Eduard Douwes Dekker, paman buyut DD. Kedua, image DD cenderung unidimensional: tokoh pergerakan nasional. Itu melulu yang diulang-ulang!

Memang, sih, sepak terjangnya bersama Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) amat mencolok. Tiga serangkai itu memotori nasionalisme universal lewat pendirian partai politik pertama di Hindia Belanda tahun 1912: Indische Partij. Mereka mengusung semboyan ‘Indie voor Indie’ (Hindia untuk Hindia) dan terbuka untuk seluruh ras.

Namun sejatinya, DD punya sisi-sisi lain yang jarang dibicarakan dalam kiprah anti-kolonialnya. Ia sebenarnya juga seorang pendidik (pendiri Ksatrian Instituut) sekaligus jurnalis yang sangat kritis. Itu pun belum semua. Sebab ternyata, pria berdarah Belanda-Jerman-Jawa ini pernah menyampaikannya melalui goresan pena sebagai kartunis.

Ernest Douwes Dekker alias Danudirja Setiabudi (sumber gambar: Wikipedia)

Akar Kritis Ernest Douwes Dekker

Lulus dari HBS (setingkat SMA), pria kelahiran Pasuruan ini sempat menjadi pegawai di kebun kopi dan pabrik gula di Jawa Timur. Pada masa-masa itu, Jawa sebenarnya relatif damai setelah Pangeran Diponegoro berhasil dijinakkan. Tak ada peperangan atau konflik besar lagi antara kaum pribumi dan rezim kolonial.

Namun, DD justru belajar langsung soal kesewenang-wenangan kolonial lewat mata kepalanya sendiri. Akibat sering membela buruh pribumi yang didiskriminasi, ia pun harus berkonflik dengan atasannya sendiri. Dari situlah akhirnya ia memutuskan untuk berhenti (Douwes Dekker: Sang Inspirator Revolusi – Tempo, 2012, h.8; Hindia Bawah Tanah: Ernest Douwes Dekker dan Anarkisme Zaman Kolonial – Dani & Putra, 2026, h.78–81).

Saat menginjak usia 20 tahun, DD pergi ke Afrika Selatan untuk menjadi tentara sukarelawan Belanda melawan Inggris di Perang Boer. Walau jauh dari tanah kelahirannya, ia masih sempat menulis surat (semacam reportase) kepada teman-temannya di Batavia.

Pada fase hidupnya ini, sebenarnya DD masih menjadi pengabdi monarki Belanda. Salah satu suratnya yang sempat terbit di surat kabar Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie tercatat mengandung ekspresi rasa hormatnya pada Ratu Wilhelmina (Dani & Putra, 2026, h.83).

Barulah setelah Belanda kalah perang dan ia pulang ke Hindia Belanda tahun 1903, DD mulai mendapat aufklarung. Pencerahan.

DD kemudian bekerja menjadi reporter dari Batavia untuk surat kabar asal Semarang, De Locomotief. Di sana, ia digembleng oleh jurnalis senior De Locomotief, Pieter Brooshooft. Kebetulan, Brooshooft punya pandangan yang kritis terhadap penjajahan Belanda.

Dari De Locomotief, DD sempat sandar sebentar ke Soerabaiasch Handelsblad, sebelum menjadi awak redaksi Bataviaasch Nieuwsblad (The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E Douwes Dekker – van der Veur, 2006, h.89-90).

Meski tak terafiliasi dengan organisasi tertentu, Bataviaasch Nieuwsblad pada masanya menjadi corong aspirasi politik kaum Indo (peranakan Eropa-pribumi). Surat kabar ini juga berani mengkritik praktik kolonialisme di Hindia Belanda. DD pun sampai bisa bikin tulisan investigatif tentang kasus kelaparan di Indramayu (12/6/1903) yang sempat bikin gempar. Tak heran jika akhirnya Hoofdredacteur (Redaktur Utama) memberinya ruang berekspresi lebih, yakni mengisi kartun editorial Bataviaasch Nieuwsblad.

