Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Komite Ini Ditargetkan Jadi Pusat Diskusi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Komite Ini Ditargetkan Jadi Pusat Diskusi Pajak

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: europe.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Parlemen Uni Eropa berencana menjadikan komite perpajakan sebagai wadah utama penyaluran aspirasi masyarakat terkait dengan urusan pajak di seluruh negara anggota Uni Eropa.

Ketua Komite Perpajakan Parlemen Eropa Paul Tang mengatakan fokus utama kerja komite perpajakan adalah menjamin terciptanya keadilan kebijakan perpajakan di seluruh negara anggota.

Namun demikian, lanjutnya, kebijakan fiskal di banyak negara Eropa selama ini justru berada di jalur yang salah karena lebih banyak menghemat belanja dan meningkatkan beban pajak untuk kelas menengah.

Baca Juga: Pantau Transaksi Cross-Border, Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Bank

"Sekarang hanya kelompok terkaya yang tersisa dan kami harus punya pendekatan yang berbeda bagi mereka yang tidak membayar pajak dengan adil," katanya di laman resmi Parlemen Eropa, Rabu (14/10/2020).

Saat ini, lanjut Tang, masih banyak individu kaya atau high net worth individuals (HNWI) dan perusahaan multinasional yang belum membayar pajak dengan adil sehingga merugikan negara anggota Uni Eropa.

Berdasarkan perhitungannya, praktik penghindaran pajak yang dilakukan korporasi telah merugikan negara anggota hingga €50 miliar (setara dengan Rp864 triliun) sampai dengan €190 miliar setiap tahun.

Baca Juga: Hadapi Perubahan Iklim, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Sekjen PBB

Selain itu, komite perpajakan juga akan berupaya mengikis kesenjangan transparansi pajak antara negara anggota dengan bukan anggota Uni Eropa. Menurutnya, daftar negara suaka pajak bisa menjadi pembuka jalan untuk meningkatkan transparansi data keuangan untuk tujuan perpajakan secara global.

Namun demikian, Tang menilai proses penyusunan daftar hitam negara suaka pajak masih perlu diperbaiki agar memiliki elemen memaksa negara yang masuk daftar hitam untuk segera melakukan perubahan.

Perbaikan tersebut tidak hanya berlaku untuk negara di luar zona Eropa, tetapi juga berlaku untuk negara anggota Uni Eropa. Terdapat tujuh negara di Eropa yang menerapkan rezim pajak agresif, salah satunya adalah Belanda.

Baca Juga: Sri Mulyani Harap UU Cipta Kerja Bikin Kesadaran Pajak Meningkat

Tang menyatakan pelabelan pada tujuh negara tersebut berguna untuk memberikan tekanan sebagai upaya mengubah ketentuan domestik dan tidak mendistorsi pelaksanaan pasar tunggal Eropa.

"Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Komisi dengan jelas meminta negara suaka pajak Uni Eropa untuk mereformasi sistem pajak. Jika tidak, skema dana pemulihan ekonomi mereka tidak akan disetujui," tutur Tang. (rig)

Baca Juga: Pajak Digital Diterapkan Tahun Depan, Produsen Minyak Zaitun Protes
Topik : belgia, uni eropa, komite perpajakan, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG
Jum'at, 27 November 2020 | 10:45 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 14:27 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 13:00 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:30 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:36 WIB
PMK 189/2020