Dari amatan penulis terhadap arsip koran tersebut di situs arsip Delpher, DD mulai ngartun sejak 7 Maret 1908 hingga 10 Juli 1909. Total, ada 43 kartun yang terpublikasi di sana bertanda tangan “DD”. Menariknya, tiga kartun di antaranya berkaitan dengan kebijakan pajak dan fiskal kolonial di Hindia Belanda.

DD Mengecam Pelbagai Kebijakan Pajak dan Fiskal Kolonial

Seperti kakek tak langsungnya, Multatuli, DD juga pernah menulis novel yang mengkritisi kesewenang-wenangan kolonial dalam implementasi pajak serta penggunaannya. Judulnya Siman den Javaan: Een roman van rijst, dividend en menschelijkheid (Siman Si Orang Jawa: novel tentang nasi, dividen, dan humanisme).

Meski tak se-catchy Max Havelaar, novel yang terbit di Belanda pada1908 tersebut didasari atas investigasinya terkait dengan kasus manipulasi pajak panen yang merugikan kaum bumiputera.

Jadi, merujuk pada Pasal 8 Ordonansi 1836, para petani wajib menyerahkan 20% hasil panennya kepada tuan tanah. Namun, lemahnya pengawasan membuka ruang penyalahgunaan. Terlebih, Pasal 11 memberikan hak kepada tuan tanah untuk menentukan kualitas padi yang disetorkan. Ketentuan ini kemudian dimanfaatkan untuk memaksa petani menyerahkan beras putih berkualitas tinggi dan siap ekspor, bukan gabah yang baru dipanen.

Dari penelusuran matematis DD, selama 50 tahun sejak 1850, aturan tersebut telah merugikan kaum petani pribumi hingga 1 juta gulden! Dalam kurs sekarang, angkanya berkisar Rp1,6 triliun.

Walau kerugian 50 tahun itu hanya setara satu hari operasional program Makan Bergizi Gratis pada 2026, tetap saja kerugian tersebut besar hitungannya bagi kaum pribumi waktu itu yang hidup melarat lagi harus bekerja sangat keras. Mau menolak dan melawan penerapan skema ini pun susah karena aparat kolonial tak sungkan menjatuhkan hukuman (van der Veur, 2006, h.96-8).

Dari temuan kurang mengenakkan itu ditambah dengan keberpihakan Bataviaasch Nieuwsblad pada kaum Indo, tak heran kalau DD ikut vokal ketika pemerintah kolonial menerapkan Ordonansi Pajak Pendapatan (Ordonantie op de Inkomstenbelasting) 1908.

Sebagai gambaran, peraturan ini merupakan pengembangan dari Patentrecht, yakni pajak atas pendapatan dan laba di Nusantara yang mulai berlaku pada 1878. Nantinya, Ordonansi Pajak Pendapatan 1908 ini diperbaiki jadi Ordinansi Pajak Pendapatan 1920 yang berlaku untuk semua golongan penduduk di Hindia Belanda (Dasar-Dasar Hukum Pajak – Taufik, 2022, h.8).

Kembali lagi ke Ordonansi Pajak Pendapatan 1908. Peraturan ini muncul salah satunya karena pemerintah kolonial sedang butuh dana segar untuk membiayai program-program ambisiusnya, di antaranya Pax Nederlandica dan Politik Etis.

Pax Nederlandica merupakan penaklukan Nusantara agar ‘kondusif’ (tunduk pada Kerajaan Belanda lewat senjata). Sementara Politik Etis merupakan program untuk ‘berterima kasih’ pada kaum pribumi dengan menyediakan akses ke pendidikan, pembangunan irigasi untuk pertanian, serta pemerataan penduduk.

Kendati turut melahirkan sejumlah tokoh intelektual dan pergerakan nasional, program Politik Etis sebenarnya lebih melayani kepentingan ekonomi dan kestabilan politik di tanah koloni. Ernest Douwes Dekker pun pernah mengkritik Politik Etis yang ia anggap sekadar makeup pemerintah koloni.

Tidak ada rasa etis yang bangsa Belanda tunjukkan—kata DD dalam tulisannya tahun 1908—ketika ada monopoli opium, sistem peradilan dan hukum yang menyedihkan, perlakuan buruk pada penduduk di luar Jawa, serta beban perpajakan (Dani & Putra, 2026, h.87).

Mirisnya, periode 1891–1900, kas Hindia Belanda kondisinya defisit 50 jutaan gulden (From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942 – Wahid, 2013, h.39). Oleh karena itu, makin kuatlah motif pemerintah kolonial untuk mulai memungut pajak penghasilan kaum Eropa.

Sebagai konteks tambahan, pada dekade berikutnya pun (1901–1910) kas negara masih minus 40 juta gulden. Makin seram lagi realitanya karena era keemasan surplus fiskal Hindia Belanda (seperti periode 1851–1880) nyatanya tak pernah terulang lagi.

Merujuk pada Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1908, semua kaum Eropa—yang totok maupun Indo, pejabat maupun pegawai negeri biasa—yang penghasilannya di atas 900 gulden/tahun wajib bayar pajak penghasilan 2% (Empire of Improvisation: Taxation and Governance in Colonial Indonesia – Manseh, 2026, h.104–5; Central Tax Evolution in Indonesia and Islamic Economic Perspective Central Tax – Choirunnisak, 2023, h.28).

DD, yang tampaknya ikut kegerahan karena terpaksa ikut membiayai program-program ambisius rezim kolonial, lantas mengemas realitas tersebut dalam kartun berikut:

Kartun editorial Ernest Douwes Dekker di Bataviaasch Nieuwsblad, Sabtu, 9 Mei 1908, h.25
(restorasi: Institut Humor Indonesia Kini/IHIK3)

Kartun tersebut berangkat dari penggalan kisah Prometheus. Dalam mitologi Yunani, Prometheus diceritakan sebagai titan yang mencuri api dari Zeus untuk diberikan pada umat manusia. Zeus yang marah lantas menghukum Prometheus dengan mengikatnya di batu. Ia lalu dibikin menderita karena ada burung predator yang menggerogoti organnya setiap hari. Tanpa henti.

Prometheus bisa dibaca sebagai metafora atas penduduk Eropa biasa di Hindia Belanda yang hidupnya ‘tercabik-cabik’ oleh pajak. Sebab, ternyata, tak semua dari mereka merupakan ‘dewa-dewa’ yang tinggal nyaman di Olympus. Ada juga yang berstatus bawahan bahkan punya concern terhadap nasib kaum bumiputera. Kini, mereka-mereka itu harus ikut patungan demi membiayai ambisi besar Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz (1904–1909).

Penulis masih memerlukan riset lebih jauh untuk memastikan siapa figur yang dimetaforakan menjadi burung elang tersebut. Namun dari tulisan yang DD bubuhkan di leher makhluk tersebut, besar kans ia adalah seorang fiskus atau sosok birokrat yang bertanggung jawab atas kebijakan Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1908 di Hindia Belanda.

Sebulan setelah kartun Prometheus terbit, DD merilis kartun berjudul De fiscale Politiek ter Westkust (Kebijakan Fiskal di Pantai Barat). Kartun yang terbit pada 27 Juni 1908 tersebut menyoroti gejolak di Pesisir Barat Sumatera (Sumatra's Westkust).

Kebetulan sekali, pada 15–16 Juni 1908, meletus Perang Belasting. Konflik tersebut berawal dari penolakan rakyat Kamang dan Manggopoh, Kabupaten Agam, terhadap kebijakan penarikan pajak langsung pemerintah kolonial.

Kartun editorial Ernest Douwes Dekker di Bataviaasch Nieuwsblad, Sabtu, 27 Juni 1908, h.25
(restorasi: Institut Humor Indonesia Kini/IHIK3)

DD mengambil Minerva sebagai simbol utama. Ia sejatinya dewi yang melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan, seni, perdagangan, juga strategi perang.

Namun, Minerva yang DD gambarkan tampak tertunduk sekaligus tertutup matanya. Ia seperti cuma bisa pasrah menyaksikan timbangan fiskal Hindia Belanda yang miring ekstrem. Tak lagi terlihat ia sebagai makhluk mitologi yang bijak, jago dagang, dan piawai bersiasat.

Pada sisi kiri timbangan yang Minerva pegang, tertulis Inkomstegeraamd (Perkiraan Pendapatan) yang terangkat tinggi alias sangat ringan. Beda sekali dengan sisi seberangnya (pengeluaran) yang begitu berat lagi menumpuk. Tumpukan itu juga tampak mengerikan: ada onggokan tengkorak, senjata, tentara, hingga karung-karung logistik yang menunjukkan operasi militer pemerintah kolonial.

DD memperjelas kritiknya terhadap blunder fiskal Hindia Belanda itu lewat caption yang ia bubuhkan pada bagian bawah. Lebih kurang artinya "Biaya persiapan, biaya penerapan, biaya ekspedisi militer, biaya penagihan, merosotnya kesejahteraan, hilangnya nyawa dan harta benda rakyat, semuanya justru bikin pendapatan makin tekor—kapan coba piringan timbangan yang satunya lagi (pendapatan) bisa ikut turun?!"

‘Serangan fiskal’ pemerintah kolonial pada 1908 lewat pajak penghasilan untuk kaum Eropa serta pemberlakuan pajak langsung untuk pribumi di Sumatera Barat ternyata tidak berbuah manis. Kartun-kartun DD yang diterbitkan surat kabar sepopuler Bataviaasch Nieuwsblad menunjukkan turunnya kepercayaan kaum Indo dan Eropa pada rezim kolonial. Belum lagi nyawa yang harus melayang dalam operasi militer di Sumatera Barat—sekitar 100-an pribumi dan belasan tentara kolonial jadi korban jiwa.

Dari dua peristiwa itu, DD seperti hendak usul agar kekeliruan fatal tak terulang lagi. Pada 19 September 1908, ia melayangkan kritik pamungkas terkait proyeksi anggaran belanja pemerintah kolonial Hindia Belanda tahun 1909 lewat kartun berjudul "De Indische Begrooting" (Anggaran Belanja Hindia Belanda).

Salah satu trivia yang unik pada kartun ini adalah adanya tulisan “h. Partridge” yang DD tulis di bawah inisialnya. Huruf “h” di sini berarti hulde aan/homage to yang merupakan bentuk penghormatan pada pencipta asli. Dari penelusuran penulis, saat membuat kartun ini, DD tampaknya terinspirasi oleh karya kartunis asal Inggris, Sir John Bernard Partridge (1861–1945).

Kartun editorial Ernest Douwes Dekker di Bataviaasch Nieuwsblad, Sabtu, 19 September 1908, h.21 (restorasi: Institut Humor Indonesia Kini/IHIK3)

Bicara soal konteks, ada dua tokoh dalam kartun ini. Pertama, seorang anak yang sedang memainkan biola. Ia dilabeli ‘1909’ sekaligus ‘Het veelbelovende kind’ (Anak yang sangat menjanjikan) pada keterangan di bawah gambar. Sosok tersebut melambangkan tahun anggaran 1909 yang digambarkan berbakat dan percaya diri sehingga digadang-gadang mampu membawakan ‘lagu-lagu hits’ gubahan sosok kedua yang sedang memainkan piano, yakni metafora pemerintah kolonial.

Unsur yang kian membuat kartun ini menggelitik adalah poster daftar program yang tertempel di samping pemain piano itu. DD memplesetkan terminologi dalam musik klasik menjadi isu-isu ekonomi-politik:

• ‘Études Économiques’ (dari bahasa Prancis, artinya Studi Ekonomi atau evaluasi kondisi keuangan daerah koloni);
• ‘Le Port de Sourabaia (Fantasia)’ (dari bahasa Prancis, artinya Pelabuhan Surabaya. Hasrat pemerintah kolonial untuk membangun pelabuhan Tanjung Perak dirasa terlalu ambisius oleh DD. Pada akhirnya, pembangunan pelabuhan tersebut dimulai pada 1910 dan baru beroperasi satu dekade berselang);
• ‘Opium-Dämmerung (Symphonie)’ (dari bahasa Jerman, artinya Senjakala Opium. Seperti kritik yang pernah ia lontarkan, DD memimpikan pemerintah kolonial mengakhiri Opiumregie—monopoli negara atas produksi dan perdagangan opium. Sayangnya, program ini tak benar-benar berhenti sampai Hindia Belanda runtuh);
• ‘Rhapsodie Atjeh’ (dari bahasa Yunani, artinya Rapsodi Aceh. Meskipun perlawanan terorganisasi Kesultanan Aceh telah berakhir pada 1904, pemerintah kolonial masih butuh anggaran untuk menciptakan kedamaian di Tanah Rencong karena gerilya kecil-kecilan oleh rakyat dan ulama masih terjadi. Riak di Aceh ini baru benar-benar surut pada 1912);
• ‘Banca-Sonate’ (dari bahasa Italia, artinya Sonata Bangka. Berkaitan dengan pertambangan timah di Bangka):
• ‘La Pacification (Danse Macabre)’ (dari bahasa Prancis, artinya pasifikasi atau dansa kematian. Pemerintah kolonial masih bermisi untuk melakukan penundukan di wilayah-wilayah Nusantara lewat kekuatan militer); dan
• ‘Anti-Steuer-Solo (Finale)’ (dari bahasa Jerman, artinya perlawanan anti-pajak. Masyarakat masih menunjukkan resistensi atas penerapan pajak penghasilan).

Pada akhirnya, sindiran DD bukan sekadar gambar mengasal. Inkomstenbelasting 1908 terbukti jadi sumber uang baru bagi rezim kolonial. Pada periode 1912–1916, pajak penghasilan menyumbangkan 21,8% dari total penerimaan pajak kolonial—menyalip porsi pajak tanah (Landrente) sebesar 20,4% yang sepanjang abad ke-19 menjadi tulang punggung fiskal kolonial (Wahid, 2013, h.51).

Namun, jumlah itu terasa cukup mencekik ketika disejajarkan dengan fakta bahwa basis pembayar pajak perorangan tergolong sempit. Sebagai gambaran, pada 1919, hanya ada sekitar 50 ribu warga Eropa di Nusantara yang membayar pajak. Jumlah itu hanya separuh dari total populasi mereka (Manseh, 2026, h.105). Pada 1908 ketika DD merilis kartunnya, angka itu kemungkinannya malah lebih sedikit lagi.

Kekhawatiran DD dalam kartun tersebut memberikan gambaran tentang dinamika fiskal Hindia Belanda kala itu. Di tengah kebutuhan menutup defisit dan membiayai berbagai agenda kolonial, pemerintah mengandalkan penerimaan pajak dari berbagai kelompok masyarakat. Pemajakan pun menjangkau tidak hanya masyarakat pribumi, tetapi juga kelompok Eropa di Hindia Belanda.

Sebagai informasi, kanal Kolaborasi memuat artikel hasil kerja sama DDTCNews dengan berbagai pihak. Artikel ini merupakan hasil kolaborasi DDTCNews dengan Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3).

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.